ISKINDO Apresiasi Hasil Kesepakatan G20 Dalam Pemberantasan IUU Fishing

0
436
Ilustrasi: Pemberantasan IUU Fishing di perairan Indonesia.

Jakarta (Samudranesia) – Inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) terus diperjuangkan dalam berbagai forum internasional. Terakhir, dalam forum G2O yang berlangsung di Osaka Jepang, 28-29 Juni 2019, pemimpin negara-negara G20 berhasil menyepakati komitmen para pihak untuk menanggulangi IUU fishing secara global.

Atas keberhasilan tersebut, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) memberikan apresiasi kepada delegasi Indonesia pada pertemuan tingkat kepala negara tersebut.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka isu IUU akan menjadi concern negara-negara G20 dalam kerangka kerjasama global.

“Walaupun kesepakatan tersebut bersifat tidak mengikat, tapi akan menjadi concern negara-negara G20 dalam memberikan dukungan pada upaya pengurangan praktik IUU di seluruh dunia,” kata Abdi dalam keterangan persnya, Senin (1/7).

Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dalam 4 tahun ini secara konsisten memberantas IUU dan telah membuka mata dunia tentang modus, kejahatan, dampak dan cara pemberantasan IUU melalui pendekatan hukum. Kesepakatan ini merupakan salah satu dari bentuk perjuangan Indonesia ditingkat dunia untuk mengajak Negara-negara lain dalam melindungi sumberdaya ikan.

“Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang berhasil meningkatkan stok ikan dari pengurangan praktik IUU fishing di perairan Indonesia,” imbuhnya.

Selanjutnya adalah Indonesia perlu mengawal komitmen tersebut dalam bentuk kerjasama internasional dan kemitraan program agar kesepakatan para kepala negara tersebut dapat ditindaklnjuti dalam level kerjasama.

“Tantangannya kemudian adalah pada level operasional, negara-negara G20 perlu menindaklanjuti komitmen tersebut dalam bentuk perbaikan regulasi perikanan global, perbaikan dan pertukaran data perikanan, peningkatan kapasitas dan pendanaan program,” beber dia.

Menurutnya, penanganan IUU fishing dalam tingkat global apalagi dengan dukungan negara-negara G20 yang memiliki kekuatan ekonomi cukup maju diharapkan akan memberi dampak signifikan bagi pengelolaan perikanan global yang makin tertekan.

Saat ini ada sekitar 4.5 juta kapal ikan yg beroperasi diseluruh dunia. Namun pengelolaan perikanan dunia masih terkendala dipencatatan hasil tangkapan.

“Dari sekitar120 juta ton tangkapan ikan setiap tahun, diperkirakan skitar 30 juta ton ikan ilegal dan tidak dilaporkan hilang setiap tahun. Kebanyakan ikan tersebut berasal dari negara berkembang termasuk Indonesia,” bebernya lagi.

Bagi Indonesia, upaya pemberantasan IUU mesti terus dilanjutkan bukan saja oleh kapal ikan asing tapi melalui perbakan tata kelola perikanan dalam negeri. Indonesia menghadapi tantangan spesifik sebab mayoritas kegiatan perikanan tangkap ditopang oleh nelayan kecil yang sistim pendataannya belum terlalu baik.

“Pemerintah Indonesia juga mesti konsisten melarang penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom, bius, trawl dan cantrang agar keberlanjutan sumberdaya ikan dapat terus terjaga,” tandas Abdi. (Tyo)