Indonesia harus Berkaca pada Iran dan Mesir

0
140
Ilustrasi Foto: Istimewa

Oleh: Siswanto Rusdi*

Ditahan sejak Januari lalu, akhirnya Hankuk Chemi, kapal berbendera Korea Selatan diizinkan berlayar kembali oleh otoritas Iran yang menahannya beberapa waktu lalu. Tidak hanya kapal, kapten kapal pun diizinkan melenggang bebas. Anak buah sang nakhoda sudah terlebih dahulu diizinkan meninggalkan kapal pada Februari. Hankuk Chemi, kapal bertipe tanker, ditahan karena ketahuan melakukan polusi kimia di perairan negeri para mullah. Selama masa penahanan, kapal itu ditambatkan di Bandar Abbas, sebuah pelabuhan di ibukota Provinsi Hormozgan.

Otoritas Iran melepaskan kapal tersebut setelah pemerintah Korea Selatan berjanji akan mencairkan dana milik pemerintah Iran yang dibekukan di Korea Selatan atas permintaan AS. Negeri Paman Sam memang sangat getol membekukan aset dan dana milik Iran yang disimpan di negara-negara sekutunya sebagai bagian dari kebijakan pengenaan sanksi/embargo terhadap Iran. Pelepasan Hankuk Chemi disebut sudah melalui proses investigasi yang menyeluruh oleh otoritas maritim setempat yang terkenal sangat teguh dalam mengawasi wilayah perairannya yang cukup panjang di seputaran Teluk Persia dan Laut Oman.

Di tempat terpisah, tepatnya di Mesir, otoritas Terusan Suez atau Suez Canal Authority (SCA) masih menahan Ever Given, kapal yang melintang menutupi alur beberapa waktu lalu, beserta kapten dan ABK-nya. Menurut pimpinan SCA, kapal yang dioperasikan oleh pelayaran Evergreen asal Taiwan itu baru akan dilepas bila tuntutan ganti rugi senilai 1 milyar dollar AS dibayar lunas oleh pengelola kapal itu. Bila tuntutan ini terpenuhi, otoritas terusan tidak akan melanjutkan kasus yang melilit Ever Given ke meja hijau. Langkah ini dikenal dengan istilah out of court settlement.

Di Indonesia, pemerintah juga tengah menahan dua tanker; satu berbendera Iran, satunya lagi berbendera Panama. Rasanya sudah hampir tiga bulan keduanya ditahan di Batam, Kepulauan Riau. Termasuk awak kapalnya. Menurut berita, kedua kapal tersebut sudah selesai proses penyidikannya, dikenal dengan istilah P21, dan berkasnya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Adapun tuduhan yang dikenakan: melanggar UU Pelayaran No 17/2008 (mematikan Automatic Identification System/AIS), pencemaran dan kepemilikan senjata api (khusus untuk kapal tanker berbendera Iran).

Langkah pemerintah mengkriminalisasi pelanggaran yang dilakukan oleh MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama dapat dipastikan akan memakan waktu lama. Ini satu soal. Soal yang lain adalah terkait keputusan pengadilan nantinya. Bila semua tuduhan dapat dibuktikan, apa kira-kira vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim? Denda? Penjara? Kapal beserta muatannya akan dimusnahkan/dikuasai negara?

Menurut saya, rumit memikirkan konsekuensi dari pertanyaan di muka. Barangkali kerumitan itulah yang menjadi dasar bagi otoritas Iran dan Mesir lebih memilih pengenaan denda atas pelanggaran yang dilakukan oleh kapal di perairan mereka. Tapi, sudahlah. Lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya.

*Penulis adalah Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Pengamat Kemaritiman Indonesia