Indonesia Menangkan Sengketa Biodiesel atas Uni Eropa

0
669
ilustrasi tractor.com

Indonesia akhirnya berhasil memenangkan sengketa biodiesel dengan Uni Eropa (UE). Kemenangan ini akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor  biodiesel oleh produsen asal Indonesia ke UE.  Demikian disampaikan Menteri Perdagangan,  Enggartiasto Lukita, melalui siaran persnya dari Islamad, Pakistan, Jumat (26/1).

Sejak tahun 2013, UE memberlakukan pengenaan bea masuk antidumbping (BMAD) atas produk biodiesel Indonesia.  Margin dumping yang diberlakukan UE cukup besar, yaitu sekitar 8,8%-23,3%. Sejak saat ini terjadi kelesuan pada produsen biodiesel di Tanah Air.

Ditandai  dengan penurunan  ekspor ke UE hingga sebesar 42,84 % selama periode 2013-2016. Dari angka 649 juta USD pada 2013, menurun hingga 150 juta USD pada 2016. Pada tahun 2015, Indonesia bahkan mengalami penurunan nilai ekspor ke UE terendah hingga 68 juta USD.

Mendag Enggartiasto menyakinkan jika kemenangan atas sengketa ini akan memberikan harapan kepada eksportir/produsen biodiesel Indonesia. Tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada periode sejak pengenaan BMAD sampai dengan dikeluarkannya putusan akhir Badan Penyelesaian Sengketa WTO (2013-2016) diestimasikan naik sebesar 7%.

“Jika peningkatan tersebut dapat dipertahankan dalam dua tahun ke depan, maka nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai USD 386 juta dan pada tahun 2022 akan mencapai USD 1,7 miliar,” jelasnya.

Kemenangan ini, menurut Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO, dilandasi oleh ketidak konsistenan UE pada peraturan Perjanjian AntiDumping WTO selama proses penyelidikan dumping hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia.

UE disebut telah melanggar Ketentuan Perjanjian Anti Dumping WTO dalam sengketa tersebut. Antara lain tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi.

Kedua, UE tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping. Ketiga, UE menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia.

Keempat, metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan. Kelima, UE menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping. Keenam, UE tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia mempunyai efek merugikan terhadap harga biodiesel yang dijual oleh industri domestik UE.

Menurut Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati, sebagai konsekuensi kemenangan Indonesia dalam sengketa biodiesel ini, maka putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO harus diimplementasikan sejalan dengan ketentuan WTO. “UE diwajibkan melakukan penyesuaian BMAD yang telah dikenakan sebelumnya agar sejalan dengan peraturan Perjanjian Anti Dumping WTO,” jelasnya.

Indonesia memutuskan untuk menempuh jalur hukum, baik melalui pengadilan di UE maupun penyelesaian sengketa melalui DSB WTO. Sedikitnya ada tujuh klaim gugatan utama kepada UE. Pembelaan Indonesia juga disampaikan dalam sidang First Substantive Meeting (FSM) pada 29-30 Maret 2017 dan dilanjutkan dalam sidang Second Substantive Meeting (SSM) pada 4-5 Juli 2017.