Namarin: Perlu Riset Maritim yang Terkoordinasi

0
639
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, (Foto: Istimewa)

Jakarta (Samudranesia) –  Fenomena penemuan seaglider di perairan Pulau Selayar beberapa waktu lalu membuat kegaduhan dan bertebarnya asumsi yang penuh pro kontra di publik. Banyak pengamat dalam dan luar negeri yang menyebutkan benda tersebut berfungsi untuk memata-matai perairan Indonesia.

Namun keterangan resmi negara yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Pushidrosal, Senin (4/1) lalu menyatakan tidak adanya keterangan negara pembuat dalam benda tersebut dan besar kemungkinannya benda itu digunakan dalam penelitian oseanografi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Fakultas perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi (FPIK Unsrat) pernah menerima bantuan Underwater Glider dari Institut Oseanografi China pada 2018. Begitu juga beberapa universitas lainnya di Indonesia juga pernah menjalin kerja sama serupa.

Menanggapi fenomena tersebut, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan perlunya penyatuan riset maritim yang terkoordinasi satu sama lain.

Pengalamannya kala berdiskusi dengan peneliti China, di Indonesia justru sulit mendapatkan izin kerja sama. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara lain yang berada di Asia Tenggara.

“Jadi mereka (peneliti China) bilang sangat sulit kapal surveinya mendapatkan izin (riset) di Indonesia. Ketika mereka menjalin kerja sama dengan Indonesia, hanya orangnya saja, kapalnya kapal Indonesia,” kata Siswanto kepada Samudranesia, Senin (11/1).

“Berbeda dengan Filipina misalnya. Kapal survei China boleh masuk asalkan ada personel Coast Guard yang ikut di atas kapal untuk mendampingi riset mereka,” tambahnya.

Di Indonesia, berdasarkan pengakuan peneliti China, seluruh perizinan riset ada di Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun sayangnya, ujar Siswanto, koordinasi antar lembaga terkadang tidak jelas.

“Nah gampangnya bisa dilihat dari kasus seaglider kemarin di Selayar. Seharusnya seluruh aparat kita juga mengetahui jika kampus di Indonesia ada yang sedang membuat kerja sama penelitian oseanografi dengan negara lain,” terang dia.

Akibatnya mis informasi ini mengalir deras bak bola panas ke tengah publik dan membuat sentimen terhadap China semakin tinggi. Terlebih ketika ada pengamat Australia ikut angkat bicara soal penemuan itu.

Siswanto mengimbau agar ke depannya hal seperti ini perlu diatur dalam sebuah peraturan yang jelas sehingga ketika ada penelitian bersama, semua institusi mengetahui.

“Jadi Kemenristek, LIPI, BPPT dan termasuk Angkatan Laut sekalipun tidak berjalan sendiri-sendiri, semua harus terkoordinasi,” imbuhnya.

Dia juga mengapresiasi Kasal terkait konferensi pers yang dilakukan dalam memberikan informasi kepada publik perihal temuan tersebut. Tetapi sangat disayangkan ketika publik sebelumnya telah mempercayai bahwa benda tersebut milik negara tertentu yang digunakan untuk memata-matai perairan kita.

“Saya melihat tidak ada yang memberikan informasi dari Kemenristek, LIPI atau BPPT. Hanya Kasal yang memberi keterangan kepada publik walaupun akhirnya menjadi bulan-bulanan publik karena sudah mendapat kesimpangsiuran informasi dari pengamat luar negeri,” pungkasnya. (*)