Implementasi UU Ciptaker, KKP Janji Tingkatkan Perlindungan Awak Kapal Perikanan

0
204
ABK Perikanan. Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Keluarnya UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) membuka harapan untuk meningkatnya kesejahteraan awak kapal perikanan. Hal itu kemudian menjadi salah satu fokus dari keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No.27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Terkait itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar sosialisasi PP tersebut Dihadiri perwakilan dari Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, akademisi sejumlah universitas ternama di Indonesia, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, pengurus asosiasi, hingga stakeholder sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (3/3).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono komitmen akan mendengar semua masukan terkait sosialisasi PP ini. Termasuk mengenai masalah perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan.

“Kami terbuka dan siap untuk berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait PP No 27/2021 ini sehingga memudahkan di dalam implementasinya,” ujar Trenggono.

Trenggono menjelaskan PP No 27/2021 secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan yang terdiri dari sembilan materi muatan, di antaranya meliputi perubahan status zona inti; kriteria dan persyaratan pendirian, penempatan, dan atau pembongkaran bangunan dan instalasi di laut.

Kemudian mengenai pengelolaan sumber daya ikan; standar mutu hasil perikanan; penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia bukan untuk tujuan komersial; kapal perikanan; kepelabuhanan perikanan; standar laik operasi; dan pengendalian impor komoditas perikanan.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap Mohammad Zaini menyatakan perlunya perlindungan dan pengaturan awak kapal terintegrasi yang saat ini berada di beberapa instansi. Dengan adanya PP ini, Zaini mengaku sedang menyusun rancangan upah minimum untuk awak kapal perikanan.

“Pengaturan ini terkait pendidikan dan pelatihan hingga sertifikasi. Kemudian soal perlindungan dan kesejahteraan. Kami akan menetapkan upah minimum untuk awak kapal perikanan. Apakah nanti lewat upah minimum regional atau daerah yang pasti harus diatur di dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL),” kata Zaini.

Lanjut dia, saat ini upah minimum untuk awak kapal perikanan berlaku sistem bagi hasil, sehingga hal ini cenderung merugikan bagi pekerja. Zaini menegaskan perlu diatur secara detail dalam PKL yang ditandatangani oleh Anak Buah Kapal (ABK).

Saat ini tata kelola itu terintegrasi di bawah KKP. Menurut Zaini, perlindungan awak kapal perikanan mencakup saat bekerja dan setelah bekerja. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam PKL.

“Termasuk jaminan awak kapal dalam bentuk asuransi baik kematian maupun kesehatan. Kalau ada perusahaan yang tidak memberikan asuransi, SPB (Surat Persetujuan Berlayar)-nya tidak dikeluarkan. Kita juga sedang atur dengan perusahaan asuransi bukan lagi atas nama, tapi per ABK di kapal, seperti di kendaraan umum,” jelasnya.   

Dalam kesempatan itu, Zaini juga menyatakan awak kapal perikanan Indonesia harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan ketetapan internasional. Yakni berdasarkan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing (STCW-F).

“Semakin banyak ABK memiliki sertifikat, semakin besar mendapatkan upah dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Ini juga berlaku untuk nelayan yang akan kita kirim ke luar negeri,” jelasnya lagi.

Pada kesempatan itu, Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja menyatakan baik pemerintah pusat maupun daerah akan berupaya mewujudkan standardisasi kompetensi awak kapal penangkap ikan agar mendapat pengakuan dunia internasional.

“Bahkan termasuk swasta juga kita libatkan dalam menggelar training untuk membangun kompetensi awak kapal perikanan kita,” pungkas Sjarief. (*)