Lumbung Ikan Nasional Dianggap Cuma Pentingkan Elite

0
1337
Ilustrasi: Lumbung Ikan Nasional di Maluku/Net

Ambon (Samudranesia) – Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) merupakan wacana yang realistis untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, saat berdialog dengan nelayan dan pelaku usaha di Maluku, Edhy menegaskan akan mewujudkan gagasan tersebut melalui kerja dan program nyata.

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dan laut, Provinsi Maluku memiliki potensi besar untuk tumbuh dari sektor kelautan dan perikanan. Edhy pun memastikan dukungannya agar provinsi seribu pulau ini bisa menjadi lumbung ikan nasional.

“Kami tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tapi kami ingin langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan,” kata Menteri Edhy saat berkunjung ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL), Ambon, Maluku, Minggu (30/8) lalu.

Edhy pun menunjukkan keseriusannya dengan memboyong sejumlah perjabat teras di Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) untuk ikut berkunjung ke Provinsi Maluku. Tujuannya agar mereka mencatat sekaligus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerah untuk menuju lumbung ikan nasional.

Pejabat tersebut di antaranya, Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) TB Haeru Rahayu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar. Selain itu, sejumlah staf khusus dan penasehat menteri juga hadir dalam kunjungan ke Ambon kali ini.

“Makanya itu saya bawa dalam kunjungan ini lengkap semua eselon 1, kecuali Irjen yang harus jaga kantor,” sambungnya.

Ia menambahkan potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap. Terlebih daerah ini terletak di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718. Bahkan, potensinya mencapai 4,6 juta ton (37 persen) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Kendati demikian, ia berharap agar sektor budidaya juga bisa tumbuh di Maluku sekaligus mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor tersebut. Edhy juga menyiapkan instrumen anggaran alternatif selain dari APBN, yakni melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

“Ambon potensinya di perikanan tangkap. Di budidaya Maluku tidak kalah dengan daerah lainya. Di Pulau Seram ada tambak yang berhenti, saya berharap bisa dihidupkan kembali,” katanya.

Dorongan untuk memajukan perikanan di Maluku pun tak lepas dari keinginan kuat Gubernur Maluku, Murad Ismail. Edhy mengenang salah satu pernyataan Murad sebelum mantan Kakorbrimob Polri itu meletakkan jabatan dan memutuskan untuk mengabdi di Maluku.

“Beliau bilang, ‘saya tidak ingin melihat rakyat saya miskin padahal melihat ikan di depan matanya’. Saya perhatikan itu pak sebagai Ketua Komisi IV,” ucap Edhy.

Menteri Edhy Prabowo bersama Gubernur Maluku Murad Ismail

Ia pun menyebut Gubernur Maluku sebagai senior yang baik karena senantiasa mengingatkan sekaligus mengajak untuk membangun sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kunjungannya ke BPBL Ambon, Edhy menyerahkan bantuan senilai Rp1,8 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari paket budidaya untuk Kota Ambon, paket budidaya untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, paket budidaya untuk Kabupaten Buru, paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tengah, dan paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Paket tersebut di antaranya benih ikan hias, bioflok, bibit rumput laut serta Sistem Resirkulasi Budidaya (Recirculating Aquaculture System /RAS) ikan hias.

Saat mengunjungi BPBL Ambon, ia sempat melihat langsung upaya perekayasaan sejumlah komoditas perikanan, di antaranya ikan kakap, ikan bubara, ikan kerapu serta ikan hias laut. Selain itu, ia juga melihat langsung upaya pemijahan lobster di lokasi tersebut.

“Presiden mengingatkan kepada saya hal-hal yang beliau harapkan, dulu tidak terlaksana. ‘Segera harus pak Edhy buktikan. Siap pak dan ini kami datang,’ kita lihat pelan-pelan,” tambahnya.

Menteri Edhy Prabowo melihat hasil ikan di Maluku

Menurutnya, pemerintah pusat tinggal melakukan penguatan di bidang yang dibutuhkan oleh daerah. “Lumbung ikan jangan hanya wacana dan jangan terlalu jauh, yang di depan mata ini sudah ada. Kita punya Tual, Dobo, Benjina, Ambon,” sambungnya.

“Komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah tidak hanya hari ini, karena kalau tidak ada (realisasi), beliau akan telepon saya dan marah-marah pada saya. Dan saya rela selama demi kemajuan perikanan Indonesia. Saya tidak akan bicara banyak lagi. LIN kami datang untuk bentuk perwujudan,” tegasnya.

Dukungan Penuh

Selain berdialog dengan nelayan, Edhy juga membagikan sejumlah bantuan untuk nelayan di PPN Ambon. Bantuan tersebut di antaranya 2 sertifikat radio kapal nelayan, sticker kanal frekuensi dan buku panduan. Kemudian paket bantuan sembako kepada 1000 nelayan senilai Rp150 juta, kartu kepesertaan nakhoda dan ABK oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 704 orang serta santunan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 sebanyak 1 orang senilai Rp42 juta.

Selain itu, Edhy juga menyerahkan bantuan Alat Komunikasi dan pemasangan rompi untuk 3 kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas). Sementara dari sisi pemodalan, Menteri Edhy menyerahkan penyaluran bantuan permodalan dari LPMUKP sebesar Rp1,570 miliar untuk 13 pelaku usaha.

