Mengupas Manajemen Rantai Dingin

0
527

Oleh: Dr. Dayan Hakim*

Menurut Wikipedia, rantai dingin adalah rantai pasokan yang dikontrol suhu. Rantai dingin yang tidak terputus dimulai dari rangkaian kegiatan produksi, penyimpanan dan distribusi, beserta peralatan dan logistik terkait. Rantai dingin atau cold chain adalah sistem rantai pasok yang mempertimbangkan tingkat suhu dalam prosesnya. Rantai dingin dipergunakan untuk menyimpan produk beku atau dingin di lingkungan dengan suhu tertentu selama produksi, penyimpanan, transportasi, pemrosesan, dan penjualan.

Simatupang (2016) menjelaskan bahwa rantai dingin merupakan bagian dari rantai pasok yang bertujuan untuk menjaga suhu agar produk tetap terjaga selama proses pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian komoditas sampai ke tangan konsumen akhir, sedangkan manajemen rantai dingin adalah semua kegiatan rantai refrigerasi yang dianalisis, diukur, dikendalikan, didokumentasikan, dan divalidasi agar berjalan dengan efektif dan efisien baik secara teknis maupun ekonomis. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas produk.

Logistik rantai dingin sendiri merupakan kombinasi dari aktivitas logistik dan pengendalian suhu. Jadi logistik rantai dingin adalah bagian dari dunia logistik. Dalam cold chain logistics, cold storage sebagai sarana pembekuan dan penyimpanan komoditas seperti daging dan ikan, bahkan vaksin sangat penting. Cold storage harus dirancang dan digunakan dengan baik agar dapat berfungsi secara optimal.

Menurut Simatupang (2016), untuk mendapatkan sistem rantai dingin yang tepat, ada empat tahapan kritis yang harus diperhatikan dalam sistem rantai pendingin produk beku, yaitu, Penanganan selama pemrosesan awal; Penyimpanan dan pemrosesan pada saat kedatangan di darat; Penanganan selama pengangkutan ke lokasi tujuan; dan Penanganan selama sistem bongkar muat dan distribusi ke konsumen.

Dalam penerapan cold chain terdapat beberapa permasalahan pada setiap level atau tahapan kegiatan dalam rantai pasok. Pada tahap produksi (pengadaan), masalahnya adalah ketersediaan modal dan kurangnya pemahaman tentang rantai dingin. Kemudian permasalahan pada tahap pengumpulan dan penyimpanan adalah ketersediaan fasilitas (cold storage) dan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, kebersihan area dan lain-lain. Ketersediaan fasilitas (unplug reefer) merupakan masalah tersendiri pada tahap pengiriman/transportasi.

Pada tahap pengiriman/transportasi, selain penyiapan sistem rantai dingin, pengembangan infrastruktur distribusi menjadi fokus utama, misalnya pelabuhan dan terminal dengan unplug reefer, pemberian insentif untuk mendorong pengembangan usaha dan investasi di bidang jasa logistik perikanan. Untuk pendistribusian, pemantauan keamanan komoditas menjadi rekomendasi atas penurunan kualitas komoditas, yang tentunya menuntut masyarakat sebagai konsumen untuk meningkatkan pemahaman terhadap kualitas komoditas.

Program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/Permen-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional. Mengacu pada peraturan tersebut, SLIN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemantapan sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional, memperkuat dan memperluas konektivitas antar sentra produksi hulu, produksi dan pemasaran hilir secara efisien, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan rantai pasok ikan, bahan produksi dan alat, serta informasi dari hulu ke hilir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah meresmikan Cold Storage berkapasitas 1.000 ton yang menjadi salah satu prioritas pembangunan kelautan dan perikanan di Kawasan Perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis (10/10). Tidak hanya 1.000 ton cold storage yang terhubung melalui video conference ke berbagai daerah lain, Menteri Susi juga sekaligus meresmikan 15 pembangunan prioritas kelautan dan perikanan lainnya dengan menandatangani prasasti digital.

Dari beberapa lokasi SKPT yang baru diresmikan, ada beberapa yang belum bisa ekspor. Untuk itu, Menteri Susi mendorong pemerintah daerah segera menjalin kerja sama dan MoU untuk mendorong geliat usaha perikanan memanfaatkan potensi besar yang ada di daerah. Seperti yang terjadi di SKPT Mimika.

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya memperkuat Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk memperlancar arus ikan dari sentra produksi ke sentra industri. Besar produksi perikanan nasional mencapai 23,86 juta ton pada 2019. Jumlah tersebut terdiri dari perikanan tangkap 7,53 juta ton dan perikanan budidaya 16,33 juta ton, termasuk rumput laut.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, memastikan KKP mengembangkan implementasi SLIN untuk membangun sistem manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan yang terintegrasi, efektif dan efisien. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, mengendalikan disparitas harga, dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

“Saya mengajak para stakeholder, khususnya pengusaha jasa logistik, untuk bersama-sama memperkuat sistem logistik perikanan nasional kita,” kata Artati di Jakarta, Kamis (12/11). Saat membuka diskusi Webinar dengan topik “Peranan Jasa Logistik Dalam Mendukung Industri Perikanan Nasional”, Rabu 11 November 2020, Artati mengakui penerapan SLIN belum optimal dalam menyerap produksi perikanan sekaligus menyediakan kebutuhan pasar dan industri pengolahan. Namun demikian, 81% produksi perikanan khususnya penangkapan berada di luar Jawa dan 50% Unit Pengolahan Ikan (UPI) berbasis di Jawa.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan logistik diperlukan infrastruktur yang terdiri dari simpul-simpul logistik dan rantai logistik yang berfungsi untuk memindahkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Simpul logistik dapat berupa pelaku logistik yang meliputi jaringan distribusi, jaringan transportasi, jaringan informasi, dan jaringan keuangan.

