Mengulas PNBP Dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap

0
1156
dok penulis

Oleh: Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si*

Pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya perikanan tangkap yang optimal  bukan menangkap ikan sebanyak-banyaknya atau berorientasi output melainkan perlu diikuti dengan pengendalian penangkapan sumberdaya perikanan tangkap agar tercapai keberlanjutan usaha perikanan tangkap oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Salah satu alat pengendali penangkapan sumberdaya perikanan tangkap adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan bentuk kontribusi Perikanan Tangkap terhadap Perekonomian Nasional.  Besarnya potensi sumberdaya perikanan tangkap Indonesia seyogyanya terkait erat dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena hingga saat ini PNBP Indonesia salah satunya “dipungut” dari perizinan (license) yang dikenakan kepada armada penangkapan yang beroperasi di perairan Indonesia. 

Dengan menerapkan perijinan bukan saja eksploitasi yang dapat dikendalikan namun pemerintah juga memperoleh penerimaan dari sumberdaya perikanan tangkap (aset dimana kepemilikan publiknya diwakilkan kepada pemerintah). Selama ini sesungguhnya pungutan PNBP hanya dikenakan pada kapal yang berukuran  > 30 GT yang mendapatkan ijin dari pusat. Kewenangan penerbitan perizinan pusat berdasarkan PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, hanya sejumlah 5.994 kapal atau hanya 3,7% dari total kapal yang beroperasi di Perairan Indonesia (KKP, 2014) dan pungutan PNBP untuk Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dilakukan di awal atau tidak berdasarkan hasil tangkapan riil. 

Dapat terjadi kegagalan kebijakan pemerintah dan fenomena pemburu rente (rent seeker) jika pengawasan terhadap pemerintah tidak  dilakukan secara efisien.  Terbitnya PP No 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementrian Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Oktober 2015 menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena  pemburu rente dalam kebijakan ini. Mengapa? PHP atas ijin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan  dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan dihitung dengan memasukkan skala usaha sebagai salah satu parameter dengan formula skala usaha dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan dan dikali ukuran gross tonnage (GT). 

Terdapat perubahan dalam perhitungan nilai PHP ini jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya (PP 19 Tahun  2006 Pasal 5 dan 6).  Namun demikian dalam peraturan yang ini juga tidak dijelaskan dasar dari pengelompokan skala usaha penangkapan yang dilakukan, perubahan yang jelas terlihat adalah prosentase skala usaha yang naik hingga lebih kurang 10 kali lipat untuk skala kecil dan skala besar serta tambahan skala usaha menengah. Apakah kenaikan ini menjadi logis? 

Belum terjawab pertanyaan ini, kemudian baru-baru  ini telah  dikeluarkan kembali peraturan baru PP Nomor 85/2021 terkait PNBP, dengan adanya perubahan produktivitas (disesuaikan dengan selektifitas alat tangkap) dan harga patokan ikan (cenderung naik) serta ke depan pungutan PNBP akan dilakukan  pasca penangkapan (produksi), yang mengakibatkan pengenaan PNBP semakin meningkat. Sebagai contoh Kapal dengan alat tangkap Rawai Tuna ukuran 194 GT semula hanya membayar sekitar  Rp 250 juta menjadi lebih kurang Rp 780 jutaan. Apakah peraturan ini akan dapat diimplementasikan? Kenaikan PNBP akan sangat fantantis dengan peraturan ini tentunya, akan tetapi dapat memberatkan para pelaku usaha  perikanan dengan meningkatnya biaya yang mereka keluarkan pada usaha dengan  tingkat ketidakpastian yang tinggi  sehingga investasi di sektor ini semakin  tidak menarik bagi pelaku usaha.  

Ditambah pula Perhitungan PNBP dilakukan berdasarkan ukuran kapal dalam satuan gross tonnage (GT) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Perla), Departemen Perhubungan dan harga patokan ikan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan (dalam peraturan baru PP 85/2021 ditetapkan oleh KKP) serta produktivitas kapal ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Produktivitas kapal berbeda antar kelas GT Kapal (skala usaha), antar jenis alat tangkap, dan antar daerah penangkapan ikan.  Harga ikan di tingkat nelayan berfluktuasi antar musim dengan pola yang berbeda pada masing-masing jenis ikan. Sering kali perubahan kebijakan seolah tidak diperkenankan untuk menurutkan angka karena khawatir terjadi penurunan jumlah pula. Oleh karena itu hingga saat ini pengelolaan sektor ini belum dapat dilakukan secara optimal. 

Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan masih banyak menghadapi berbagai kendala dan permasalahan hingga saat ini, baik yang bersifat teknis-internal maupun makro-struktural sehingga dalam implementasi Peraturan PNBP yang baru ini bisa pula terkendala. Secara teknis-internal persoalan yang menghambat kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di antaranya adalah: (1) ketimpangan armada penangkapan (kapal dan alat tangkap); (2) rendahnya teknologi penangkapan ikan sehingga penyimpanan pasca panen tidak bias dilakukan dalam waktu yang cukup lama; (3) wilayah penangkapan berbeda sesuai dengan yang tertulis di SIUP; 4) jenis ikan multi spesies; sehingga harga patokan ikan bukan harga tunggal karena adanya musim penangkapan yang mengakibatkan harga berfluktuasi sesuai musim  dan (5) terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran yang menyebabkan ketidakstabilan harga-harga faktor produksi yang mengakibatkan pula pemungutan PNBP pasca penangkapan belum bisa kita lakukan sejak dulu.

Masalah makro-struktural ternyata lebih berat dan rumit dibandingkan dengan persoalan teknis-internal tersebut. Persoalan makro-struktural tersebut terkait dengan: (1) kebijakan fiskal; (2) kepastian hukum dan keamanan berusaha; (3) kebijakan ekspor-impor; (4) kebijakan perpajakan dan retribusi; (5) kebijakan otonomi daerah; (6) tata ruang dan pengelolaan lingkungan, terutama pengendalian pencemaran; (7) dukungan infrastruktur; (8) dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta sumberdaya manusia andal; dan (9) koordinasi. Penanganan masalah-masalah tersebut tidak hanya dapat ditempuh dengan cara konvensional atau ”business as usual”, tetapi harus ditangani dengan “serius”.

Diharapkan sektor perikanan menjadi salah satu sektor usaha yang dapat  memberikan sumbangan signifikan pada PDB dan pertumbuhan ekonomi sehingga kekayaan negara Indonesia berupa sumberdaya alam perikanan dapat dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Di Australia, hasil pungutan perikanan  sebagian besar dikembalikan  untuk keperluan pengelolaan perikanan, termasuk riset dan pengembangan (Research & Development) dan tentu saja pengenaan PNBP ini tidak memberatkan para pelaku usaha agar investasi di sektor ini menarik.

*Penulis adalah Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB University (Resources Economist), Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN)