Nelayan Buton Keluhkan Banyaknya Rumpon di Laut Banda

0
203
Rumpon di Laut Banda. Dok Foto: KKP

Jakarta (Samudranesia) – Nelayan Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara yang selama ini melakukan penangkapan ikan di Laut Banda atau WPP 714 mengeluhkan banyaknya rumpon yang terpasang di daerah fishing ground mereka.

Rumpon tersebut disinyalir tanpa izin dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemasangan rumpon tersebut sangat berdekatan satu sama lain dan menggangu alur pelayaran.

Selain itu, banyak kapal penangkap ikan ukuran di bawah 30 GT melakukan penangkapan ikan lintas provinsi dan tanpa perjanjian atau izin resmi. Akibat banyaknya rumpon tersebut, hasil tangkapan nelayan kecil di Kabupaten Buton semakin menurun dan berpotensi menimbulkan konflik sosial antar nelayan.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pihaknya menerima aduan dan telah melakukan investigasi terhadap keluhan nelayan Buton tersebut.

“Masifnya pemasangan rumpon di laut Banda arah Pulau Buton yang selama ini menjadi wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional. Rumpon di perairan Buton, Wakatobi dan Laut Banda dilaporkan sangat banyak, jarak yang tidak tidak teratur, dengan kepemilikan yang tidak jelas,” kata Abdi kepada Samudranesia, Kamis (6/5).

Sesuai hasil investigasi yang dilakukan, puluhan bahkan ratusan rumpon tersebut dimiliki oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang dari Sulawesi Selatan.

“Kami memastikan rumpon-rumpon tersebut dipasang tanpa izin atau ilegal dan jarak pemasangan yang sangat berdekatan tidak sesuai dengan ketentuan Permen Kelautan dan Perikanan No 26/2014 tentang Rumpon,” jelasnya.

Sesuai ketentuan Permen 26/2014, jarak antar rumpon adalah 10 mil namun yang terjadi di lapangan jarak antar rumpon hanya 1 mil.

Berdasarkan hasil tersebut, dirinya meminta KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemeriksaan dan patroli untuk menertibkan rumpon-rumpon yang terpasang di Laut Banda tersebut.

“Penertiban rumpon harus menjadi prioritas karena telah menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan lokal, menggangu alur pelayaran dan berpotensi menimbulkan konflik sosial antar nelayan lokal dan pendatang,” tegas Abdi.

Sementara itu, salah seorang nelayan lokal asal desa Holimombo Jaya, kabupaten Buton, La Saleh mengatakan bahwa selain banyaknya rumpon, saat ini banyak aktivitas penangkapan ikan dengan alat tangkap purseine atau kapal redi menggunakan mata jaring berukuran 1 inchi.

“Kapal ikan lokal dan dari luar menggunakan alat tangkap purseine dengan mata jaring kurang dari 1 inchi, akibatnya ikan ukuran kecil juga tertangkap tapi tidak bisa terjual di pasar,” ungkap La Saleh.

Sejak tahun 2018, pihaknya telah menyampaikan ini kepada pemerintah kabupaten Buton tapi belum ada tindak lanjut.

Secara terpisah, Peneliti DFW Indonesia, Nasruddin mengatakan tata kelola perikanan dan pengawasan di laut Banda atau WPP 714 mesti menjadi perhatian pemerintah.

“Kami melihat kapasitas pengawasan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sangat lemah sementara mayoritas penangkapan ikan dilakukan oleh kapal dengan izin provinsi,” kata Nasruddin.

Akibatnya penangkapan ikan dilakukan secara sembrono dengan mata jaring kecil, pemasanagan rumpon yang tidak berizin, jarak antar rumpon yang berdekatan dibiarkan terjadi tanpa upaya penindakan.

“KKP perlu memberikan bantuan teknis dan operasional kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengawasi laut Banda dan sekitarnya dari kegiatan penangkapan ilegal dan keberadaan rumpon yang sudah sangat mengganggu dan meresahkan nelayan setempat,” pungkasnya. (*)