Ini Masukan IKPPNI untuk Penyempurnaan UU PPMI

0
2169
Dari kiri ke kanan: Sekjen-2, R. Adhimaskin.K, Sekjen-1 Capt.Hedri. L.K, M.Mar, dan Ketua Umum Capt. Dwiyono Soeyono, M.Mar.

Jakarta (Samudranesia) – Keluarnya UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) mendapat sorotan pada hal perlindungan pelaut niaga serta penempatannya. Pasalnya, poin-poin yang mengatur tentang perlindungan pelaut niaga dalam UU tersebut dianggap memiliki kerancuan.

Para perwira pelayaran niaga yang tergabung dalam Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) memberikan masukan yang membangun agar keberadaan UU tersebut tidak membias.

“Kami ( IKPPNI ) mencoba rangkum saran-saran sebagai masukan bagi pemerintah dari sisi pandang praktisi tenaga ahli maritim, khususnya pasal-pasal yang terkait pelaut secara umum agar lahirnya UU yang baru tetap selaras harmonis dengan peraturan-peraturan nasional dan Internasional yang sudah ada sebelumnya, tidak tumpang tindih dan tidak bertentangan satu sama lain,” ucap Ketua Umum IKPPNI Capt. Dwiyono Soeyono kepada Samudranesia, Kamis (23/7).

Baca Juga: Sampaikan Aspirasi Terkait Maritim Niaga, IKPPNI Sambangi Komisi V DPR

Ia pun mengemukakan dasar pemikiran yang mengacu pada UU No 15/2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006, UU No.17/2008 tentang Pelayaran, Permenhub No.84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, serta peraturan ILO C97 (1949) artikel 11 yang menyatakan pelaut bukan pekerja migran.

“Dalam MLC 2006, khusus untuk pelaut kapal niaga kewenangan penanganan terkait segala hal ketenagakerjaan profesi pelaut tetap di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq DJPL (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) sebagai efektivitas tata-kelola yang berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker),” jelas Capt. Dwiyono.

Sedangkan untuk pelaut kapal ikan, sambung dia, kewenangan penanganan terkait segala hal ketenagakerjaan profesi pelaut kapal ikan di bawah Kemenaker sebagai efektivitas tata-kelola yang berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca Juga: MKP dan Menaker Baru Diminta Kurangi Diskriminasi Awak Kapal Perikanan

Lanjut Capt. Dwiyono, MLC 2006 menghendaki efektifitas implementasi konvensi dengan kerja sama yang baik antar instansi setiap negara anggota ILO/IMO. Terkait applicable laws sebagaimana yang dimintakan MLC, relevansinya sangat terikat kepda aturan-aturan konvensi IMO, di mana Indonesia sebagai anggota IMO menunjuk DJPL di bawah Kemenhub sebagai administrator mewakili IMO.

“Di samping itu, Seafarer sebagai terminologi baku dalam semua konvensi-konvensi selalu dibahas secara khusus yang sifatnya bukan seperti labour,” tegasnya.

Penegasan dalam UU No.15/2016 juga memperkuat pemahaman bahwa MLC 2006 adalah bagian pelengkap dari pilar ke-3 konvensi IMO yang sebelumnya yakni SOLAS, STCW, dan MARPOL.

“Jadi sangatlah tidak beralasan bila pilar keempat yang telah dihasilkan badan dunia yang sama lalu implementasinya tidak di bawah Administration yang sah mewakili IMO di Indonesia sebagai negara anggota IMO,” jelasnya lagi.

Sementara dalam UU No.17/2008 sebagai produk UU yang mengaturkan pelayaran termasuk di dalamnya membahas hak kesejahteraan dan perlindungan pelaut yang sudah tertuang sebelum MLC 2006 diratifikasi. Sedangkan dalam UU No.17/2008, dalam pasal 1 Ketentuan Umum ayat 64 disebutkan “Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran”.

Selanjutnya, Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Collective Bargaining Agreement (CBA) yang sudah diberlakukan selama ini sebagai mekanisme baku DJPL dan diakui secara internasional secara tidak langsung sudah mewakili MLC 2006.

“Jadi bila ratifikasi MLC 2006 untuk diimplementasikan maka tidak di bawah Lembaga/Kementerian sama seperti yang sudah ditetapkan UU yang sudah dibuat sebelumnya, maka akan tumpang tindih dalam pelakanaannya,” beber dia.

Baca Juga: Bahas RPP Perlindungan Awak Kapal Migran, Menaker ‘Risih’ Kalau Dibilang Ada Ego Sektoral

Begitu pula dengan Permenhub No. 84/2013 sebagai turunan dari UU 17/2008 sudah menetapkan acuan baku Tata Cara dan Prosedur Perizinan untuk izin usaha keagenan awak kapal. Capt. Dwiyono kembali menegaskan bila UU yang baru memuat isi yang sama, maka akan tumpang tindih dengan aturan yang sudah dibuat lebih dahulu.

“Jadi masukan ini untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih aturan lama dan aturan baru. Aturan lama yang sudah ada sudah baku tanpa masalah dan berlaku internasional bagi pelaut kapal niaga,” imbuhnya.

Untuk UU PPMI, Capt Dwiyono menilai bahwa tenaga kerja migran dibagi ke dalam 2 kategori yakni tenaga kerja ahli dan terampil. Sementara dalam UU tersebut tidak dijelaskan sama sekali.

“Karena sesuai isi dalam UU yang itu dalam pasal menimbang disebutkan bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan,” bebernya lagi.

Baca Juga: Kelakar Menaker: Kakek Nenek Moyang Saya Tidak Ada yang Jadi Pelaut

Masih kata dia, dalam Pasal 4 UU tersebut dijelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia meliputi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Sehingga khusus untuk pelaut kapal niaga tidak dicantumkan dalam pasal ini, karena merupakan lex spesialis sebagai tenaga ahli yang memiliki ijazah khusus.

“Sudah jelas dalam membandingkan UU No.8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah lex generalis, sementara UU No. 17/2008 Tentang Pelayaran adalah lex specialis. Azas lex specialis derogat legi generali mengandung makna bahwa jika suatu peristiwa diatur dalam suatu aturan yang umum, tetapi diatur pula dalam suatu aturan yang khusus, maka aturan yang khusus itu yang diberlakukan dengan mengesampingkan aturan yang umum,” pungkasnya. (Tyo)