Kasus PHK Kapten Kapal Ikan Berakhir dengan Perjanjian Bersama

0
207
Penandatanganan Perjanjian Bersama antara Kapten Kapal dengan perusahaan. Foto: Dok SPSU

Bitung (Samudranesia) – Kapten kapal ikan milik PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi, Iksi Johni Wawoh yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh perusahan terus memperjuangkan haknya. Dengan dibantu Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), perjuangan Iksi Johni akhirnya menuai hasil.

Baru-baru ini, dia telah menandatangani Perjanjian Bersama dengan pihak perusahaan yang berisi kesepakatan menerima tawaran kerja kembali serta sisa gaji kontrak selama 6 bulan.  

“Total yang diterima korban sebesar Rp20 juta dari PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi. Ini merupakan kerja nyata teman-teman semua yang sangat luar biasa. Maka dari sekarang pelaut Sulut sadar berserikat,” kata Waketum SPSU Zaskar Lombone dalam keterangannya, Rabu (21/4).

Zaskar bersama anggota SPSU lainnya yakni Moch.Ilham dan Djani menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Bersama itu. Dengan demikian kasus yang tengah diperjuangkan sejak Februari 2021 lalu berakhir.

Dalam kasus ini, SPSU sempat melayangkan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemudian SPSU juga melayangkan tebusan surat kepada Direktur Safe Seas Project, Ketua Tim Perlindungan Awak kapal Perikanan Sulawesi Utara (Sulut), Kadisnakertrans Provinsi Sulut, dan Kadisnaker Kota Bitung.

Mediasi Tripartit juga dilakukan oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh Kepala PPS (Pelabuhan Perikanan Samudra) Bitung, Tri Aris Wibowo di kantornya pada 26 Maret 2021 lalu. Namun dalam mediasi itu tidak menemukan kesepakatan.

Mediasi Tripartit juga dilakukan ke Disnaker Kota Bitung. Pada 29 Maret 2021, pihak Disnaker minta SPSU untuk menghadap ternyata ada penyampaian Manager HRD PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi, Joppie Massie yang menyatakan bahwa pekerja yang sudah di-PHK ditawarkan akan dipekerjakan kembali mulai awal April 2021 serta gajiinya dibayar Februari sampai Maret 2021. Namun Iksi Johni menolak tawaran itu, begitu juga dengan SPSU sebagai penerima kuasa.

SPSU meminta perusahaan agar menyelesaikan dulu sisa gaji selama 6 bulan, baru Iksi Johni dapat bekerja kembali. Akhirnya pihak perusahaan memenuhi permintaan itu dengan melakukan Perjanjian Bersama yang ditandatangani pada 20 April 2021. (*)