IKPPNI Dorong Optimalisasi Kinerja Satgas Pemberantasan Pemalsuan Dokumen Pelaut

0
672

Foto: Penangkapan pelaku pemalsu ijazah pelaut palsu/Net

Jakarta (Samudranesia) – Ikatan Korps Perwira  Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) menggagas dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Pemalsuan Dokumen Pelaut pada 20 Maret 2019 lalu. Hal itu berangkat dari keprihatinannya atas maraknya kasus ijazah palsu.

Sebagai langkah awal, IKPPNI didukung oleh organisasi kepelautan lainnya, diantaranya; Kesatuan Pelaut Kepulauan Riau, Corps Alumni Bumi Seram Makassar, Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran, PIP Semarang, Alumni Barombong, BP2IP Tangerang, Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia, Compas Jaya dan Serikat Palaut Indonesia dan Corps Alumni Akpelni.

“Hal tersebut menjadi sangat penting dilakukan mengingat peredaran ijazah palsu yang dikeluarkan pemerintah Indonesia beredar sampai digunakan oleh pelaut-pelaut dari India, Pakistan dan negara-negara lain,” kata Sekjen IKPPNI Dhimas kepada Samudranesia, Selasa (23/6).

Sambung Dhimas yang mengepalai satuan tugas khusus ini mengatakan peredaran ijazah palsu pelaut Indonesia sudah harus disikapi sangat serius, karena ini merugikan citra pelaut Indonesia.

“Di saat kita sedang susah mencari lapangan pekerjaan, munculnya ijazah palsu tersebut juga akan mengambil peluang kerja pelaut Indonesia di manca negara. Hal ini sudah terjadi dari awal tahun 90-an dan belakangan semakin marak,” tambahnya.

Sejauh ini, IKPPNI sudah memiliki ratusan data pengaduan yang dipilih dari ribuan data yang masuk dan itu disusun rapih di sekretariat IKPPNI di Bilangan Rukan Jakarta Garden City, Jakarta Timur.

Beberapa pertemuan sudah dilakukan termasuk dengan BPSDM Kemenhub, Badan Diklat, Ditkapel dan Pusdikom yang kemudian juga dilanjutkan dengan hearing kepada staf ahli Kemenhub Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana SE untuk mencari jalan keluar agar hal tersebut bisa ditangani.

Saat itu, IKPPNI juga membuka link pengaduan lewat email untuk masyarakat lewat email;  [email protected] yang bisa digunakan semua pihak. Bahkan dalam pertemuan dengan IFSMA di Helsinki pada 2019, IKPPNI juga mengangkat isu keselamatan pelayaran dengan adanya pelaut mancanegara yang berlayar menggunakan ijazah palsu dari Indonesia di seluruh dunia.

IKPPNI berharap, satgas ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah untuk memberantas mafia pemalsuan ijazah termasuk oknum-oknum yang terlibat di dalamnya.

“Sayangnya hingga saat ini langkah-langkah yang dilakukan masih sebatas seminar, dan belum menunjukkan perkembangan yang mengarah kepada aktor utama penerbitan ijazah palsu tersebut. Sangat di sayangkan disaat pelaut harus berjuang mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit, mereka harus bersaing dengan para pengguna ijazah palsu,” pungkasnya. (Tyo)