KEK Baru Di Gresik Diproyeksi Datangkan Investasi Rp 237 T

0
707
KEK JIIPE di Gresik, Jawa Timur.

Gresik (Samudranesia) – Kawasan Java Intregrated Industrial And Port Estate (JIIPE) yang berlokasi di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, secara telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Dewan Nasional KEK.

“Usulan KEK telah disetujui dan telah menjadi rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan diharapkan akan mampu menghadirkan investasi dan menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan,” kata Airlangga Hartarto, dalam siaran persnya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, usulan KEK JIIPE yang berlokasi di diproyeksikan akan mampu menghadirkan investasi senilai16,9 miliar dolar AS atau Rp 237 triliun dengan serapan tenaga kerja mencapai 199.818 orang pada saat beroperasi penuh.

“KEK JIIPE direncanakan untuk pengembangan bisnis industri metal, elektronik, kimia, energi, dan logistik. Hasil produksi pelaku usaha di dalamnya, diproyeksikan akan mampu memberikan kontribusi ekspor sebesar 10,1 miliar dolar AS per tahun ketika beroperasi penuh, serta substitusi impor pada produk industri metal dan kimia,” papar Airlangga.

Pengusul KEK JIIPE menyatakan kesiapannya melalui ketersediaan infrastruktur wilayah dan kawasan, serta telah adanya komitmen dari anchor investor untuk mengembangkan smelter tembaga di dalam lokasi KEK.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kesiapan aksesibilitas Gresik dalam kaitan dengan tol Krian Legundi Bunder Manyar yang turut diinisiasi bersama pemerintah provinsi telah beroperasi dan diharapkan meningkatkan kelayakan industri yang ada di KEK yang diusulkan,” tandasnya.

Sebagai informasi, Sidang Dewan Nasional KEK yang diselenggarakan secara daring, dipimpin oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK, dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perhubungan.

Hadir pula Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Rapat juga dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil II Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Bea Cukai, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakilkan Staf Ahli Menteri II.

Sedangkan, dari pemerintah daerah hadir Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Timur. Rapat juga dihadiri oleh badan usaha pengusul maupun pengelola KEK. (*)