Kedaulatan Profesi Perwira Pelayaran Niaga Setengah Tiang Sepanjang Masa

0
564
Ilustrasi

Oleh: Capt. Dwiyono Soeyono*

Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee tenggelam di perairan kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Bali, pada Selasa 29 Juni 2021. Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Tenggelamnya KMP Yunicee.

Dikutip dari beberapa media nasional, IS – nakhoda KMP Yunicee ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Banyuwangi. Nakhoda kapal tidak melakukan peran keselamatan sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Sementara itu, dua orang lainnya, NW sebagai kepala cabang dan RMS sebagai Syahbandar Korsatpel BPTD Pelabuhan Ketapang, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil dari proses penyidikan pada 4 Agustus 2021 lalu. 

Menurut Polairud, berdasarkan fakta-fakta hukum patut diduga kedua tersangka tersebut turut berperan dalam tenggelamnya KMP Yunicee. Demikian keterangan yang diungkap oleh Polairud perihal tenggelamnya KMP Yunicee.

Bravo untuk untuk tim Polisi yang bekerja cepat karena memang demikianlah seharusnya abdi negara bekerja demi penegakkan hukum berkeadilan. Hanya saja kami sebagai praktisi Pelayaran Niaga merasakan ada hal yang menarik dan menggelitik dengan mempertanyakan, mana Mahkamah Pelayaran – Mahpel dengan fungsi tribunal? Mengapa sedemikian lamban institusi ini yang masih dianggarkan negara agar bekerja efektif dan efisien untuk kepentingan keselamatan publik pengguna jasa pelayaran?

Bila setiap saat ancaman pidana yang sama berlaku bagi seorang Nakhoda Kapal tanpa pembelaan yang jelas dari tim Adhoc yang dibentuk untuk melindungi hak-hak hukum dalam profesinya dalam menjalankan jasa profesi, apakah akan ada yang berani duduk pada posisi Nakhoda di atas kapal? Laikkah pelaut dengan posisi sebagai Nakhoda dengan otoritas jasa pelayanan profesi yang sedemikian besar dibiarkan tidak terlindungi oleh undang-undang perlindungan profesi dan serta merta selalu siap terseret begitu saja dengan pasal-pasal pidana yang belum tentu kasusnya demikian?

Karut marutnya banyak hal tata kelola dalam Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Perhubungan Laut sudah disuarakan IKPPNI dalam RDPU 2018 dengan menyampaikan Petisi 280818 dan diulang pada tahun 2020. Disusul surat terbuka kepada Presiden RI tanggal 24 Juli 2021, sebagai pengabdian tanggung jawab moral akademik (sesuai tridarma perguruan tinggi) dan masukan konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Sudah juga kami sumbangsihkan:

  1. Kode Etik Pelaut, sejak 2012 dan baru dikukuhkan DJPL tahun 2019.
  2. Usulan harus adanya Dewan Kehormatan kode etik PPN – sejak tahun 2013. Dan rancangan tata kelola serta tata kerja sudah Dewan Kode Etik sudah kami informasikan kepada DJPL.
  • Usulan RUU Perlindungan profesi Pelaut. Dan rancangan tata kelola serta tata kerja sudah Dewan Kode Etik sudah kami informasikan kepada DJPL.

Nampaknya usulan harus adanya Dewan Kehormatan Kode Etik PPN – sejak tahun 2013, sudah mulai diperhatikan karena mau tidak mau memang harus ada akibat tuntutan lahirnya PM No.9 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, dimana dalam pasalnya menyinggung Kode Etik dan Dewan Kehormatan Kode Etik yang mereka sebut sebagai Panel Ahli.

Menilik dan mengamati proses Pengumuman Perekrutan Panel Ahli PNS Mahpel yang mana ditegaskan “Anggota Panel Ahli adalah Anggota Mahkamah Pelayaran”. Ada kejanggalan dalam kelaziman keberadaan Panel Ahli yang fungsinya bisa mirip Dewan Kehormatan Kode Etik. Bila statusnya Panel Ahli adalah anggota Mahpel, maka bisakah peran Panel Ahli tersebut independen?

