Kemenhub Tak Mampu Realisasikan Tol Laut, Pemerintah harus Bentuk Badan Pengelola

0
669
Program Tol Laut di Maluku.

Jakarta (Samudranesia) – Program Tol Laut yang telah digulirkan sejak tahun 2015 menjadi perhatian para pemerhati maritim saat ini. Pasalnya, progam unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 itu tak jelas juntrungannya hingga sekarang

Fakta menunjukan program ini tidak mampu mengurangi disparitas harga antardaerah, selain juga gagal memangkas biaya logistik antarpulau. Hal itu pun sering dilontarkan oleh Jokowi saat menggelara rapat terbatas dengan kementerian terkait.   

Baca Juga:

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi termasuk salah satu orang yang gencar menyoroti program ini sejak awal. Dia miris melihat ketika progam ini berjalan seakan tanpa konsep yang jelas.

              
“Jujur saja, sejak kemunculannya saya sudah pesimis akan keberhasilan program Tol Laut. Terlalu banyak kelemahan di dalamnya, yang paling menonjol adalah program itu sejak awal dijalankan tanpa strategi yang memadai. Padahal strategi adalah kunci kesuksesan Tol Laut,” ucap Rusdi biasa disapa dalam keterangannya yang diterima Samudranesia, Jumat (3/4).
       
Dia menyebut pejabat Kementerian Perhubungan yang menjalankan program tol laut mengungkapkan isi hatinya yang kecewa dan menyinggung lemahnya peran kementerian/lembaga terkait dalam program tersebut. 
       
‘Peran Kementerian Perhubungan hanya sekitar 10 persen saja. Begitu ungkapnya ketika mengemukakan secara langsung masalah Tol Laut kepada saya belum lama ini,” tutur Rusdi.

Pengamat maritim yang dikenal kritis itu mengusulkan agar program ini berjalan dengan efektif, maka pemerintah harus membentuk suatu badan yang fokus atau dedicated mengurusi Tol Laut. 
       
“Badan yang dimaksud ini nantinya mengambil alih tugas-tugas yang selama ini diemban oleh Direktorat Lalu Lintas Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,” imbuhnya. 
      
Sambung Rusdi, secara umum tugas pokok Direktorat Lalu Lintas Laut adalah mengatur trayek seluruh kapal komersial di Tanah Air. Akhirnya program Tol Laut diperlakukan sebagai jejaring trayek semata.

“Memang seperti itulah kenyataannya di lapangan. Coba perhatikan langkah yang diambil oleh Direktorat Lalu Lintas Laut ketika program Tol Laut mendapat masalah atau dikritisi, yakni mengubah trayek kapal. Hanya itu!” tegasnya. 
       
Rusdi menyatakan sebagai unit eselon dua tak banyak kewenangan yang dimilikinya; paling hanya bisa meminta, tidak bisa memerintah. Itu pun harus disuarakan oleh Menteri Perhubungan yang menyampaikannya ke menteri terkait.
              
Dia menyarankan agar ada suatu Badan Pengelola Tol Laut (BPTL) yang merupakan lembaga ad hoc, tetapi dengan kewenangan atau power yang besar. Hal ini diperlukan untuk mendobrak, jika perlu menggebrak kementerian/lembaga lain yang memiliki andil dalam program Tol Laut.
       
“Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, pemerintah daerah dan semua pihak harus didorong oleh badan itu agar lebih lincah. Jangan menyerahkan program Tol Laut seluruhnya kepada Direktorat Lalu Lintas Laut. Dia sendirian tidak akan mampu,” tukasnya.
       
Kendati demikian, Rusdi menyebut bahwa Direktorat Lalu Lintas Laut/Kementerian Perhubungan selama lima tahun ini sudah berupaya maksimal dalam mengimplementasikan Tol Laut.

“Dan ini selayaknya diapresiasi. Tetapi Tol Laut terlalu luas, sementara kemampuan Kementerian Perhubungan terbatas. Lagipula, sebagai regulator tidak baik bekerja terlalu operasional,” ungkapnya. 
       
Masih kata Rusdi, instansi ini sebenarnya sudah cukup kuat dalam mengendalikan biaya logistik. Terutama voyage cost yang memang disubsidi. Namun ada biaya-biaya lain yang tidak disubsidi, yaitu terminal handling charge, biaya tenaga kerja bongkar muat (TKBM), biaya gudang, biaya konsolidasi muatan, biaya pengurusan, dan biaya moda transportasi lain. 
       
“Biaya-biaya lain itu tak semuanya dapat dikendalikan secara efektif oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian, keterbatasan Kemenhub yang menyolok adalah pada pengendalian harga barang yang ditentukan oleh supply dan demand. Soal harga jual barang, Kemendag, Pemda dan stakeholder lainnya jauh lebih efektif,” pungkasnya. (Tyo)