Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Rakyat Dari Laut

1
1339
ketahanan pangan

Kendati secara makroekonomi Indonesia mengundang decak kagum sejumlah lembaga pemeringkat internasional. Namun, kehidupan riil mayoritas rakyat Indonesia masih susah. Rakyat banyak yang menganggur, setengah nganggur, dan miskin.  Harga bahan pangan (beras, jagung, kedelai, gula, dan daging) terus melambung, tidak terjangkau oleh daya beli mereka. Sehingga, orang yang kelaparan, bergizi buruk pun kian membludak. Demikian pula halnya dengan pendidikan dan biaya hidup lainnya. Makanya, akhir-akhir ini peristiwa bunuh diri, membunuh orang lain, dan aksi kriminalitas kian massif.

Ironisnya, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, dengan lahan daratan dan laut yang subur, sampai sekarang Indonesia masih belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.  Bahkan, impor beras, jagung, kedelai, gula, daging, garam, dan produk hortikultura dari tahun ke tahun cenderung naik. Tak heran, kalau hari-hari ini rakyat dibuat kalang kabut, karena impor kedelai dan gula dari AS dan India tersendat akibat kemarau panjang yang melanda kedua negara tersebut. Para perajin tahu dan tempe pun melakukan demonstrasi dimana-mana. Ini adalah fakta tak terbantahkan, bahwa Indonesia memang rentan terlanda krisis pangan. Suatu kondisi yang bisa menjegal kemajuan, kemakmuran, dan kemandirian bangsa Indonesia. Sebab, negara dengan penduduk lebih dari 100 juta orang, tidak mungkin bisa maju, jika kebutuhan pangannya bergantung pada impor (FAO, 1998).

Di tengah era perubahan iklim global, yang membuat cuaca sering  anomali dan ekstrem, maka satu-satunya jalan supaya kita bisa lepas dari ketergantungan pada impor, dan mandiri di bidang ketahanan pangan adalah menggenjot produksi semua komoditas ketahanan pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri (terutama bahan pangan pokok), sehingga supplynya lebih besar ketimbang kebutuhan nasional. Untuk itu, selain harus terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, kita pun mesti mempertahankan, dan kalau bisa menambah luas lahan pertanian.  Permasalahannya adalah, bahwa luas lahan pertanian justru dari tahun ke tahun semakin berkurang, sekitar 40.000 ha per tahun, beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, industri, infrastruktur, dan peruntukan pembangunan lainnya.

Oleh sebab itu, sektor kelautan dan perikanan menjadi alternatif yang sangat potensial untuk membangun ketahanan pangan nasional. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi produksi pangan, farmasi, biofuel, dan material lainnya yang sangat besar. Tetapi, hingga kini belum dimanfaatkan dengan optimal.

Potensi produksi

Salah satu sektor pembangunan yang memiliki potensi besar untuk memajukan dan memakmurkan bangsa tercinta ini adalah kelautan dan perikanan.  Bayangkan, Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia.  Sekitar 75 persen wilayahnya berupa laut seluas 5,8 juta km2 termasuk ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yang dirangkai oleh 95.200 km garis pantai yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.  Hanya seperempat wilayah Indonesia berupa daratan seluas 1,9 juta km2 yang tersebar pada sekitar 17.000 pulau.  Di wilayah darat seluas itu pun, 28 persen-nya berupa ekosistem perairan termasuk danau, sungai, bendungan, dan rawa. Jadi sesungguhnya, “Indonesia is the water world”(negara perairan).

Di wilayah perairan laut dan darat (tawar) yang sangat luas itulah Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton/tahun.  Total potensi produksi lestari perikanan Indonesia itu berasal dari: (1) perikanan tangkap di laut 6,5 juta ton/tahun; (2) perikanan tangkap di perairan umum darat 0,9 juta ton/tahun; (3) budidaya laut (mariculture) 47 juta ton/tahun; (4) budidaya tambak (perairan payau) 5 juta ton/tahun; dan (5) budidaya di perairan tawar 5,7 juta ton/tahun.  Pada tahun 2011, tingkat pemanfaatan dari potensi perikanan tersebut baru sebesar 12,4 juta ton atau 19% dari total potensinya (KKP, 2012).  Dengan total produksi sebesar itu, Indonesia kini menjadi produsen perikanan terbesar ketiga di dunia, setelah China dan Peru (FAO, 2012).  Kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi PDB nasional baru sebesar 3 persen, nilai ekspor 3,1 miliar dolar AS, dan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 6 juta orang terdiri dari 2,9 juta nelayan dan 3,1 juta pembudidaya ikan.  Selain itu, sekitar 60% asupan protein hewani yang dikonsumsi rakyat Indonesia berasal dari ikan, seafood, dan produk perikanan lainnya.

Dengan demikian, peluang usaha perikanan, khususnya di sektor perikanan budidaya, sejatinya masih sangat luas dan besar.  Lebih dari itu, usaha perikanan budidaya (aquaculture) selain di ekosistem perairan laut, payau, dan tawar (darat), juga bisa dilakukan di sawah (minapadi), saluran irigasi, akuarium, atau wadah (container) lainnya.  Dan, peluang usaha di sektor kelautan dan perikanan yang jauh lebih besar sebenarnya adalah di industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, dan industri pendukung seperti galangan kapal, mesin kapal, pabrik jaring (alat penangkapan ikan), kincir air tambak (pedal wheel), mesin cold storage, dan peralatan navigasi.

