KKP dan Komisi IV Berikan 1.000 Paket Sembako ke Nelayan Cilacap

0
316
Dok Foto; KKP

Cilacap (Samudranesia) – Nelayan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menerima 1.000 paket sembako berisi beras, minyak goreng, ikan sarden, mie instan, gula pasir serta alat perlindungan diri berupa masker dan hand sanitizer. Bantuan ini diserahkan dalam rangka kegiatan Bakti Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai langkah penanggulangan pandemi Covid-19 yang bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap bersamaan dengan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir dalam kegiatan ini Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Pamuji Lestari, anggota Komisi IV DPR RI Sunarna dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Yuliadi, Direktur Pelabuhan Perikanan Frits P Lesnussa,  Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ridwan Mulyana, Kepala PPS Cilacap Imas Masriah dan Forkompinda Kabupaten Cilacap.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Pamuji Lestari menjelaskan pelaksanaan bakti nelayan sudah dilaksanakan sejak bulan Maret 2020. Tujuannya untuk memastikan masyarakat perikanan menjaga kesehatan, membantu kebutuhan pokok dan membantu usaha perikanan.

“Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap, KKP melaksanakan protokol Covid-19 di pelabuhan perikanan seperti pembagian masker, hand sanitizer, pengukuran rutin suhu tubuh, dan penyediaan sarana cuci tangan. Selain itu juga menyerahkan bantuan sembako dan penyediaan akses pendanaan dan fasilitasi akses penjualan ikan untuk mendorong usaha nelayan,” papar Pamuji.

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerja laut antara pemilik kapal dan awak kapal perikanan. Selain itu juga penyerahan bantuan klaim asuransi nelayan yang tercatat hingga 25 Juli 2020 mencapai Rp 298 juta.

Lebih lanjut Pamuji mejelaskan, DJPT KKP juga memberikan fasilitasi permodalan untuk nelayan yang melibatkan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) dan perbankan. Pada tahun 2020, sebanyak Rp 8,66 miliar telah disalurkan kepada nelayan (data per 25 Juli 2020).

“Untuk menghadapi dampak ekonomi Covid-19 ini, berbagai program prioritas seperti fasilitasi penyaluran permodalan usaha harus menjadi penghela (prime mover) untuk meningkatkan usaha. Kredit Usaha rakyat (KUR) di bawah Rp 50 juta sudah tanpa agunan, bunganya pun sudah turun dari 7 persen menjadi 6 persen. Untuk itu, kita terus dorong pemerintah daerah melalui dinas kelautan dan perikanan untuk terus mensosialisasikan akses permodalan nelayan,” ungkap Pamuji.

Pada kegiatan ini diserahkan pula sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI) kepada 128 nelayan, sertifikat cara penanganan ikan yang baik, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka) kepada 1.000 orang nelayan, penyerahan dokumen persetujuan pembangunan kapal perikanan (PSKP), dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga digelar sosialisasi perizinan melalui sistim informasi izin layanan cepat (SILAT), sosialisasi fasilitasi asuransi nelayan mandiri dan sosialisasi SKPI. (Tyo)