Jabatan ‘Ex-officio’ Wali Kota Batam Bawa Kemajuan Ekonomi

0
373
Komisaris Independen PT Pelindo I Irma Suryani Chaniago.

Batam (Samudranesia) – Usulan Ketua DPRD Kepualaun Riau (Kepri) agar jabatan ex-officio Wali Kota Batam sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dicabut mendapat sanggahan dari banyak kalangan.

Salah satunya datang dari Komisaris Independen PT. Pelindo I, Irma Suryani Chaniago. Ia menilai hal itu sebagai langkah mundur percepatan pengusahaan kawasan perdagangan bebas yang terukur dan bermanfaat bukan saja untuk masyarakat tetapi juga untuk pemerintah.

“Jabatan ex-officio tersebut merupakan terobosan pemerintah Jokowi dari penantian panjang atas dualisme kepentingan yang terjadi di Batam. Masak terobosan presiden yang brilian digugat? Nggak salah tuh cara berfikirnya? Semestinya, penyatuan jabatan itu didukung demi terwujudnya kawasan perdagangan yang lebih berdaya saing dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat meskipun bebas,” kata Irma kepada Samudranesia, Selasa (11/5).

Menurut dia, kepentingan bangsa dan negara jangan dicampuradukan hanya karena kepentingan politik praktis. Adanya ex-officio telah membawa perbaikan bagi ekonomi Batam.

“Terlalu mahal harga yang harus dibayar, karena secara obyektif, sejak jabatan ex-officio berlaku, terjadi penyederhanaan birokrasi. Pertumbuhan ekonomi juga naik cukup signifikan , bahkan menurut catatan BPS, pertumbuhan ekonomi Batam pada tahun 2019 mencapai angka 5,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,56 persen. Pencapaian itu menunjukkan pembangunan di Batam sudah on the track sebagaimana arahan presiden,” jelasnya.

Mantan Anggota Komisi IX DPR RI itu menyatakan di bawah kepemimpinan wali kota sebagai ex officio BP Batam, ekonomi Kepri tumbuh 4,89 persen di tahun 2019, Sesuai dengan  data dara BPS. Fakta itu menunjukkan bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah wali kota merangkap sebagai Kepala BP Batam.

“Sebagaimana yang kita tahu, saat bertemu dengan Komisi VI, Beliau juga melaporkan secara terinci dan detail, bahwa nilai investasi pada triwulan pertama tahun 2020 sangat menggembirakan dan justru melampaui target,” ungkapnya.

Masih kata Irma, investasi jauh melampaui target dari USD 225 juta yang terealisasi USD 473 juta. “Ini jelas melampaui target. Artinya, para investor menyambut baik adanya penyatuan ini,” tegasnya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja BP Batam dalam pelayanan investasi terbukti efektif. Tidak hanya itu, BP Batam juga percaya diri memasang target investasi tahun 2021 hingga mencapai Rp 25 triliun.

Sebagai Komisaris Independen PT. Pelindo 1, saat kunjungan kerja dan bertemu dengan Wali Kota Baram sebagai ex officio BP Batam, Irma menerima laporan tentang bagaimana program percepatan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut nantinya harus membawa manfaat bagi masyarakat Batam khususnya dan bagi bangsa dan negara pada umumnya.

“Di masa Pandemi Covid-19  hampir seluruh sektor ekonomi dan usaha terpuruk. Terutama pelabuhan penumpang yang menjadi andalan Pelindo 1 di Batam. Saya menilai sangat wajar jika realisasi investasi pun menurun, tidak terkecuali di Batam,” bebernya.

“Sesuai dengan  PP No.41 Tahun 2021 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Jabatan ex-officio BP. Batam akan berakhir pada tahun 2024, harusnya DPRD Batam memberi ruang dan dukungan penuh agar amanah yang diberikan presiden dapat terlaksana dan mencapai target,” pungkasnya. (*)