KKP Gagal Salurkan Bantuan Budidaya, Anggota DPR Mengaku Malu Pulang Kampung

0
1743
Pimpinan Komisi IV DPR.

Jakarta (Samudranesia) – Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa. Pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan termasuk pihak yang terkena dampak tersebut.

Terkait itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020 sebesar Rp 447 miliar, kemudian mendapat tambahan lagi sebesar Rp153 miliar untuk restorasi terumbu karang dan mangrove.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, perwakilan KKP dihadiri oleh Irjen KKP Muhammad Yusuf dan para Direktur Jenderal (Dirjen). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Sudin itu berjalan alot.

Dalam pembukaannya, Sudin menyatakan rapat ini untuk menanyakan realisasi ABT KKP dan dampaknya kepada para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Pasalnya di awal tahun 2021 ini Komisi IV DPR menerima laporan banyak yang belum disalurkannya Bantuan Sarana dan Prasarana (Bansarpras) terutama di sektor perikanan budidaya.

“KKP tidak bisa mengelola anggaran tersebut secara maksimal kepada masyarakat kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam dan lainnya. Kami menyimpulkan adanya kesan dari eselon I KKP untuk menutupi informasi kepada masyarakat terhadap anggaran belanja tambahan tersebut,” ujar Sudin.

Politisi PDIP itu menilai bantuan-bantuan yang ada di KKP hanya tersalur kepada kelompok-kelompok tertentu. Sementara masyarakat luas di sektor kelautan dan perikanan yang terdampak Covid-19, belum menerima bantuan.

Sudin juga menilai sosialisasi ABT 2020 terbatas dengan waktu yang sangat mepet. Akibatnya para nelayan dan pembudidaya mengurungkan niatnya untuk mengurus bantuan tersebut.

“Banyak kelompok pembudidaya yang tidak menerima Bansarpras tersebut. Banyak yang gagal bayar sehingga akan dilanjutkan di tahun 2021 ini,” terangnya.

Atas kejadian itu, Anggota DPR asal Lampung ini tidak berani pulang ke kampung ke daerah pemilihannya karena terus ditanya oleh para calon penerima bantuan.“Saya sekarang tidak berani pulang kampung karena ‘dicap’ Bapak Dewan Penipu. Kata mereka (calon penerima bantuan), proposal sudah dikirim berkali-kali tapi tidak terealisasi,” ungkapnya.

Senada dengan Sudin, Anggota DPR asal Sumatra Selatan Riezky Aprilia juga mengeluhkan tidak terealisasinya Bansarpras tersebut. “Kita butuh tahu dari Dirjen Budidaya. Di Ditjen Bapak (Slamet Soebjakto) ini yang paling banyak belum terealisasi. Kita jujur, sudah jenuh dikasih buaian-buaian dan halusinasi yang tinggi. Kita jenuh dengan itu pak,” ucap Riezky yang memotong paparan Dirjen Budidaya KKP Slamet Soebjakto.

Begitu pula dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR Budi Djiwandono. Politisi Gerindra ini sempat menggebrak meja lantaran banyak menerima laporan dari konstituennya perihal tidak terealisasinya Bansarpras budidaya.

“Kita sudah capek dengan kondisi ini Pak Slamet. Pak Slamet jangan tertawa mendengarnya. Saya minta maaf kepada mereka (calon penerima bantuan) atas nama pribadi. Kami tinggal tunggu pencairan tetapi kemarin kami dapat laporan ternyata gagal bayar,” ungkap Budi.

Keponakan Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa kejadian ini akan semakin memperburuk citra KKP di masyarakat. Menurutnya ini masalah fundamental yang harus diselesaikan oleh KKP.

“Kejadian ini tidak memperbaiki citra bapak-bapak. Saya mau bilang apalagi ke masyarakat. Ini ada masalah yang fundamental,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPR asal Cilacap, Sunarna menyatakan rasa malunya ketika bertemu dengan konstituennya.

“Bantuan Rp10-20 juta itu memalukan, prosesnya juga rumit. Kalau bikin program yang baik, niatnya baik tapi prosesnya rumit kan sama saja. Rp 10 juta itu di kampung sudah tidak ada artinya,” ucap Sunarna.

Dirjen Slamet sempat menjelaskan soal gagal bayar Bansarpras tersebut. Dia beralasan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini pihaknya sulit baik dalam identifikasi maupun komunikasi dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Kemudian laporan kepada KPPN memiliki batas waktu pukul 21.00 tanggal 30 Desember 2020. Dirjen Slamet mengaku ada keterlambatan mengirim berkas calon penerima bantuan kepada KPPN.

Mendengar alasan itu, Sunarna bertambah geram. Dia menuding bahwa kinerja Ditjen Budidaya lambat dalam melakukan pendataan terhadap calon penerima.

“Pembatasan tanggal 30 Desember 2020 jam 9 malam, lah jam 9 malam hari sebelumnya ngapain? Jam 9 malam 3 hari sebelumnya juga ngapain? Pak Dirjen apa kerja sendiri? Tolong jangan memalukan kita. Kita malu Pak! Progres ini harus jelas, akhirnya harus jelas, kita juga tidak ngemis program Pak,” tegas Sunarna.     

“Saya berpolitik tidak pakai janji. Tapi Bapak dengan janji tapi ujungnya tidak terealisasi. Bapak sudah merusak citra kami Pak. Yang ada hanya kekecewaan Pak, jadi harus ada pernyataan resmi dari KKP ke masyarakat,” saut Anggota DPR asal NTT Yohanis Fransiskus Lema.

Keluhan anggota Komisi IV DPR datang silih berganti. Melihat suasana rapat yang tidak kondusif, pimpinan sidang yang selanjutnya dipegang oleh Wakil Ketua Komisi IV Dedy Mulyadi akhirnya menunda rapat ini. (*)