Di sisi lain, jumlah perusahaan multimoda yang ada masih belum sebanding dengan luas Indonesia yang mencapai 1.905 juta km2. Akibatnya, banyak pengusaha perikanan harus mengontrak lebih dari satu kontrak penyedia jasa logistik, yang menyebabkan biaya logistik membengkak. Artati berharap ke depan akan ada satu perusahaan penyedia jasa logistik yang memiliki layanan transportasi multimoda, sehingga pelaku usaha perikanan dalam mengirimkan produk kelautan dan perikanan tidak harus mengontrak satu sampai lima perusahaan jasa logistik, melainkan hanya satu perusahaan jasa yang dapat dihubungkan melalui darat, laut, dan udara dengan biaya logistik yang lebih efektif dan efisien. Istilahnya ialah one bill service dengan memadukan angkutan komoditas dari cold storage, muat di pelabuhan/bandara, naik ke kapal atau pesawat terbang sampai bongkar di pelabuhan/bandara tujuan dan menyerahkannya ke konsumen akhir.

Pemerintah saat ini berencana menggabungkan BUMN yang bergerak di sektor perikanan dan hasil laut, yaitu Perikanan Indonesia (Perindo) dan Perikanan Nusantara (Perinus). Rencana penggabungan keduanya, dikatakan, juga akan mendukung ekspor hasil perikanan Indonesia ke pasar internasional dan memberikan banyak manfaat bagi ekosistem nelayan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Grafik 1: Data ekspor ikan Indonesia

Koordinator BUMN Klaster Pangan yang juga Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan, penggabungan Perindo dan Perinus dilakukan untuk merealisasikan peningkatan penjualan di sektor perikanan, termasuk peningkatan pasar ekspor. Lanjut Arief, Perinus sendiri baru mengekspor 12.192 kg gurita beku dengan total transaksi USD 71,67 ribu atau setara Rp 1,03 miliar pada 4 Juni. “Hasilnya diekspor dari mitra nelayan Perinus Cabang Makassar,” lanjutnya.

Pada semester I tahun ini, Perinus telah melakukan ekspor ke Jepang sebanyak tiga kali pada Februari, April, dan Juni 2021. Di samping itu, Perindo juga meningkatkan kinerja ekspor pada tahun ini. Tercatat Perindo aktif memenuhi kebutuhan bahan baku ikan untuk pasar ekspor sejak Januari lalu. Pada sesi pertama, Perindo mengekspor 25.000 kg ikan ke Thailand. Yang akan dilanjutkan dengan tiga sesi ekspor berikutnya untuk memenuhi permintaan 150.000 kg ke Thailand. Kegiatan ekspor tersebut diperkirakan memiliki total valuasi transaksi sebesar USD 328,56 ribu atau setara dengan Rp 4,59 miliar.

Direktur Operasi Perum Perindo, Raenhat Tiranto Hutabarat menjelaskan, konsep bisnis merger Perindo dan Perinus memiliki keunggulan yang berbeda dan akan memperkuat hasil merger ke depan. Menurutnya, Perindo unggul di bidang pengelolaan perikanan dan budidaya, sedangkan Perinus terkenal di bidang perikanan tangkap. Raenhat mengungkapkan, agenda bisnis setelah merger akan fokus pada bisnis perdagangan ikan dan pakan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Indonesia masuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia, dengan total ekspor produk perikanan mencapai US$ 5,2 miliar pada 2020. Sementara itu, pada 2020 , USD 4,84 miliar di antaranya berasal dari ikan. konsumsi. Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, industri perikanan, khususnya yang berorientasi ekspor, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi di masa pandemi Covid-19, ekspor perikanan justru menunjukkan tren positif.

Di sisi lain, BUMN pelayaran yang ada seperti Pelni dan Djakarta Lloyd belum siap untuk melayani cold chain logistics. Untuk BUMN penerbangan, Garuda terlalu fokus ke angkutan penumpang sedangkan Merpati sudah pailit. Program Tol Laut belum menampung logistik rantai dingin. Kapal Tol Laut meskipun berkapasitas 100 kontainer hanya memiliki 7 unplug refeer di tiap kapalnya. Sedangkan kapal penumpang modifikasi Pelni hanya mampu mengangkut 6 – 10 kontainer di tiap kapalnya. Hal ini sangat tidak memadai untuk kebutuhan cold chain logistics. Sebetulnya kapal tol laut dapat dimodifikasi dengan menambahkan genset untuk kebutuhan 50 kontainer refeer, namun pengadaan genset tersebut mahal dan membebani operator tol laut. Sedangkan Merpati dapat ditransformasikan untuk logistik penerbangan cold chain, namun Kementerian BUMN lebih senang menyembelih Merpati.

Jalur logistik ikan mulai dari Sorong, Tobelo, Bitung, Sebatik, Ketapang, Anambas untuk selanjutnya diangkut ke Singapura, Thailand dan Hongkong belum terjalin. Padahal permintaan ekspor setiap tahun bertambah dan terjadwal rutin. Program tol Laut pemerintah belum mempersiapkan Sistem Logistik Ikan Nasional. Bahkan Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang disusun oleh Bappenas tahun 2014 belum memikirkan aspek jalur pelayaran dan penerbangan rantai dingin.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional sangat mendesak untuk meningkatkan hasil ekspor ikan nasional dan meningkatkan pendapatan devisa negara. Tanggung jawab pengembangan sistem logistik ikan nasional tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung manajemen rantai dingin logistik ikan nasional. Pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan dan standardisasi penanganan cold chain diharapkan dapat mengundang peran swasta dalam sistem logistik ikan nasional.

*Penulis adalah Praktisi Logistik Nasional