Nelayan Indonesia Kembali Ditahan Di Malaysia, KNTI Bintan Serukan Perlindungan

0
267
Dok Foto: KNTI

Bintan (Samudranesia) – Terus berulang, nelayan Indonesia kembali mengalami penahanan oleh Penjaga Laut Diraja Malaysia karena melanggar batas wilayah perairan. Hal itu dialami oleh 6 orang nelayan asal Bintan.

Keenam nelayan tersebut merupakan nelayan tradisional yang kapalnya mengalami kerusakan saat melaut hingga akhirnya terbawa arus ke perairan Malaysia pada 8 Juli 2021. Mereka pun langsung ditahan di Johor, Malaysia.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan langsung bergerakcepat untuk melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) guna mengurus kepulangan mereka.  

“4 orang nelayan berhasil dipulangkan dan 2 orang lagi menunggu persidangan di Mahkamah Tinggi Johor. Kami terus berkoordinasi dengan pihak KJRI di sana,” ungkap Ketua KNTI Bintan Buyung Adly kepada Samudranesia, Jumat (6/8).

Keenam nelayan tersebut antara lain Agus Suprianto (26), Sandi (18), dan Andi (18 ) yang merupakan warga Desa Gunung Kijang, Bintan. Kemudian Muhamad Rafi (33), Reza Mavian (20) dan Gunawan (17) yang merupakan warga Desa Air Glubi, Bintan.

“2 orang nelayan bernama Sandi dan Andi dipulangkan melalui pelabuhan laut internasional Johor yang diantar langsung oleh KJRI Indoneia yang ada di Johor,” jelas Buyung.

“Lalu mereka menaiki Very Ocean 7 menuju Batam berdua. Sampai di Batam mereka disambut petugas dan dilakukan Tes Swab oleh petugas serta dikarantina selama 8 hari. Setelah itu baru mereka dipulangkan ke Bintan,” tambahnya.

Sedangkan 2 orang lagi, sambung dia, masih dikarantina di Malaysia karena berdasarkan Tes Swab dinyatakan positif Covid-19.

Selanjutnya, tekong atas nama Agus dan M.Rafi Masih harus mengikuti persidangan lanjutan di Mahkamah Kota Tinggi Johor dengan statusnya sebagai Juru mudi perahu atau tekong Bot.

“Pihak KJRI terus mendampingi mereka berdua, ini supaya mereka bisa dibebaskan lewat jalur mediasi,” ungkap Buyung.

Pihak KNTI Bintan mendapat kabar dari salah satu rekan mereka bahwa proses persidangan akan segera berlangung di Johor. KNTI Bintan juga diminta untuk menyampaikan kepada pihak keluarga mengenai kondisi mereka berdua.

Terkait peristiwa tersebut, Buyung berharap agar pemerintah lebih serius dalam melaksanakan perlindungan nelayan berdasarkan amanat UU No.7/2016.

“Pemerintah perlu memfasilitasi nelayan perbatasan dengan alat komunikasi yang modern dan kapal yang layak jalan agar tidak selalu rusak di tengah mencari nafkah,” tegasnya.

Dengan begitu, nelayan dapat memberikan koordinat terkait posisi dan keberadaannya secara up to date. Terlebih saat mereka mengalami kerusakan kapal di tengah laut.

“Jika terjadi sesuatu kendala, mereka bisa menginformasikan kepada pihak pengawas kelautan atau yang lainya pada satu pusat informasi yang bisa kita akses bersama. Ini bertujuan juga untuk memudahkan nelayan jika mengalami kendala masalah baik mesin rusak, adanya pukat trawl ,penyeludupan narkotika atau adanya pencurian ikan oleh kapal asing,” tegasnya lagi

Di akhir penjelasannya, Buyung juga menegaskan bahwa nelayan merupakan garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI dari maraknya pencurian ikan oleh kapal asing. “Maka sudah saatnya pemerintah memfokuskan perhatiannya ini untuk nelayan perbatasan,” tandasnya. (*)