IKPPNI Ingatkan Soal Pentingnya ‘Compliance’ dalam Keselamatan Pelayaran

0
465
Ilustrasi Foto: Keselamatan Pelayaran.

Jakarta (Samudranesia) – Memasuki tahun 2021, angka kecelakaan di laut juga belum melegakan seluruh stakeholder maritim. Pasalnya, kurun waktu satu setengah bulan ini sudah terjadi beberapa kecelakaan kapal di Indonesia.

Terakhir tanggal 11 Februari 2021 lalu terjadi kecelakaan utama (major accident) dengan terdapat korban jiwa (fatality). Tiga orang dilaporkan hilang akibat kapal terbakar dan meledak di dermaga khusus PT Barokah Perkasa Group, Samarinda. Akibat terjadi terbakar setidaknya menyebabkan lima ledakan di kapal pengangkut minyak.

Direktorat Jenderal Perhubingan Laut beserta jajarannya telah berupaya menunjukkan perbaikan-perbaikan tata kelola transportasi laut dengan lebih sering mengeluarkan surat-edaran sebagai penekanan-penekanan peningkatan tata kelola yang lebih bermutu bagi para pemangku kepentingan, antara lain: Surat Edaran No.101 PK DK 2019 tentang PPMKK; Surat Edaran No.35 DIRJEN HUBLA 2020 tentang Cyber Risk Management; dan Surat Edaran No.14 DIRJEN HUBLA 2020 tentang pencegahan Covid-19.

Menurut Ketua Umum Ikatan korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) Capt Dwiyono Soeyono, upaya demikian adalah cukup baik dari pihak pemangku kebijakan kepada para industri terkait untuk peningkatan mutu manajemen keselamatan, dan tidak terkecuali termasuk fasilitas docking tentunya.

“Sebagai rumah profesi tenaga ahli tata kelola pelayaran niaga yang relevan, IKPPNI berkomitmen juga sehubungan dengan amandemen ISO Series & ISM-Code secara Internasional, berkewajiban untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan pelayaran memenuhi surat-edaran yang ada untuk memperhatikan amandemen tersebut, agar tetap terjaga dengan baik mutu tata kelola kegiatan industri pelayaran  yang berisiko tinggi,” ujar Capt Dwiyono kepada Samudranesia, Senin (15/2).

Sambung dia, untuk perusahaan-perusahaan pelayaran khususnya dan usaha-usaha terkait bidang usaha maritim, tidak terpisahkan oleh Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. IKPPNI juga mengingatkan agar ada Implementasi Permenhub No 45/2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal, Permenhub No.20/2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran dan Surat Edaran DirKaPel 101/PK/DK/2019.

Capt Dwiyono menambahkan sesuai ISM-Code 2018: “Buku Manual Perusahaan”, harus tersedia antara lain (Bilingual English – Indonesian) untuk level 1-4.

“Jadi hal itu sebagai persyaratan perusahaan saat menyiapkan untuk mendapatkan kontrak kerja di dalam industri pelayaran dan Industi Minyak dan Gas sebagai standar umum dan baku,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan adanya perubahan ISO series yang berlaku saat ini antara lain:  ISO Series revised yakni Quality – ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015; Environment – ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015; dan Health – OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018.

“Kami juga mengingatkan agar perlu diperhatikan adalah dalam proses pembuatan dokumen-dokumen agar tetap memperhatikan antara lain Pembuat manual harus bersertifikat ISO & ISM dan juga MLC; untuk bisa dipakai pada bidang lingkup kerja industri maritim, Manual ISO Series harus terintegrasi dengan ISM-Code; untuk menghindari ketidaksesuaian standar internasional, Lembaga penerbit Sertifikat ISO Series harus berafiliasi kepada ISO, Jenewa, Swiss; dan untuk menghindari ketidaksesuaian standar domestik, maka agar diperhatikan bahwa Lembaga penerbit Sertifikat ISO Series harus anggota ALSI (Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia),” bebernya.

Masih kata dia, komitmen kepatuahan (compliance) akan standar mutu tata kelola manajemen memang tidaklah semudah membalikkan tangan. Namun mungkin kemudahan demikian bisa didapatkan bila fungsi kontrol hingga di lapangan secara konsisten dapat dilaksanakan dengan benar oleh para pemangku kebijakan tanpa kompromi kepada pemangku dunia usaha.

“Inti dari penyampaian ini adalah untuk mendukung program pemerintah sekaligus untuk pembinaan juga memberikan karakter sikap dan mental dari seluruh SDM dalam perusahaan-perusahaan pelayaran termasuk perusahaan-perusahaan usaha jasa terkait yang berisiko tinggi, dan mengajak pada tingkat komitmen yang tinggi dari para pemilik perusahaan.” terangnya.

“Kendala ataupun kesulitan secara teknis dari para pemangku kepentingan terkait berkenaan dengan penerapan compliance akan peraturan-peraturan yang berlaku, adalah komitmen IKPPNI untuk bersama mencarikan jalan keluar terbaik,” pungkas Dwiyono. (*)