Integrasi Pelindo, Asa Menuju ‘Bandul’ Pemerataan

0
711
Pelabuhan Kuala Tanjung. Dok Foto: Pelindo I

Jakarta (Samudranesia) – Isu pemerataan ekonomi sudah mencuat sejak republik ini masih berada di alam fikiran – konsep atau gagasan para founding fathers. Seiring berjalannya waktu, setiap rezim pun mengusung isu ini dalam konsep besar perekonomiannya.

Namun hingga saat ini, realisasi pemerataan ekonomi masih berupa ‘pepesan kosong’ yang terus berbunyi nyaring di setiap ajang Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Sempat berhembus ‘angin segar’ pemerataan ekonomi di tengah menderunya gagasan Nawacita dan Poros Maritim Dunia dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2014, akan tetapi dalam implementasinya hingga saat ini masih jauh panggang dari pada api.

Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, barat dengan timur, pusat dengan daerah masih menghiasi rubrik-rubrik pemberitaan kita. Sejak bergulirnya program Tol Laut, memang ditemukan penurunan disparitas harga bahan-bahan pokok antara Jawa dan luar Jawa, tapi tak se-signifikan yang diharapkan.

Biaya logistik yang terdiri dari instrumen biaya angkutan (pelayaran) dan kepelabuhanan yang tinggi kerap membuat para pelaku usaha ‘menelan ludah’. Apalagi untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tentu bak ‘bermimpi di siang bolong’ jika ingin berkancah dalam bisnis logistik dengan memanfaatkan jasa kepelabuhanan.

Di tengah badai pandemi Covid-19 ini yang meluluhlantahkan perekonomian nasional, pemerintah mengumumkan terobosan untuk mengintegrasikan BUMN pelabuhan (Pelindo I, II, III dan IV) menjadi satu manajemen alias di-merger.

Diyakini, gagasan ini mampu mengefisiensikan biaya kepelabuhanan dan berimplikasi pada naiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah-daerah yang memiliki pelabuhan, baik hub maupun feeder diharapkan mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi saat ini.

Gagasan Kementerian BUMN itupun disambut gegap gempita dari mayoritas stakeholder kemaritiman Indonesia. Optimisme tercapainya pemerataan juga terpancar dari para pelaku usaha.

Komisaris Independen PT Pelindo I, Irma Suryani Chaniago menyatakan bahwa gagasan integrasi Pelindo ini sangat tepat mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pelabuhan hub yang terpencar di beberapa pulau di Indonesia dituntut untuk memiliki perencanaan alur pelayaran dan pengiriman barang yang lebih terintegrasi.

Pasalnya, mantan Anggota Komisi IX DPR itu menilai praktik wilayah kerja saat ini di masing-masing Pelindo berbeda-beda. Itu menjadi penyebab sulitnya menetapkan alur dan investasi yang mendukung penurunan biaya logistik.

Sedangkan dari sisi pelayanan, keempat Pelindo selama ini di mata Irma belum memiliki standardisasi pelayanan yang sama. “Belum lagi saat ini banyak pelabuhan baru yang berkembang di daerah yang belum maju dan masih harus melakukan perbaikan secara komprehensif agar dapat memberikan layanan terbaik dengan biaya yang sesuai,” ujar Irma dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Kamis (26/8/21).

Irma juga mengungkapkan, jika dilihat dari kaca mata global, pola pelayanan jasa Pelindo yang sekarang sulit bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan dari negara tetangga. Sebabnya, wilayah kerja yang terpecah menjadi 4 Pelindo saat ini. Perusahaan menjadi tidak fofus pada satu produk unggulan, sehingga perusahaan tidak memiliki daya tawar dengan pelayaran global.

Komisaris Independen Pelindo I Irma Suryani Chaniago

Kendati demikian, ketika sudah terintegrasi, Irma juga meminta kepada operator pelabuhan untuk mempunyai target agar efisiensi dapat dicapai. Misalnya saja dengan membuka rute ke daerah yang masih belum ramai tetapi kapasitasnya telah direncanakan dengan baik.

