Manfaatkan WPP 711, Nelayan dari Beberapa Daerah Teken Kesepakatan Bersama

0
116
Dok Foto: HNSI

Batam (Samudranesia) – Maraksnya kasus illegal fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 di Laut Natuna Utara membuat seluruh stakeholder turut terlibat dalam upaya pemberantasannya.

Terkait itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menggelar acara penandatangan kesepakatan bersama antara nelayan Kepulauan Riau dengan Nelayan dari Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta dan Sumatera Utara di Batam, Kepri, Minggu (11/4).

Ketua Umum DPP HNSI Mayjen TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien yang hadir dalam acara itu menyatakan bahwa prosesi penandatanganan ini tetap menggunakan protokol kesehatan.

“Penandatanganan ini dalam rangka memanfaatkan sumber daya Ikan yang berada di WPP-711 Laut Natuna, Laut Natuna Utara dan Selat Karimata. Kami sepakat bahwa sumber daya ikan yang ada di wilayah laut dalam yurisdiksi nasional Indonesia harus dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia,” ucap Yussuf.

Lebih lanjut, dia mendukung penuh upaya pemberantasan illegal fishing yang merugikan negara. Oleh karena itu, nelayan Indonesia juga harus memanfaatkan laut yurisdiksi untuk kepentingan ekonomi sekaligus menjaga kekayaan alam kita.

“Illegal Fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing harus diberantas sampai ke akar-akarnya dengan penegakan hukum di laut yang tegas dan diplomasi maritim yang berwibawa,” tegasnya.

“Kesepakatan tersebut harus mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Kepulauan Riau dan Nelayan Jateng, Jabar, DKI dan Sumut. Nelayan sejahtera, negara kuat,” tandasnya. (*)