Namarin Meminta Publik Bijak Sikapi Temuan ‘Seaglider’ di Selayar

0
620
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi.

Jakarta (Samudranesia) – Polemik soal temuan seaglider di perairan Pulau Selayar, Sulawesi Selatan masih belum berakhir. Banyak pihak yang masih menganggap benda tesebut merupakan upaya untuk ‘memata-matai’ perairan Indonesia oleh negara lain.

Masyarakat seakan masih meragukan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dalam konferensi pers di Pushidrosal, Senin (4/1) lalu. Dalam konferensi pers tersebut Kasal menyatakan seaglider yang ditemukan itu untuk kegiatan penelitan dan tidak ditemukannya keterangan negara pembuatnya.

Publik yang sebelumnya telah menelan informasi dari berbagai pengamat baik dalam maupun luar negeri praktis tidak mempercayai penjelasan tersebut.

Terkait itu, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi meminta agar masyarakat memahami betuk duduk perkara permasalahan ini termasuk klasifikasi terhadap benda yang ditemukan tersebut. Dia mengajak masyarakat untuk bijak menyikapi itu.

“Jadi menurut saya tidak ada istilah kita ‘dimata-matai’. Penjelasan Kasal itu sudah cukup jelas, seaglider itu digunakan untuk kegiatan penelitian oseanografi. Kampus-kampus kita dan lembaga-lembaga seperti LIPI, Kemenristerk dan DIKTI sering melakukan kerja sama dengan negara lain soal penelitian oseanografi,” jelas Siswanto dalam webinar berjudul ‘Drone Asing di Laut Indonesia: Ancaman Laut Indonesia” yang diselenggarakan oleh Forum ALKI Dua, Senin (11/1).

Dalam diskusi tersebut, Siswanto mengupas habis perihal adanya kerja sama penelitian yang sering dilakukan lembaga-lembaga riset Indonesia. Menurut dia, saat ini baik Kemenristek maupun LIPI memiliki database lengkap soal kerja sama tersebut.

“Nah sayangnya ini tidak terkoordinasi dengan baik dengan institusi-institusi lainnya seperti TNI AL atau Bakamla dan aparat lainnya. Alat (seaglider) itu jelas merupakan alat yang biasa digunakan di penelitian oseanografi,” tegasnya.

Seaglider. Foto: The Independent

Pengamat maritim yang dikenal kritis ini menyebutkan seaglider atau ada juga alat lainnya seperti Argo Floats saat ini banyak tersebar di perairan Indonesia bahkan dunia yang digunakan untuk meneliti soal suhu, salinitas dan atau CTD (Conductivity, Temperature, Density).

“Argo Floats itu Unesco juga sering meluncurkan, bisa jadi di perairan dekat dengan Indonesia. Nah temuan alat di Selayar itu bisa jadi juga bagian dari penelitian itu. Peluncurannya di laut lain kemudian benda itu kebawa arus akhirnya sampailah di daerah ALKI II dan ditemukan nelayan,” jelasnya.  

Namun yang perlu ditegaskan oleh Siswanto adalah publik jangan percaya begitu saja dengan isu-isu yang dilemparkan oleh asing. Begitu pula dengan riset maritim yang dilakukan oleh suatu institusi perlu terkoordinasi dengan institusi lainnya.

“Saya pikir TNI AL kita juga sudah bisa mendeteksi kalau ada ancaman masuknya kapal selam asing yang ‘memata-matai’ dan Pushidrosal juga sudah bisa meneliti benda itu. Namun pesan yang saya tangkap dari penjelasan Kasal itu agar tidak membuat kegaduhan dan menyinggung institusi (riset) lain,” ungkap Siswanto.

Peran Pushidrosal

Dalam forum tersebut juga terlontar berbagai kritikan terhadap peran Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal). Bahkan ada masukan agar Pushidrosal juga didirikan di daerah ALKI II misalnya di Mamuju, Sulawesi Barat.

Menanggapi itu Siswanto menuturkan bahwa saat ini Pushidrosal terus berupaya melakukan riset oseanografi di tengah keterbatasannya.

“Saya dulu pernah berdiskusi dengan Pak Harjo Susmoro (mantan Kapushdrosal), kata beliau saat ini Pushidrosal baru mampu 40 persen memperbarui peta laut peninggalan Belanda. Jadi masih ada 60 persen peta laut kita masih peninggalan Belanda,” ucap dia.

Lanjutnya, 60 persen pembaharuan peta laut yang jadi PR (pekerjaan rumah) Pushidrosal itu pun harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Pasalnya, menurut Siswanto, anggaran untuk Pushidrosal dari APBN (untuk TNI AL) masih relatif kecil ketimbang Komando Utama (Kotama) TNI AL lainnya seperti Koarmada I, II dan III.

“Dari 60 persen pembaharuan peta laut itu, Pushidrosal memprioritaskan untuk pembaharuan peta laut di daerah-daerah pelabuhan, karena itu yang terpenting untuk lalu lintas kapal,” pungkasnya. (*)