Sebagai pembanding normatif, laiknya satu profesi tenaga ahli, simak 3 tulisan dalam webpages dibawah yang dapat dikaitkan dengan niat baik Mahpel sebagai fungsi tribunal pelayaran niaga:

http://www.dephub.go.id/post/read/peran-mahkamah-pelayaran-perlu-dioptimalisasi-7691

“Tujuannya agar pemeriksaan perkara bisa berlangsung secara cepat, dan ditemukan sebab-sebab terjadinya kecelakaan yang tepat  untuk ditetapkan putusan agar tidak terulang kecelakaan  tersebut. Jika dari hasil pemeriksaan lanjutan itu ditemukan sebab-sebab lain menyangkut unsur  pidana, maka  bisa ditindaklanjuti melalui proses peradilan  umum,” ungkap Boedhi Setiadjit kepada wartawan ketika menyaksikan bersama pemeriksaan lanjutan perkara tenggelamnya KM Windu Karsa di Sulawesi Tenggara melalui siaran jarak jauh di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (8/11/2011)

https://www.beritasatu.com/nasional/108234/dewan-kehormatan-harus-independent

Menurutnya, setiap institusi independen harus memiliki kode etik. Dikatakan, penegakkan kode etik itu memerlukan Dewan Kehormatan. “Dewan Kehormatan itu harus inndependent dan berada di luar institusi tersebut. Sebab, jika berasal dari dalam institusi tidak akan efektif,” ujarnya.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541c4b6780622/profesi-advokat-harus-independen-dan-bebas-dari-intervensi-pemerintah/

Terkait dengan posisi PERADI dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara No. 103/PUU-XI/2013 yang diputus tanggal 11 September 2014 pada halaman 43 kembali menegaskan PERADI sebagai satu-satunya wadah tunggal advokat  yang memiliki delapan kewenangan yaitu:

  1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat
    2. Pengujian Calon Advokat
    3. Pengangkatan Advokat
    4. Membuat kode etik
    5. Membentuk Dewan Kehormatan
    6. Membentuk Komisi Pengawas
    7. Melakukan Pengawasan
    8. Memberhentikan Advokat

Dari referensi diatas, maka :

Pertama, tujuan MAHPEL dalam proses pemeriksaan perkara bisa berlangsung secara cepat, dan ditemukan sebab-sebab terjadinya kecelakaan yang tepat  untuk ditetapkan putusan agar tidak terulang kecelakaan  tersebut, apakah sudah terjadi? Jawabnya adalah dari pelajaran kasus tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee, belum terjadi dan masih tetap tanda tanya besar kapan akan terjadi.

Kedua, perlu dipertimbangkan dengan sangat matang akan pernyataan bahwa institusi independen harus memiliki kode etik. Dan penegakkan kode etik itu memerlukan Dewan Kehormatan. “Dewan Kehormatan itu harus independen dan berada di luar institusi tersebut. Sebab, jika berasal dari dalam institusi tidak akan efektif,”

Apakah dapat tercapai iklim hukum berkeadilan (fair justice) berintegritas independen bila Panel ahli distatuskan anggota Mahpel (tidak berada di luar institusi tersebut) dengan anggaran Mahpel yang akan berfungsi identik dengan dewan kehormatan kode etik? Lalu apa parameter para insan profesi pemangku panel ahli yang dipersyaratkan dengan ketat mutu profesi? Bisa saja terjadi mal administrasi lagi, dimana seorang Nakhoda yang sudah 20 tahun berpengalaman, tiba-tiba dia harus menelan pil pahit harus dipanel ahlikan oleh insan panel ahli yang bahkan tidak pernah menjabat Nakhoda.

Ketiga, dalam kasus profesi Advokat di depan MK dengan keputusan antara lain: Membuat kode etik, Membentuk Dewan Kehormatan, Membentuk Komisi Pengawas, Melakukan Pengawasan sebagai otorisasi (Kewenangan) profesi yang mana dapat bermakna pengakuan MK atas advokat sebagai profesi yang berdaulat.

Apakah profesi Perwira Pelayaran Niaga sedemikian rendah otorisasinya hingga tidak dianggap profesi yang laik berdaulat di dalam negara yang katanya memiliki cita-cita negara Poros Maritim Dunia?

Tiga (3) hal pilar utama profesi Pelaut yang perlu diakui negara: Kode Etik, Dewan Kehormatan Kode Etik yang independen, UU Perlindungan profesi Pelaut (Untuk pembenahan industri pelayaran niaga dari elemen SDM Pelautnya).

Haruslah berani pihak jajaran kementerian terkait transportasi membuka pintu ruang masukan-masukan positif publik yang logis untuk suatu perbaikan, agar korban-korban dari mal administrasi tidak berkesinambungan.

*Penulis adalah Praktisi Maritim Niaga