“Dengan membagi produk jasa menjadi 4 klaster, yakni petikemas, non petikemas atau kargo logistik dan equipment serta marine service diharapkan biaya dapat di-minimize, kinerja dapat dikontrol dan keuntungan dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Pelaku Usaha ‘Bergairah’

Sebagaimana disinggung di atas bahwa adanya integrasi Pelindo ini akan berdampak pada menurunnya biaya kepelabuhanan. Hal itu tentu membuat para pelaku usaha ‘sumringah’ mendengarnya.

Direktur Marin Nusantara yang juga pelaku usaha logistik, Makbul Muhammad bersuka ria sejak pertama kali mendengar ada wacana integrasi Pelindo. Pasalnya, biaya pengiriman barang menggunakan transportasi laut dapat menurun sehingga keuntungan yang diperoleh dapat bertambah.

Ia menilai integrasi ini akan memberikan efisiensi birokrasi BUMN melalui kebijakan yang tidak parsial satu dengan lainnya. “Ya tentu ini memudahkan pelayanan terhadap pengusaha pengguna jasa pelabuhan,” ungkap Makbul kepada Samudranesia, Sabtu (4/9/21).

Makbul yang pernah melakukan riset Tol Laut di timur Indonesia ini sangat mengapresiasi gagasan integrasi Pelindo. Dengan begitu, visi besar Poros Maritim Dunia melalui konektivitas dan membangun Indonesia dari pinggiran dapat terealisasi.

Namun ia berharap agar integrasi pelabuhan ini bukan hanya dimaknai sebagai penyatuan struktural, tapi juga harus mampu menggenjot daya saing pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Senada dengan Irma, Makbul juga mendambakan agar pelabuhan Indonesia mampu bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan di negara lain khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad (kiri) bersama Direktur Lalu Lintas Laut Ditjen Hubla Capt Wisnu Handoko (kanan).

Di sisi lain, lulusan S2 Prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan ini menyatakan agar intergrasi ini bukan hanya dimaknai sebagai penyatuan pelabuhan an sich, tapi ke depan harus terkoneksi dengan semua jaringan transportasi baik darat, kereta api maupun bandara.

“Kalau biaya kepelabuhanan sudah berhasil dipangkas maka biaya angkut di darat juga harus menurun supaya para pelaku usaha baik dari yang besar maupun kecil juga bisa merasakan manfaatnya,” ucap Makbul.

Ulasan tersebut mengingatkan kita akan konsep invisible hand ala Adam Smith, di mana adanya pusat ekonomi harus memberikan keuntungan menetes (trickle-down effect) kepada masyarakat di sekitarnya yang akhirnya menciptakan kemakmuran.

Dengan begitu, kue ekonomi dapat dinikmati bukan hanya oleh pengusaha-pengusaha besar saja melainkan pengusaha kecil/UMKM dapat menikmati ‘tetesan’ kesejahteraan dari turunnya biaya logistik.

Hanya saja Makbul menghendaki agar pemerintah beserta pihak pelabuhan juga terus melakukan kontrol terhadap hulu hilir logistik tersebut. Selain itu, pelabuhan juga perlu merangkul banyak stakeholder termasuk swasta dan UMKM, agar tercipta kolaborasi yang indah dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Pernyataan Makbul tersebut sebelumnya juga diperkuat oleh analisis Pengajar Bisnis Maritim ITS Surabaya, Raja Oloan Saut Gurning. Dilansir dari maritimnews.com, Saut menyatakan bahwa merger Pelindo akan kuat bila didukung oleh swasta dan UMKM. Dengan demikian merger ini memberikan dampak signifikan terhadap tumbuhnya perekonomian hingga ke level masyarakat bawah.

Hal itu sesuai dengan semangat pembangunan ekonomi Indonesia yang mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menerjemahkan bahwa prinsip Pasal 33 UUD 45 itu adalah demokrasi ekonomi yang menghasilkan pemerataan.

