Injak Usia ke-6, Bakamla Kian Matang Rumuskan Strategi Pengelolaan Perbatasan Laut

0
693
Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia bersama Menko Polhukam Mahfud Md.

Jakarta (Samudranesia) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI merayakan hari jadinya yang keenam. Dalam rangakaian HUT peringatan tersebut, tak luput dibahas soal perkembangan keamanan dan keselamatan laut di Indonesia.

Bakamla RI berupaya memberikan rekomendasi terbaik atas kebijakan yang dapat memberikan kontribusi terciptanya kondisi yang aman dan nyaman di laut. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Seminar Nasional Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Kegiatan ini turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Prof. Dr. M. Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. sebagai Keynote Speaker.

Dalam paparannya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. menegaskan tentang Tantangan Perlindungan Wilayah Perbatasan Laut, yang menjadi salah satu alasan dari dilaksanakannya Seminar Nasional ini.

Laksdya Aan turut membeberkan jenis-jenis ancaman di laut dan dinamika yang terjadi, urgensi keamanan laut di wilayah perbatasan Indonesia, dan konsep kerangka kerja untuk menyusun kebijakan di wilayah perbatasan.

Selain itu, Laksdya Aan juga menawarkan konsepsi strategi untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan laut, khususnya di Laut Natuna Utara.

Hal tersebut disambut baik oleh Menko Mahfud MD. Dalam keynote speech yang dibawakannya, Mahfud mengamini bahwa wilayah perbatasan laut Indonesia memiliki potensi kekayaan maritim yang besar. Hal tersebut diikuti pula oleh potensi tingkat pelanggaran yang tinggi di laut.

“Ada wilayah kedaulatan yang harus kita jaga. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Kalau dalam catatan resmi, luas Indonesia adalah 8,3 juta kilometer. Sebagian yang terbesar adalah laut. Kenapa? Daratannya itu hanya 1,9 juta kilometer. Kemudian lautan di sini ada 6,4 juta kilometer. Kemudian ada 3 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif (ZEE),” ungkap Mahfud.

Melihat geografi Indonesia yang sangat luas itu, maka Mahfud meminta semua wilayah itu harus dilindungi. Tidak hanya itu, seluruh masyarakat Indonesia yang ada di dalamnya, yang jumlahnya menyentuh angka 267 juta jiwa, juga harus dilindungi.

“Nah, itulah wilayah yang harus dilindungi. Lihat nih, lihat geopolitik kita. Sekelompok orang yang hidup bersama punya tujuan bersama diapit oleh berbagai geopolitik lain yang jumlahnya secara demografi sebanyak 267 juta jiwa yang harus kita lindungi,” terang Mahfud.

Meskipun kondisi geografi Indonesia sangat kaya, bukan berarti Indonesia tidak memiliki masalah. Mahfud menyebut Indonesia banyak menghadapi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan) yang beraneka ragam khususnya di laut.

“Secara geografi kita sangat kaya. Memang ada problem-problem yang dihadapi. Ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan, dan ada tantangan. Apa problem terhadap upaya menjaga keutuhan itu, keutuhan wilayah dan ideologi itu? Banyak sekali,” tegasnya.

Oleh sebab itu, sudah semestinya Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki kewenangan di laut, mulai memberikan perhatian khusus di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Tidak terhenti di situ, nelayan Indonesia juga perlu digugah agar lebih giat melakukan aktivitas melaut di perairan perbatasan Indonesia. Bukan hanya dikarenakan potensi kelautan yang legit, namun juga dalam rangka menunjukkan kehadiran pelaku ekonomi bidang perikanan.

Konsep pendekatan ekonomi ini diamini oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A. yang mengatakan bahwa sangatlah penting untuk mendorong diplomasi melalui kerja sama maritim dalam aspek konektivitas maritim, keamanan dan keselamatan maritim, manajemen sumber daya kelautan, dan ekonomi biru.

Seminar Nasional ini juga turut menghadirkan narasumber utama secara daring, antara lain Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dr. Suhajar Diantoro, dan Sesditjen Perikanan Tangkap Ir. Yuliadi, M.M.

Kegiatan yang sekaligus sebagai simbol bertambahnya usia Bakamla RI ini turut diselenggarakan melalui daring, guna menjaring peserta yang lebih luas dari segala kalangan masyarakat. Tidak hanya perwakilan dari instansi pemerintah terkait, kegiatan juga dihadiri oleh penggiat ekonomi kelautan dari sektor swasta, akademis, dan organisasi non pemerintah.

Membahas tuntas Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia, seminar ini membagi empat ruang diskusi yang fokus pada bidangnya. Aspek pembahasan antara lain mengenai Diplomasi, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Perminyakan, serta Keamanan Maritim. Masing-masing ruang diskusi juga terbuka secara daring dan difasilitasi oleh praktisi yang ahli di bidangnya.

Hasil seminar ini nantinya akan menjadi naskah rekomendasi kepada pemerintah terkait pengelolaan wilayah perbatasan laut RI. Sumbangsih Bakamla RI kepada negara dan bangsa sesuai dengan amanat peraturan dan perundangan. (*)