KNTI Sebut RPJMD DKI Jakarta belum Berpihak kepada Masyarakat Pesisir

0
442
Kondisi pesisir Jakarta. (Foto: Antara)

 

Kondisi pesisir Jakarta. (Foto: Antara)

Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 Provinsi DKI Jakarta tidak menunjukkan niat dan upaya untuk memulihkan Teluk Jakarta dan perlindungan nelayan tradisional. Terlihat dalam pembahasan yang minim partisipasi publik dari tanggal 27-28 Desember 2019 di Balai Kota Jakarta, Pemprov Jakarta tidak menegaskan pemulihan ekosistem perairan dan pesisir Teluk Jakarta dan perlindungan nelayan sebagai isu strategis Jakarta.

Hal itu ditegaskan oleh KetuaDPP  Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata melalui siaran persnya yang diterima redaksi di Jakarta (29/12). Menurut Marthin, dari rapat pembahasan itu, yang ada malah Pemprov Jakarta justru mendorong tanggul laut yang telah dikritik sebagai solusi final masalah di Teluk Jakarta.

“Upaya penghentian reklamasi Teluk Jakarta akan menjadi sia-sia jika tidak dilakukan dengan langkah untuk memulihkan kondisi ekosistem Teluk Jakarta,” kata Marthin.

Sambungnya, RPJMD tidak memuat langkah strategis untuk mengendalikan pencemaran limbah cair yang mengalir ke sungai dan bermuara di Teluk Jakarta dengan memisahkan saluran air limbah (sewage) dan air bersih (drainage).

Revitalisasi hutan mangrove tidak menjadi prioritas dalam RPJMD. Bahkan menurut pantauan kNTI tidak ada data baseline hutan mangrove yang tersisa di Pesisir Jakarta.

“Masalah perlindungan dan pemberdayaan nelayan tidak menjadi isu strategis, padahal telah ada UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” tandas dia.

Harapannya, Pemprov DKI Jakarta akan menjadi pionir dalam mengoperasionalisasikan UU No. 7 Tahun 2016 di tingkat Jakarta dengan mendorong Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Selanjutnya terkait dengan perlindungan pekerja perikanan dari mulai perjanjian kerja hingga akses, Pemprov Jakarta harus memiliki keberpihakan kepada nelayan.

Marthin yang hadir dalam rapat itu menyampaikan masukan terkait upaya memulihkan Teluk Jakarta dan perlindungan nelayan. Pertama melakukan melakukan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan dapat dimulai dengan identifikasi seluruh pelaku perikanan dan nelayan tradisional skala kecil, baik laki-laki dan perempuan dalam konteks tenurial sumber daya perikanan maupun kegiatan ekonomi.

Kedua, memastikan tidak ada lagi pengambilan air tanah agar berkorelasi dengan berhentinya penurunan muka tanah. Upaya ini berkaitan juga dengan memastikan akses air minum kepada masyarakat pasca Mahkamah Agung membatalkan perjabjian privatisasi.

Ketiga, memastikan pemisahan air limbah (sewage) dan air bersih (drainage) dan pengolahan air bersih yang penting agar mengurangi pencemaran limbah cair ke sungai dan Teluk Jakarta.