Cerita Ir. Djuanda Kartawidjaja yang Berjiwa Sederhana

0
2274
Ir. Djuanda Kartawidjaja

Ir Djuanda Kertawidjaja, pencetus Archipelagic State yang dituangkan dalam deklarasinya pada 13 Desember 1957 telah membuka tabir wawasan kebangsaan Indonesia sejak masa Nusantara. Kepulauan Nusantara yang membentang dari Sumatera hingga Irian bahkan konon Filipina dan Siam (Thailand) merupakan bukti kebesaran Nusantara terdahulu yang dibagi menjadi dua periode, yakni masa Sriwijaya dan Majapahit.

Djuanda yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911, dari keturunan bangsawan Sunda mengawali pendidikannya di sekolah dasar (HIS) dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa Europesche Lagere School (ELS) di Tasikmalaya dan tamat tahun 1924.

Selanjutnya oleh ayahnya, ia dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hoogere Burgerschool te Bandoeng (HBS Bandung, sekarang ditempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung), dan lulus tahun 1929.

Pada tahun yang sama ia masuk ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhammadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Karier selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.

Meskipun sejak masa di Paguyuban Pasundan sudah sering ketemu Bung Karno yang saat itu merupakan pimpinan pergerakan di Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Ada yang menyebutkan, Djuanda juga terlibat mewakili Paguyuban Pasundan yang tergabung dalam Paguyuban Sekar Rukun di momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Dari sanalah jiwa kebangsaan dan patriot Djuanda muda tumbuh, yang di kemudian hari akan menjadi tokoh pengukuh kesatuan wilayah antara tanah dan air Indonesia.

Djuanda merupakan seorang abdi masyarakat yang tulus dan tidak memiliki tendensi untuk meraih jabatan apapun. Sejak lulus dari TH Bandung (1933) dia memilih mengabdi di tengah masyarakat, ia pun memilih mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, di waktu yang sama ia ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar.

Semasa Jepang, ia pun aktif mengajar dan bekerja di Biro Kepegawaian Jepang bidang Pekerjaan Umum. Lagi-lagi, meskipun banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Ahmad Subardjo. Muh Yamin, dan Abikoesno Tjokrosujoso, dirinya tidak pernah terlibat dalam pergerakan politik praktis saat itu. Bukan berarti ia tidak mendukung upaya pergerakan mencapai kemerdekaan Indonesia, melainkan diimplementasikan dengan cara yang berbeda.

Pasca kemerdekaan, karena pengalamannya di bidang Pekerjaan Umum, ia sempat menduduki Menteri Pekerjaan Umum dari tahun 1946 – 1949 meski bergonta-ganti Perdana Menteri. Di Forum Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Djuanda turut dalam rombongan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Bung Hatta.

Pasca Republik Indonesia Serikat (RIS), dalam nuansa demokrasi liberal, Djuanda kerap malang melintang masuk ke kabinet hingga akhirnya diserahi mandat oleh Bung Karno menjadi Perdana Menteri dari kalangan Non Partai pada tahun 1957. Tidak lama menjadi Perdana Menteri, dirinya berhasil mengeluarkan gebrakan bersejarah melalui penyatuan laut Indonesia yang menggugurkan Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).

Dwi Tunggal dengan Bung Karno

Setelah terkenal istilah Dwi Tunggal antara Bung Karno dan Bung Hatta pada Proklamasi 17 Agustus 1945, boleh dibilang Dwi Tunggal berikutnya pada masa menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah antara Bung Karno dengan Djuanda.

Bung Hatta telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 3 Desember 1956. Sehingga sebutan Dwi Tunggal antara Soekarno Hatta bisa dibilang berakhir saat itu, meskipun nama keduanya terus melekat selama republik ini ada.

Pada 1959, Djuanda pernah diangkat menjadi Waperdam, yang saat ini bisa dibilang seperti Wakil Presiden. Sumbangsih terakhirnya buat NKRI ialah turut memformulasikan rancangan Pembebasan Irian Barat dengan tokoh-tokoh lainnya. Dalam buku Mission Accomplished tentang kiprah kapal selam ALRI dalam Pembebasan Irian Barat yang ditulis oleh Atmadji Sumarkidjo, terekam jelas dialog antara Panglima Mandala Mayjen TNI Soeharto dengan Djuanda di Istana Negara soal perumusan infiltrasi ke Irian Barat.

Dialog itu terjadi pada awal 1962 sebagai rencana persiapan bila diplomasi mengalami jalan buntu maka cara berikutnya ialah dengan militer. Rencana militer itu menjadi tugas dari Mayjen TNI Soeharto selaku pimpinan Operasi Mandala.

Setahun kemudian, tepatnya 7 November 1963, Tuhan YME memanggilnya. Bangsa ini kehilangan salah satu tokoh pemersatunya yang kemudian mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional.

Sampai dengan saat ini mungkin masih banyak anak bangsa ini yang belum mengenal sosok Djuanda, meskipun namanya sering didengar sebagai nama jalan, hutan, dan bandara. Dalam perwujudan visi presiden poros maritim dunia, nama Djuanda tak boleh luput dari benak generasi muda saat ini.

Pandangan Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy

Sejarah ialah cerita-cerita hebat yang pernah diperjuangan oleh siapapun pada masanya, tidak terkecuali Ir Djuanda Kertawidjaja. Seorang pria keturunan Pasundan Jawa Barat ini adalah salah satu tokoh yang menginisiasi lahirnya nama “Negara Kepulauan.”

Berkat semangat dan kontribusinya ia begitu dikenang oleh para insan Maritim hingga saat ini. Dibesarkan dari dunia pergerakan di masa mudanya, membuat Djuanda mengerti benar soal pengabdian terhadap bangsa dan negara yang ikhlas.

Menurut Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, sumbangan terbesar pada masanya ialah Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 yang menegaskan bahwa laut Indonesia adalah laut di antara pulau-pulau yang berada dalam satu kesatuan di wilayah NKRI.

“Ir Djuanda telah menunjukkan tekadnya untuk mempersatukan Indonesia dari laut dan pulau-pulau di nusantara,” ungkap Tedjo di Universitas Muhammadiyah Malang, (13/12).

Sambungnya, sebagai sosok sederhana, santun dan visoner, Ir Djuanda tidak memiliki ambisi untuk berpolitik praktis, Kendati pada masa hidupnya, ia pernah dipercaya menjadi Menteri pada era Soekarno, namun bukan berasal dari Partai Politik alias profesional non partai.

“Karena bagi Ir Djuanda, politik ialah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Tedjo.

Selain memperkuat sektor laut, ia juga menggagas prinsip-prinsip negara kepulauan. Karena hal ini akan menjadi fondasi yang dapat mempersatukan dan memperkuat nilai tawar NKRI di mata dunia internasional.

Tak hanya itu, sosok Djuanda merupakan salah satu penggagas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dari kalangan sipil sebagai upaya penyelamatan bangsa dan negara.

Mantan Menkopolhukam ini menambahkan Negara ini memiliki tantangan besar dalam mewujudkan misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. “Untuk itu perbatasan laut dan pulau-pulau di Indonesia harus lebih diperkuat keamanannya,” pungkasnya..