Masih kata Edhy, salah satu tolok ukur pembangunan bangsa ialah menyiapkan sumber daya manusia, termasuk di sektor kelautan dan perikanan. Atas dasar tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta jajarannya, khususnya Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) untuk membuka akses yang luas kepada putra-putri nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan untuk menimba ilmu di unit pendidikan milik KKP.

“Membangun sumber daya manusia berarti membangun bangsa. Didik terus anak-anak kita, ajari mereka sampai merasa bisa mandiri dan kuat. Kelautan merdeka adalah kedaulatan bangsa,” tulis Edhy dalam secarik kertas untuk pengajar dan pegawai di Politeknik KP Maluku.

Politisi Gerindra itu menilai sebagai daerah yang diberkahi potensi perikanan yang luar biasa, Maluku punya segala hal yang dibutuhkan untuk menasbihkan diri menjadi lumbung ikan nasional. Ia pun memilih untuk melakukan langkah konkrit melalui kegiatan dan terjun langsung ke lapangan guna berkomunikasi dengan pemangku kepentingan di provinsi seribu pulau itu.

“Maluku gudangnya ikan. Saya memulai lumbung ikan nasional dengan gerakan langsung. Membangun tidak hanya sekadar jargon tetapi membuktikan terjun langsung dengan kegiatan-kegiatan,” urainya.

Perubahan status dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) ke Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sektor kelautan dan perikanan (KP). Termasuk menyiapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN).

“Ini kan tadinya SUPM, sekarang jadi Poltek, anggaplah ini salah satu bentuk pelaksanaan dan saya melihat LIN itu tidak hanya ketika menjadi peraturan,” jelasnya.

Maka dari itu ia berharap para peserta didik di Poltek KP Maluku tidak hanya dibekali dengan pengajaran di kelas. Sebaliknya, dengan lokasi yang strategis karena terletak di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718, para taruna-taruni bisa diajarkan untuk melakukan praktek langsung di lapangan.

“Di sini kita bisa bangun semuanya, dari budidaya tawar, payau, tambak, termasuk nangkap ikan di laut. Alhamdulillah pak Gubernur mendukung penuh, saya pikir ini menjadi kekuatan kunci di Maluku keberhasilan LIN itu sendiri,” terangnya.

Ke depan, KKP akan mendorong agar jumlah perserta didik di Poltek KP Maluku untuk ditambah. Edhy pun mengajak pemerintah daerah untuk turut mendukung para putra-putri nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang belajar di Poltek KP.

Menteri Edhy Prabowo mengunjungi Poltek KP Maluku

Dalam kunjungannya ke Poltek KP Maluku, Edhy meninjau gedung baru yang dia resmikan secara daring pada 15 Juni 2020 serta melakukan penanaman mangrove.

“Seluruh masyarakat kelautan, kita anak nelayan, pembudidaya diberikan kesempatan kuliah gratis sebanyak-banyaknya. Poltek KKP terbuka, gratis,” bebernya.

Hanya Pentingkan Kelompok Elite

Namun di balik hingar bingar soal lumbung ikan nasional, ada sekelompok masyarakat yang menuding bahwa penyerahan status ini hanya sebagai akal-akalan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan elite di Maluku.

Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru, Wahab Mangar mengatakan, jika LIN adalah solusi untuk mensejahterakan masyarakat dan nelayan di Maluku, maka yang harus diperhatikan adalah masyarakat Aru sebagai pemilik sah wilayah perikanan terbesar di Maluku.

“Pak Menteri datang bicara tentang masalah perikanan, namun pemilik sah perikanan terbesar di Maluku tidak dilibatkan sama sekali,” kata Mangar biasa disapa kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/8).

“Bahkan sampai hari ini, hasil laut kami orang Aru lagi dikuras oleh negara melalui keputusan mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti tentang penempatan 1.100 kapal lebih tangkap yang beroperasi di laut Aru,” tambahnya.

Ia menyebut kebijakan Pemerintah Pusat lewat Menteri KP, nelayan Aru makin sulit mendapat hasil tangkapan seperti dahulu karena sudah dikuras oleh kapal-kapal besar yang diizinkan oleh Pemerintah.

“Nelayan lokal kami sulit mendapat hasil tangkapan yang sebagaimna mestinya, karena di kuras habis oleh nelayan kapal besar. Yang membuat kami tersinggung di saat Pak Menteri KKP hadir dengan bangga, dan senyum manis membagi bantuan buat kabupaten lain yang bahkan lautnya tidak dikuras sama sekali, tapi malah dapat bantuan dan diprioritaskan,” ucapnya.

Lebih lanjut, praktisi hukum ini menilai keputusan Menteri KP memberikan LIN bukan untuk masyarakat, tetapi kepada para elite. “Sudah saatnya kami orang Aru bicara tegas, bahwa Pak Menteri harus jujur terkait LIN, ini untuk masyarakat Aru atau hanya untuk kelompok elite Pak Menteri,” tanya Mangar.

Atas dasar itu, Mangar menyatakan mosi tidak percaya pada Menteri KP dan jajaranya sebagai bentuk protes masyarakat Aru dan dengan tegas menolak LIN di Maluku.

“Dengan tegas kami nyatakan menolak LIN di Maluku. Dan Menteri KP segera menarik semua kapal tangkap yang ada di Laut Aru. Kalau ini tidak dilakukan, maka kami anggap Edhy Prabbowo sengaja memiskinkan masyarakat Aru,” tandasnya. (Tyo)