Indonesia Peroleh White List Tokyo Mou, Ini Problemnya

0
71
Ilustrasi Foto: Ditjen Hubla.

Jakarta (Samudranesia) – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub) berhasil membuat Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU.

Hal ini didasari atas hasil Annual report Tokyo MoU 2020 atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MoU. Masuknya Indonesia ke dalam white list Tokyo MoU merupakan pengakuan dunia terhadap Port State Control (PSC) Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan menjadikan pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan negara lain di dunia.

Dirjen Hubla R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan Tokyo MoU dinyatakan bahwa saat ini posisi Indonesia sudah masuk ke dalam kriteria White List. Dimana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.

“Penilaian kinerja bendera kapal oleh Tokyo MoU Port State Control Committee dilakukan dengan metode perhitungan kalkulasi binomial yang diakumulasi selama periode 3 tahun pada saat yang sama,” kata Dirjen Agus, di Jakarta, Senin (3/5).

Adapun hasil laporan tahunan tersebut merupakan kumpulan dari seluruh pemeriksaan kapal kapal niaga yang dilakukan oleh negara negara anggota Tokyo MoU dimana terdapat 21 negara full member atau negara keanggotaan penuh.

Adapun keluarnya posisi Indonesia dari black list beralih ke grey list dan sekarang sudah menjadi white list tidak lepas dari hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya Kesatuan Penjaga Laut dan pantai (KPLP) selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal.

Beberapa negara yang masuk ke dalam kriteria white list Tokyo MoU adalah Swedia, Cile, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh.

Di tempat terpisah, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi memberikan apresiasinya terhadap prestasi ini. Namun di balik prestasi itu, Indonesia juga masih memiliki problem.

“Sebelumnya, kita ditempatkan dalam black list dan grey list oleh perkumpulan pemeriksa kapal asing tersebut selama beberapa tahun belakangan. Ini jelas prestasi bukan kaleng-kaleng,” kata Siswanto kepada Samudranesia, Selasa (4/5).

“Ketergelitikan saya tertuju terhadap istilah yang dipergunakan. Masalah remeh sih. Tetapi bila tidak dikritisi bisa malu-maluin juga. Sependek pengetahuan penulis, pemeriksaan kapal berbendera negara (flag state) oleh otoritasnya sendiri disebut flag state control, bukan port state control. Dari namanya, istilah yang kedua menggambarkan pemeriksaan kapal asing yang berlabuh di sebuah negara tertentu oleh otoritas maritim setempat. Sekali lagi, ini cuma masalah sepele. Hanya penggunaan istilah yang tidak pada tempatnya. What’s in a name,” jelasnya.

Sambung dia, flag state control di Indonesia tidak hanya melibatkan Kemenhub. Proses ini juga melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah klas nasional, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Siswanto menyebut justru peran perusahaan pelat merah ini makin dominan seiring pendelegasian kewewenangan Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan survei dan penerbitan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di luar negeri dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada perusahaan tersebut.

“Pendelegasian ini eksklusif hanya kepada BKI. Klas internasional yang tergabung dalam IACS (International Association of Classification Societies) sekalipun tidak diberikan keistimewaan ini,” tegas dia.

Masih kata dia, BKI tidak memiliki perwakilan di setiap negara pelabuhan. Bisa jadi, bila kapal berbendera Indonesia yang tengah sandar di pelabuhan luar negeri ditahan (detained) oleh PSCO karena.

“Misalnya, dokumen statutory atau statutorianya habis masa berlakunya, kondisi ketiadaan perwakilan tadi akan membuat penahanan kapal bisa berlarut-larut. Kalau begini, rupanya, masuk white list Tokyo MoU masih menyisakan persoalan,” pungkasnya. (*)