Ketum PPI: Kemenhub harus Tindak Tegas Oknum yang Memeras Pelaut

0
1013
Ketua Umum PPI Andri Yani Sanusi

Jakarta (Samudranesia) – Pemerasan kepada pelaut yang ingin memperpanjang buku pelaut terus terjadi. Modus yang lazim dilakukan ialah dengan melakukan mark up harga dari yang semestinya.

Praktis hal ini membuat pelaut Indonesia makin menderita oleh ulah oknum di instansi Perhubungan Laut kita. Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi pun langsung angkat bicara ketika banyak pelaut anggotanya menjadi korban dari praktik demikian.

“Ada kabar yang menyedihkan, aduan dari beberapa pelaut yang mengurus perpanjangan buku pelaut, dari harga resmi Rp10 ribu di-mark up menjadi Rp 1 juta untuk perpanjangan dan persyaratannya pun mengada-ngada yaitu wajib menyiapkan medical check up baru. Saya berharap Kemenhub melalui Ditjen Hubla tegas menindak oknum yang selalu memeras pelaut Indonesia,” kata Andri kepada Samudranesia, Sabtu (28/3).

Dia menyatakan menjadi seorang pelaut sangat berat risiko dan tantangannya, terlebih dalam keadaan darurat pelaut pun tidak diperkenankan resign dari kapal. Hal ini yang semestinya profesi pelaut sangat berharga dan istimewa bagi negara.

“Pelaut harus siap menghadapi kondisi separah apapun. Dalam keadaan perang sekalipun, pelaut tidak diperkenankan berhenti bekerja, dan seperti kondisi sekarang ini yang mana wabah virus Corona sudah mendunia, kapal tidak boleh berhenti beroperasi untuk mengirim kebutuhan rakyat Indonesia,” bebernya.

Maka dari itu, Andri menegaskan bahwa tenaga pelaut sangat dibutuhkan untuk menjadi tol laut Indonesia yang mengantar semua kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh rakyat dan negara.

“Jika pelaut diliburkan, tidak terbayang bagi saya bagaimana hancurnya perekonomian Indonesia dan pastinya kelaparan terjadi dimana-mana, karena kebutuhan rakyat Indonesia bergantung dari pulau ke pulau,” tegasnya.

Dengan demikian Andri meminta kepada pemerintah dan DPR untuk memperhatikan nasib pelaut Indonesia. Terutama dalam menghadapi praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum Perhubungan Lautt.

“Saya sebagai Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia menghimbau pemerintah dan legislatif memperhatikan kesejahteraan dan keadilan untuk pelaut Indonesia. Hentikan beban biaya yang sangat memberatkan pelaut Indonesia, permudah pelaut Indonesia untuk berkarier di dunia kepelautan. Jangan ada lagi penindasan yang dilakukan oleh oknum yang merusak instansi negara yang membuat rendah harga diri lembaga tersebut,” tandasnya. (Tyo)