M. Dawam Rahardjo dalam bukunya ‘Esei-Esei Ekonomi Politik’ tahun 1983 mengupas demokrasi ekonomi sebagai sebuah proses yang bertitik tolak dari pandangan yang mempercayai kemampuan rakyat dan menilai rakyat sebagai sumber pembangunan itu sendiri. Dengan titik tolak pandangan ini, maka proses pembangunan dapat dimulai dari bawah, setidak-tidaknya pemerintah bisa mendorong berlangsungnya pembangunan dari bawah, bersandar pada kemampuan swadaya masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, mutlak bahwa integrasi Pelindo ini jangan sampai hanya dinikmati oleh segentir orang-pengusaha besar saja, melainkan harus mencakup kepentingan rakyat dengan menggerakan roda perekonomian masyarakat melalui UMKM. Harapannya dengan integrasi ini, produk-produk UMKM juga semakin banyak yang go international.  

Ekonom asal UGM, Prof Mubiyarto dalam artikelnya yang terbit di Media Indonesia tanggal 10 Desember 2001 berjudul ‘Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional’, menyebut retribusi yang adil dalam konsep ekonomi kerakyatan bukanlah mendistribusikan aset fisik/riil, bukan pula membagi-bagikan kegiatan bisnis para konglomerat baik yang sedang sekarat ataupun yang sudah bangkrut, bukan pula merupakan alat untuk memudahkan aset fisik dan kesempatan memperoleh rente ekonomi dari aktor-aktor lama ke aktor baru. Retribusi aset dapat diartikan sebagai usaha memberikan kekuasaan dan kesempatan yang adil bagi pengusaha kecil/menengah dan koperasi untuk melakukan kegiatan bisnis.

Hal ini perlu menjadi catatan serius dari integrasi Pelindo agar mampu menghasilkan pemerataan ekonomi. Meminjam konsep Trilogi Pembangunan ala Orde Baru, pemerataan merupakan muara dari stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, maka merger Pelindo harus mampu menjawab hipotesis keterkaitan antara penurunan biaya logistik dengan terciptanya pemerataan.

‘Bandul’ Pemerataan

Praktisi kemaritiman Indonesia, Bambang Haryo Soekartono juga berharap agar integrasi Pelindo ini menghasilkan penurunan biaya kepelabuhanan. Dengan begitu, para pelaku usaha yang memanfaatkan jasa kepelabuhanan akan tumbuh pesat sehingga lapangan kerja terbuka lebar.

“Jadi integrasi Pelindo ini harus menurunkan biaya kepelabuhanan yang berdampak pada turunnya biaya logistik. Selama ini pengusaha banyak yang mengeluh dengan tingginya biaya kepelabuhanan,” kata Bambang melalui sambungan telepon kepada Samudranesia, Rabu (1/9).

Praktisi maritim sekaligus Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Foto: Istimewa

Ia menegaskan agar yang terjadi jangan sebaliknya, yakni biaya kepelabuhanan makin tinggi. Mantan Anggota Komisi V DPR ini juga mengkhawatirkan sulitnya pengurusan dokumen yang harus ke pusat, jika semuanya disatukan dalam satu manajemen terpusat.

Oleh karena itu, Bambang mengusulkan agar perusahaan integrasi Pelindo tidak berdomisili di Jakarta. Ia menyebut kota yang layak sebagai kantor tempat perusahaan integrasi ini berdomisili ialah kota yang letaknya berada di tengah-tengah Kepulauan Indonesia.

“Saya rasa Surabaya atau Makassar cocok untuk jadi kantor pusat integrasi Pelindo itu. Jadi perlu kota yang dapat menjangkau ke timur atau ke barat, letkanya kurang lebih berada di tengah-tengah Indonesia,” terangnya.

“Kalau di Jakarta saya rasa kurang tepat ya, karena tidak berada di posisi tengah. Jadi perlu titik keseimbangan antara timur dan barat,” pungkasnya.

Pusat integrasi Pelindo yang bukan berada di Jakarta itu diharapkan akan menjadi ‘bandul’ pemerataan ekonomi yang tepat bagi penduduk Indonesia. Integrasi Pelindo menjadi asa dari cita-cita luhur para founding fathers soal pemerataan ekonomi. (*)