Kesulitan Memproses Hukum 2 Kapal Tanker Asing, Bakamla Minta Diberi Fungsi Penyidikan

0
389
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI.

Jakarta (Samudranesia) – Penahanan kapal tanker, MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di perairan Pontianak, Minggu (24/1/2021) lalu, jadi pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Bakamla dengan Komisi I DPR.

Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia. S.Sos,M.M dalam RDP dengan Komisi I DPR di Jakarta, Selasa (2/2/21), menjelaskan secara detail kronologis penangkapan dua kapal super tanker tersebut.

Menurutnya, kedua kapal tersebut telah terbukti dan tertangkap tangan melakukan pelanggaran dalam alur lintas damai. Namun Aan juga menjelaskan saat ini Bakamla menemui kendala dalam memprosesnya karena terganjal tidak adanya kewenangan sebagai penyidik.

“Terus terang saya hanya menangkap dan menyerahkan ke penyidik. Kemarin terus terang ini di level-level bawah, eselon 2 dan 3 ini agak debatable untuk menangani kasus ini, sehingga kami tarik ke Bapak Menko (Polhukam) dan alhamdulillah proses ini bisa berjalan,” kata Aan.

Baca Juga:

Lulusan AAL tahun 1987 ini berharap agar sudah selayaknya Bakamla diberikan fungsi penyidikan melalui revisi UU No.32/2014 tentang Kelautan. Dia pun berharap agar revisi ini bisa masuk menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Bakamla sesuai UU Kelautan melakukan patroli, menangkap dan menyerahkan ke penyidik. Jadi sampai detik ini kami belum memiliki kewenangan sebagai penyidik,” jelasnya.

“(Kasus) ini akan berbeda kalau Bakamla punya kewenangan sebagai penyidik. Di sini sebetulnya kami berharapa kepada teman-teman (Komisi I DPR) agar Bakamla punya fungsi penyidik seperti coast-guard-coast guard negara lain,” beber Aan.

Dia yakin bahwa pihaknya mampu menunjukan adanya pelanggaran pidana dari kedua kapal tanker tersebut. Mantan Pangkoarmada I tersebut menyatakan dalam peraturan yang ada saat ini jika hanya sanksi administratrif, sangat rendah (dendanya) dan berpotensi akan mengulangi lagi aksinya.

“Sanksinya hanya Rp 200 juta paling tinggi, padahal kapal tersebut membawa 2 juta ton barel BBM. Nah ini kami request Pak agar revisi UU Kelautan bisa masuk Prolegnas kembali,” imbuhnya.

“Kami mengajukan revisi UU Kelautan agar diberikan fungsi penyidikan. Ini agar tidak berulang kembali kejadian seperti ini,” pungkas Aan.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto itu mengapresiasi langkah Bakamla dalam mengamankan perairan Indonesia. Komisi I DPR juga berkomitmen akan mendorong fungsi legislasi dan anggaran untuk memperkuat Bakamla.  

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md juga telah mengumpulkan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk membahas serta mendalami kasus ini. (*)