Lumbung Ikan Nasional Maluku akan Ditopang Infrastruktur Pelabuhan yang Memadai

0
397
Tuna Maluku menjadi komoditas ekspor yang digemari di banyak negara.

Jakarta (Samudranesia) – Menindaklanjuti rencana pemerintah untuk menjadikan kawasan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian dan lembaga terkait. Rakor yang digelar pada Hari Rabu (24.2) lalu secara virtual ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan terkait rencana pembangunan infrastruktur yang mendukung LIN di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

“Sekarang ini di sektor perikanan tangkap dan budidaya sedang kita fokuskan pembangunan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, karena ini mau kita mau jadikan kawasan produksi ikan yang bisa nanti kita ekspor langsung ke berbagai negara di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika, dan Australia. Kita perlu percepat infrastruktur pembangunannya, supaya bisa cepat juga kita gunakan,” ujar Menko Luhut dalam rakor bersama jajaran menteri secara virtual.

Infrastruktur yang dibutuhkan ini adalah pelabuhan perikanan bertaraf internasional dan Ambon New Port. Pelabuhan ini nantinya dibangun dengan konsep pelabuhan terintegrasi yang di dalamnya akan diisi oleh terminal petikemas internasional dan domestik, kawasan industri dan logistik, serta terminal LNG dan pembangkit listrik.

Hal ini menurut Menko Luhut diperlukan karena kawasan Maluku memiliki potensi perikanan, terutama pada sektor perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) titik 714, 715, dan 718. Sebelumnya di tiga titik ini, terdapat  estimasi potensi produksi perikanan yang  pada awalnya mencapai 750.000 ton per tahun.

Baca Juga:

Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan pembaruan terkait data tersebut dan tercatat potensi perikanan yang ada mencapai 950.000 ton per tahun dengan target produksinya sebesar 665.000 ton per tahun. Untuk itu perlu secepatnya dibangun infrastruktur yang mampu mengolah potensi yang ada.

Lebih lanjut, pembangunan untuk kawasan ini sudah ditetapkan dan pembangunan di tahap awal akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kementerian Perhubungan pada dasarnya sudah siap dengan lokasi yang sudah ditentukan bersama para rakor sebelumnya bersama Kepala BKPM. Lokasi itu tidak masuk ke dalam kawasan hutan lindung dan sudah disusun studi kelayakan di sana. Lahan-lahan juga sudah bertahap akan dibebaskan melalui APBD Maluku 2021,” jelas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Selain soal lokasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin yang mendampingi Menko Luhut dalam rakor virtual tersebut menambahkan bahwa dukungan disisi logistik juga penting.

“Ini semua nantinya perlu dukungan juga dari sisi logistik, seperti adanya kebutuhan sistem rantai dingin, moda transportasi tujuan ekspor dan domestik,” ungkapnya.

Safri pun menyebutkan berbagai logistik pendukung dari infrastruktur pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang diperlukan antara lain cold storage, chiller, pabrik es, kapal kargo, kontainer freezer, pesawat freighter, kendaraan berpendingin, dan adanya kebutuhan listrik di sekitar infrastruktur terkait. Sementara itu, khusus untuk listrik akan didukung oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui PLNG, PLTU, dan PLTU Atap.

Rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Gubernur Maluku.

Terkait LIN, KKP bertekad menggenjot pengembangan perikanan budidaya di Maluku untuk sukseskan program tersebut. Tiga wilayah yang menjadi prioritas pengembangan yakni Kabupaten Buru, Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

“Selain sektor perikanan tangkap, KKP juga mengembangkan perikanan budidaya yang memiliki potensi besar dan ini bisa kita alihkan kepada pelaku industri atau investor,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

KKP telah membuat program yang berkaitan dengan budidaya perikanan untuk tiga wilayah tersebut. Mulai dari pengembangan shrimp estate seluas 5.000 hektar di Kabupaten Buru dengan potensi nilai produksi Rp11,25 triliun per tahun. Dari aktivitas ini, ditaksir mampu menyerap 6.000 tenaga kerja.

Selanjutnya program Kampung Rumput Laut seluas 1.000 hektar di Kabupaten Tanimbar dengan potensi nilai produksi Rp230,4 miliar per tahun. Di mana penyerapan lapangan kerja bisa mencapai 1.500 orang. Ada juga Kampung Kerapu seluas 100 hektar di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan potensi nilai produksi Rp3,2 triliun per tahun dan bisa menyerap 2.000 tenaga kerja.

Selain itu, Trenggono menekankan perlunya dukungan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai penghubung perdagangan domestik maupun ekspor. Kepastian infrastruktur ini menurutnya, akan menarik minat investor membangun usaha perikanan di kawasan Lumbung Ikan Nasional. 

“Jadi yang perlu dipikirkan inikan harus menarik bagi investor, terutama investor industri perikanan. Tadi sudah saya sampaikan 1.000 kapal per hari, sehingga kapasitas pelabuhan juga jangan main-main. Kami akan awasi secara ketat supaya kapal semua bermuara pada pelabuhan yang kita bangun ini,” imbuhnya.

Luhut Pandjaitan pun mendukung penuh program yang dipaparkan oleh Menteri Trenggono untuk mewujudkan lumbung ikan nasional yang bermanfaat bagi negara, pemerintah daerah, dan masyarakat di sana.

“Angka yang sangat besar sekali yang kita bisa ambil dari sini dan bisa memberikan nilai tambah untuk negeri,” pungkas Luhut. (*)