Kapalnya Ditahan, Kemenko Marves Minta Iran dan Panama Tempuh Jalur Hukum

0
514
2 kapal tanker berbendera asing yang diamankan Bakamla di perairan Pontianak. Dok Foto: Humas Bakamla

Jakarta (Samudranesia) – Penahanan kapal tanker, MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di perairan Pontianak, Minggu (24/1/2021) lalu masih menyisakan polemik yang berkepanjangan.

Pasalnya Iran dan China, negara asal ABK MT Freya melakukan protes kepada pemerintah Indonesia atas penahanan kapal dan ABK-nya tersebut. Saat ini proses hukum akan dijalankan oleh Bakamla dengan membentuk tim khusus dari beberapa Kementerian/Lembaga.

Menanggapi itu Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Basilio Dias Araujo menyatakan dukungannya kepada langkah yang ditempuh Bakamla.

“Kemenko Maritim dan Investasi yakin bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bakamla telah sesuai dengan prosedur Hukum Laut Internasional – UNCLOS dan ketentuan hukum nasional dan menyatakan tidak pantas dan tidak patut bagi negara yang telah mengesahkan UNCLOS untuk melakukan tindakan seperti ini di perairan negara lain,” kata Basilio kepada Samudranesia, Minggu (31/1).  

Dia menyatakan bahwa kedua negara ini terikat dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan tentunya para nakhodanya tahu tentang semua ketentuan Hukum Laut internasional.

“Diminta kepada kedua negara untuk menggunakan jalur hukum dalam penyelesaian kasus ini. Dan kepada Bakamla diminta untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan aturan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.Kemenko Maritim dan Investasi mendukung seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” jelasnya.

Basilio menyebut saat ini telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik khusus yang terdiri atas perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Imigrasi, dan Polri.

“Kementerian Luar Negeri juga terlibat di dalam proses penyidikan untuk memastikan proses yang berjalan sesuai dengan hak dan kewajiban negara bendera kapal, dan Indonesia sebagai negara pantai,” jelasnya lagi.

Berdasarkan indikasi awal, menurut Basilio, Bakamla sebagai kapal penegak hukum terdekat, telah resmi dan tepat melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kedua kapal tanker tersebut.

“Khususnya untuk melakukan pemeriksaan sementara sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” terang dia.

Basilio juga menjelaskan poin-poin dalam UNCLOS yang mengatur pelanggaran kedua kapal tersebut. Penangkapan kapal Iran dan Panama itu dilakukan di perairan kepulauan Indonesia, di sekitar posisi 00 06’ 04” S – 107 09’ 59” T.

“Penangkapan dilakukan dikarenakan kedua kapal tersebut diduga melakukan tindakan ilegal di perairan kepulauan Indonesia. Indikasi awal tindakan ilegal dimaksud antara lain berhenti dengan tujuan tidak sesuai ketentuan Pasal 18 UNCLOS, melakukan bongkar muat ship-to-ship tidak sesuai aturan Pemri dan UNCLOS; dan Menyembunyikan identitas dengan mematikan AIS, menutup nama lambung kapal dengan kain, tidak mengibarkan bendera kapal,” bebernya.

“Merujuk pada lokasi penangkapan, maka kedua kapal tersebut melanggar berbagai ketentuan terkait praktik innocent passage (lintas damai) sebagaimana diatur di dalam UNCLOS 1982,” tambahnya.

Masih kata Basilio,  dalam rezim lintas damai, kapal asing dilarang untuk berhenti tanpa maksud sebagaimana diatur Pasal 18 UNCLOS, melakukan transshipment ship to ship untuk komoditas apapun; dan melakukan pencemaran.

“Jadi karena lokasi kejadian di Perairan Kepulauan Indonesia (bukan di ALKI), Indonesia berhak melakukan penindakan,” tandasnya. (*)

.