Janji Pemerintah, Kapal Tanker Iran dan Panama Tinggal Tunggu Sanksi Pidana

0
264
Menko Polhukam Mahfud MD didampingi oleh Kepala Bakamla dan Dirjen Hubla menggelar konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Jumat (26/2).

Jakarta (Samudranesia) – Kementeri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) malam ini menggelar pertemuan dengan Bakamla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) terkait pembahasan status pidana kasus penangkapan kapal super tanker MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta pihak terkait untuk mengawal proses hukum dan mengusut tuntas kasus kedua kapal tersebut yang melakukan pelanggaran di teritori Indonesia pada 24 Januari 2021 lalu.

“Kita mendengarkan laporan dari Bakamla, kemudian rapat dilanjutkan ke kantor Menko Maritim dan Investasi, karena ini kejadiannya di laut dan administrasi. Kita rapat berkali-kali dan selanjutnya akan ada proses hukum.” ujar Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (26/2).

Untuk diketahui, dua kapal super tanker MT Horse Iran dan MT Freya Panama ini, diduga melakukan sejumlah pelanggaran di antaranya sengaja menutup nama kapal, mematikan Automatic Identification System (AIS) atau Sistem Identifikasi Otomatis, dan masuk tanpa izin ke teritori Indonesia. Selain itu, dua kapal tersebut juga melakukan “ship to ship transfer” BBM illegal, dan membuang zat yang mencemari laut Indonesia.

Menurut Mahfud, pemerintah sudah menyatakan dua kapal super tanker tersebut telah melakukan tindak pidana.

“Kapal serta awaknya sekarang masih ditahan di Batam, untuk selanjutnya akan ada proses hukum. Kita akan melakukan proses hukum karena itu kedaulatan kita, kedaulatan teritori maupun kedaulatan hukum kita,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Dirjen Perhubungan laut Agus Purnomo mengatakan akan segera menetapkan tindak pidana yang akan diberikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dua kapal super tanker asal Iran dan Panama itu di perairan Pontianak, Kalimantan Barat.

“Kami para penyidik dari Perhubungan Laut telah melalukan penyidikan. Dalam waktu yang tidak lama akan ada sanksi pidana,” kata Agus.

“Kalau membuang limbah pasti ada pidananya kemudian juga tentang alur pelayaran, yang lain-lain ini masih dalam proses penyidikan. Harapan kami dalam waktu tidak lama akan segera ada penetapan,” ujar Agus

Sementara itu, Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, usai dilakukan penyelidikan, kasus tersebut kini diserahkan ke Kementerian Perhubungan.

“Alhamdulillah sekarang sedang didalami oleh teman-teman penyidik dari kementerian dan lembaga yang terkait. Tapi prinsipnya, kapal tertangkap tangan sedang melaksanakan kegiatan ilegal di perairan kepulauan atau perairan Indonesia yang berlaku kedaulatan penuh Indonesia,” ujar Aan Kurnia.

‘Setelah didalami banyak pelanggarannya, salah satunya adalah pencemaran, mematikan AIS dan membawa senjata api,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi III Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo menjelaskan, dalam waktu dekat Satgas yang dibentuk Menko Polhukam akan mengumumkan pihak yang bertanggung jawab, termasuk akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.

“Saat ini tahapannya sudah tahapan penyidikan, langkah-langkah penyitaan sudah dilakukan, dan sekarang sedang berlanjut pemeriksaan-pemeriksaan. Diharapkan dalam waktu dekat sudah dapat diumumkan siapa yang bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka,” kata Sugeng.

Dihubungi secara terpisah, pengamat maritim dari Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS) Laksda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto menyambut baik sikap pemerintah tersebut. Menurut dia memang sudah selayaknya kedua kapal tersebut mendapat sanksi pidana.

“Kedaulatan negara dipertaruhkan untuk menindak tegas Kapal Supertanker Iran dan China. Perjuangan dalam penuntasan perkara ini memerlukan keberanian tingkat tinggi dari seorang Kabakamla,” ujar Surya.

Lanjut dia, komitmen negara dalam mengamankan perairan Indonesia yang dikoordinir oleh Bakamla sudah berjalan. Bakamla sudah menjalankan fungsinya dengan baik dalam menangkap kedua kapal tersebut dan menyerahkan kepada Kementerian/Lembaga yang berwenang.

“Negara sudah hadir, dan Penyidik Tindak Pidana sedang melaksanakan tugasnya. Bravo Bakamla,” pungkasnya. (*)