Sayangya, karena manajemen pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejak 8 tahun terakhir diwarnai oleh ketidak-sinambungan (setiap ganti pimpinan ganti kebijakan), alias salah urus.  Maka, permasalahan mendasar di sektor ini, seperti kemiskinan nelayan, IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) fishing, overfishing, impor ikan, dan kerusakan ekosistem pesisir, bukannya semakin berkurang,  malah kian masif dan destruktif.  Dalam pada itu, potensi ekonomi yang luar biasa besar di perikanan budidaya, industri pengolahan, dan industri bioteknologi perairan belum mampu didayagunakan secara optimal bagi kemajuan dan kesejahetraan bangsa.

Oleh sebab itu, di era perubahan iklim global dan globalisasi yang sarat persaingan antar bangsa ini, kita harus segera membenahi kebijakan dan implementasi manajemen pembangunan sektor kelautan dan perikanan.  Perbaikan itu hendaknya ditujukan untuk mencapai 5 tujuan secara proporsional dan simultan: (1) peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan stakeholders lainnya; (2) meningaktkan daya saing dan kontribusi sektor ini bagi perekonomian nasional; (3) meningkatkan kesehatan dan kecerdasan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan dan produk perikanan per kapita penduduk; (4) memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan ekosistem laut, pesisir, dan perairan tawar; dan (5) menjadikan laut untuk memperkokoh kedaulatan dan kesatuan wilayah NKRI.

Untuk mewujudkan kelima tujuan pembangunan itu, berikut peta jalan (roadmap) untuk pembangunan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.  Adapun, aspek-aspek (komponen) lain dari manajemen pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan diuraikan pada edisi mendatang.

Pembangunan Perikanan tangkap

Berdasarkan pada status tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengeloaan perikanan dan sejumlah permasalahan, maka strategi dan kebijakan pembangunan perikanan tangkap demi membangun ketahanan pangan ke depan adalah sebagai berikut.

Pertama, bahwa untuk menjamin kelestarian (sustainability) dari sumber daya ikan laut, usaha perikanan tangkap, dan kesejahteraan nelayan; maka laju penangkapan ikan (jumlah dan waktu operasi kapal ikan sesuai fishing power nya) di setiap wilayah pengelolaan perikanan (wilayah laut Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau ZEEI) harus tidak melebihi nilai MSY nya.  Sesuai rekomendasi FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995), maka agar sumber daya ikan, usaha perikanan tangkap, dan kesejahteraan nelayan dapat berlangsung secara berkelanjutan, jumlah ikan laut yang harus kita hasilkan (tangkap) tidak melebihi 80% dari MSY = 80% x 6,5 juta ton/tahun = 5,2 juta ton/tahun.

Mengingat bahwa status pemanfaatan sumber daya ikan tidak merata antarwilayah pengelolaan perikanan, maka untuk wilayah perairan laut yang statusnya telah overfishing, kita harus mengurangi upaya tangkap (jumlah kapal ikan dan jumlah nelayan) nya, atau bahkan bila perlu stop kegiatan penangkapan ikan (moratorium) untuk sementara waktu, sampai stok ikan nya pulih (recovery).  Untuk wilayah laut yang statusnya jenuh (fully exploited), dimana laju penangkapan ikan sama dengan nilai MSY nya, maka upaya tangkapnya mesti dikurangi, hingga mencapai 80% MSY.  Sementara itu, bagi wilayah perairan laut yang statusnya masih underfishing, dimana laju penangkapan ikan lebih kecil dari 80% MSY, maka kita bisa menambah upaya tangkap (jumlah kapal ikan dan nelayan) hingga mencapai 80% MSY.

Dengan perkataan lain, mulai sekarang juga kita harus mengganti rezim pengelolaan perikanan tangkap, dari rezim ‘open access’ (siapa saja, berapa saja, dimana saja, dan kapan saja, nelayan boleh menangkap ikan) menjadi rezim pengelolaan yang terkendali (managed fisheries) yang ramah lingkungan dan sesuai dengan batas-batas kelestarian sumber daya ikan yang hidup dalam ekosistem laut.

Kedua, atas dasar kebijakan pertama diatas, kita harus melakukan modernisasi teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) bagi nelayan (kapal ikan) tradisional yang selama ini hasil tangkapnya tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi nelayan sebagai pelaku usaha. Bagi usaha perikanan tangkap tradisional yang menguntungkan dan dapat mensejahterakan para nelayannya, tidak perlu dilakukan modernisasi teknologi penangkapannya.  Akan tetapi, yang harus kita bantu adalah meningkatkan kapasitas mereka agar mampu menangani ikan hasil tangkapannya selama di kapal ikan hingga ke tempat pendaratan ikan (pelabuhan perikanan) secara baik dan benar (menerapkan Best Handling Practices). Dengan demikian, para nelayan tradisional pun mampu menjaga kualitas ikan hasil tangkapnnya dengan prima (segar dan sehat), sehingga bisa mendapatkan harga jual yang baik (tinggi). Dan ketahanan pangan nasional pun seharusnya bisa diwujudkan.

Bersambung ke bagian kedua…..

*) Penulis

Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia

1 COMMENT