Kapal Perang China Mulai Ikut Kawal Nelayannya di Laut Natuna Utara

0
357
Kapal Perang China Haikou 171 tengah mengawal nelayan China yang berhasil didokumentasikan oleh nelayan Natuna di ZEE Indonesia.

Natuna (Samudranesia) – Sungguh ironis, di tengah gencarnya pemberitaan pemerintah dalam memberantas illegal fishing, nelayan Natuna kedapatan melihat kapal perang China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.

Abdullah, seorang nelayan Natuna yang melaut hingga ke ZEE sekira 4 hari yang lalu melihat Kapal Perang China Haikou 171 tengah mengawal nelayannya. Dia pun berhasil merekam kapal perang tersebut dari kejauhan.

Abdullah dengan kapalnya yang berukuran 8 GT melihat banyak nelayan-nelayan dari Vietnam, China, Filipina dan Malaysia di tempatnya menangkap ikan yang masih kawasan ZEE Indonesia itu.

Bahkan dia melihat, khusus kapal nelayan Vietnam dan China dikawal oleh kapal penjaga laut dan pantainya, bahkan ada kapal perang (Navy) China yang juga membantu mengawal nelayannya.

“Kalau dilihat di peta, (perairan) itu masih masuk perairan Indonesia. Kapal Vietnam bisa 20-an kapal. Kita tidak melihat ada aparat Indonesia berjaga di sana. Kapal perang China kita lihat sedang menghalau kapal nelayan Vietnam di ZEE kita,” ujar Abdullah kepada Samudranesia, Kamis (25/3).

Dalam kondisi damai, keberadaan suatu kapal perang tentu bisa dibilang telah menabuh genderang perang antar negara. Dan terlihat kondisi ini sengaja dimainkan China untuk meningkatkan tensi di kawasan Laut China Selatan.

China memiliki overlapping di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara yang diklaim masuk sebagai area traditional fishing ground-nya. Sehingga nelayan China yang menangkap ikan di area tersebut mendapat pengawalan ketat baik dari aparat penjaga laut dan pantai maupun angkatan lautnya.

Namun bagi Indonesia, tindakan dari nelayan negara-negara tetangga itu tergolong tindakan illegal fishing yang sangat merugikan nelayan Natuna. Abdullah berharap aparat Indonesia yang terdiri dari Bakamla, PSDKP KKP dan TNI AL aktif menjaga hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara.

“Selama kami melaut beberapa hari berpapasan dengan kapal-kapal nelayan Vietnam dan Malaysia, kami tidak melihat petugas Indonesia yang berjaga. Jadi pengawasan agak renggang. Ini berbeda dengan aparat China, Malaysia dan Vietnam yang siaga terus,” bebernya.

“Banyak aparat kita baru berlayar 3 hari sudah pulang, sedangkan kita bisa berlayar sampai 12 hari, itu bisa lebih kalau ikan belum bisa kita tangkap, karena prinsip kita kalau pulang ke darat harus membawa hasil,” tukasnya.

Padahal hari ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kejaksaan RI berdasarkan rilisnya, baru memusnahkan empat kapal asing ilegal berbendera Vietnam di Pulau Datok, Kalimantan Barat pada Kamis siang (25/3/2021).

Sikap tanpa kompromi KKP dan Kejaksaan ini sejalan dengan kebijakan pemberantasan illegal fishing Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang meminta agar aparat bersikap tegas kepada pelaku pencurian ikan di laut Indonesia. Penenggelaman ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai eksekutor didampingi Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

“Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kejaksaan RI atas kerja sama, sinergi dan dukungan dalam memerangi illegal fishing di Indonesia,” ungkap Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji mewakili Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya.

Keempat kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang dimusnahkan tersebut adalah BV 5248 TS (90GT), BV 5688 TS (80GT), Suria Timur (105GT), dan KG 93255 TS (115 GT).

“Kapal-kapal ini ditangkap oleh aparat Ditjen PSDKP karena mencuri ikan di perairan kita,” ungkap Nugroho.

Sama halnya dengan KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI juga memberitakan telah menangkap KIA Malaysia di Selat Malaka baru-baru ini. Dilihat dari pencapaian-pencapaian tersebut sepertinya pemerintah Indonesia benar-benar komitmen terhadap pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing.

Menanggapi itu, Abdullah menilai kondisinya sangat berbeda jauh di lapangan. “Kalau di Laut Natuna Utara, petugas kita hanya sebentar saja patroli, apanya yang mereka tangkap kalau patroli hanya sebentar,” tandas Abdullah. (*)