‘Manning Agency’ Miliki Peran Besar Dalam Genjot Devisa

0
158
Direktur PT. BSM Crew Service Centre Indonesia, Capt Ahmad Zubaidi.

Jakarta (Samudranesia) – Keberadaan manning agency atau perusahaan penyalur pelaut ke luar negeri memiliki peran penting dalam mendongkrak perekonomian, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.

Selain membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi pelaut, pendapatan devisa untuk negara juga bisa dihasilkan melalui peran manning agency.

Menurut Direktur PT. BSM Crew Service Centre Indonesia, Capt Ahmad Zubaidi, saat ini kebutuhan pelaut di dunia mencapai 1.600.000 pelaut. Dia menuturkan Indonesia yang merupakan salah satu negara penghasil pelaut bisa berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan itu.

“Kalau kita ambil 200 ribu pelaut saja kita bisa kirim dan kalau kita ambil rata-rata satu pelaut digaji 4000 Dolar AS atau 3000 Dolar AS, kalikan saja dan ambil 15 persennya per tahun, berapa devisa yang sudah dihasilkan ke negara,” kata Zubaidi kepada Samudranesia, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Saat ini sudah ada sekitar 1200 pelaut Indonesia yang disalurkan oleh PT BSM Crew Service Centre Indonesia. Mereka berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.

“PT BSM punya visi meningkatkan pelaut-pelaut Indonesia untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan asing. Jadi kita membantu untuk menciptakan lapangan kerja bagi pelaut,” jelasnya.

Dalam menjalankan kegiatannya itu pihak juga kerap menemui beberapa kendala di lapangan. Misalnya terkait dengan kualifikasi pelautnya sendiri yang masih di bawah standar dari yang dibutuhkan oleh perusahaan asing.

“Pelaut kita masih kalah dari pelaut India, kalah dari Filipina dan kalah dari Myanmar. Bukan hanya kemampuan bahasanya saja tapi skill-skill teknisnya juga,” ungkapnya.

Maka dari itu, Zubaidi yang sudah memiliki pengalaman melaut lebih dari 10 tahun itu kerap bersosialisasi ke sekolah-sekolah pelaut mengenai standar yang dibutuhkan oleh perusahaan di luar negeri.

“Jadi kita ikut membantu mereka (sekolah-sekolah pelaut) untuk menyiapkan pelaut yang unggul yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran di luar negeri,” terangnya.

Pria asal Semarang ini juga menyebutkan kendala yang dihadapi oleh manning agency dalam negeri ialah soal tumpang tindih peraturan. Menurut dia dengan adanya UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) semakin membingungkan para pengusaha manning agency.

“Kita sebagai pengusaha terus terang bingung nih. Ada ketentuan dari Kemenaker kalau owner juga dibebankan BPJS Ketenagakerjaan, padahal kita sudah menyediakan asuransi bagi pelaut berdasarkan aturan internasional. Nah akhirnya tambah lagi bebannya buat owner,” ungkapnya lagi.

Dia berharap agar pemerintah tidak membuat peraturan yang memberatkan pihak pengusaha. Selanjutnya dia mengimbau agar pemerintah benar-benar concern untuk mencetak pelaut Indonesia yang berkualitas agar memiliki kualifikasi bekerja di perusahaan asing.

“Jadi ini tugas kita semua untuk menyiapkan tenaga pelaut yang berkualitas sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan asing. Pemerintah setidaknya bisa menerbitkan standar melalui training-training,” imbuh dia.

Terkait ketentuan di dalam UU PPMI, pihaknya juga mendukung adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa pasal krusial yang dianggap memberatkan manning agency.

“Bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi pelaut-pelaut ke luar negeri kalau dibebankan seperti itu. Ini khusus ya, jangan samakan pelaut dengan pekerja-pekerja lain seperti pabrik, rumah tangga, ini beda banget,” tegas dia.

“Kalau di kapal sudah ada aturan yang melindungi mereka, ada MLC, ada asuransi, ada kesejahteraan sesuai aturan internasional. Kalau ada ketentuan kita menyetor deposito sekian miliar (rupiah) untuk jaminan ketika nanti ada masalah baru dicairkan saya rasa enggak masuk akal, ini tentu sangat memberatkan kita,” pungkasnya. (*)   

Selengkapnya bisa dilihat di tautan berikut: