Hari Nusantara 2020, Padukan Antara Budaya dan Ekonomi Bahari

0
760
Ilustrasi Foto: Deklarasi Djuanda

Jakarta (Samudranesia) – Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember akan digelar secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Peringatan Hari Nusantara 2020 akan digelar secara luring dan daring karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Tema Hari Nusantara 2020 yang diangkat yakni “Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital”. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, tema tersebut terinspirasi dari Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.

“Kita sama-sama tahu bahwa Hari Nusantara ini diinspirasi dari peran besar Pak Djuanda dalam rangka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pada debat-debatnya di PBB,” ujarnya saat memimpin Rapat Teknis Persiapan Hari Nusantara 2020, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, dikutip dari Kominfo.go.id.

Selain meneruskan semangat perjuangan Deklarasi Djuanda yang harus tetap dikobarkan, Peringatan Hari Nusantara tahun ini juga membuka ruang yang seluas-luasnya atas peran aktif dan peran serta di sektor bahari atau ekonomi bahari dan digitalisasi bahari Indonesia saat ini.

“Acara-acara ini dilaksanakan dengan tujuan yang utama adalah demi meningkatkan kesadaran maritim kita, karenanya daya jangkau acara diharapkan untuk disaksikan atau diakses oleh sebagian luas masyarakat,” jelas Johnny.

Peringatan Hari Nusantara 2020 akan digelar secara luring terbatas di E-Convention Hall Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 13 Desember 2020 dan secara daring melalui tayangan di sejumlah media televisi dan kanal Youtube Kemkominfo.

“Atas dasar Keppres No. 126 Tahun 2001 tentang Peringatan Hari Nusantara, Peringatan Hari Nusantara dilaksanakan setiap tahun, dan mengingat kondisi pandemi COVID-19 masih melanda Tanah Air, maka tahun ini peringatan dilakukan secara e-konvensional full digital hybrid,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar rangkaian Peringatan Hari Nusantara 2020 di Jakarta, dikutip dari Antara.

Baca Juga:

Acara itu bisa diakses dalam Youtube Kominfo. Menurut Luhut, Sejarah Hari Nusantara dimulai dengan deklarasi Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957 mengenai batas laut Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Saat deklarasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, kawasan perairan Indonesia masih didasarkan Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) yang merupakan produk hukum Hindia Belanda. Dalam peraturan itu, batas teritorial laut Indonesia hanya 3 mil dari garis pantai.

“Kehadiran perairan internasional yang ada di antara pulau-pulau Indonesia tersebut menjadi pemisah Indonesia dan mengancam keamanan dan keutuhan negara Indonesia karena di antara pulau-pulau ada laut internasional,” tegas Luhut.

“Sementara di dalam UUD 1945, tidak ada pembahasan mengenai batas wilayah Indonesia. Bila konsep hukum laut TZMKO dipakai, Indonesia bisa mengalami kerugian politik dan ekonomi,” tambahnya.

Deklarasi Djuanda, yang disahkan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah laut Indonesia yang semula sebesar 1 juta kilometer persegi menjadi 3,1 juta kilometer persegi. Setelah mengerahkan berbagai upaya, akhirnya deklarasi tersebut diakui dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).

“Melalui UNCLOS 1982, kawasan Indonesia bertambah menjadi 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari laut teritorial dan perairan pedalaman seluas 3,1 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2 juta kilometer persegi,” beber Purnawirawan TNI AD itu.

Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU 17 tahun 1985 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Atas sejarah itu, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember 1999 sebagai Hari Nusantara. Dua tahun kemudian, pada tanggal 11 Desember 2001 Presiden RI Megawati Soekarnoputri, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai “Hari Nusantara”, dan resmi dinyatakan sebagai hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahun.

Empat tujuan Hari Nusantara adalah: (1) Merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut (matra darat dan matra laut berimbang); (2) Menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (Mainstream) pembangunan nasional; (3) Menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil; dan (4) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia.

Mengenang Djuanda Kertawidjaja

Memang bukan peran seorang Djuanda sendiri yang merumuskan isi deklarasi itu. Peran Bung Karno selaku Presiden yang memberikan arahan terhadap gagasan itu juga terbilang besar. Namun keberhasilan Djuanda selaku Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) yang meng-orkestrasi seluruh rumusan itulah yang menjadi penentu keberhasilan ide tersebut. Tidak salah kemudian jika namanya melekat dalam deklarasi yang dibacakannya pada 13 Desember 1957.

Deklarasi itu kemudian menjadi sumber perumusan Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang berdefinisikan “Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.

Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung tiga unsur kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Ketiga unsur ini menyatu secara utuh dan mengkristal dalam Pancasila yang merupakan jiwa bangsa Indonesia. Sebagai Geopolitik Indonesia, Wawasan Nusantara mengarah pada konsepsi negara Kepulauan dalam cita-cita menuju negara maritim yang besar, digdaya dan berwibawa.

Wawasan Nusantara juga menjadi koridor dalam visi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita nasional, sebagaimana tercantum pada Alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas. Sedangkan tujuan nasional, ialah sebagaimana tercantum pada Aliena IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Maka geografi menjadi sarana dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut.  

Betapa pentingnya Deklarasi Djuanda dalam melanjutkan serta menyempurnakan visi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945, maka layak apabila dia disematkan sebagai negarawan dan Pancasilais sejati.

Apabila berbicara secara ketokohan tentu kita harus melihat riwayat seorang Djuanda. Di mana secara genelogis pemikiran dan sikapnya itu terbentuk dalam dunia pendidikan, organisasi serta pengalamannya di pemerintahan.

Djuanda lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911, dari keturunan bangsawan Sunda. Ia mengawali pendidikannya di sekolah dasar (HIS) dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa Europesche Lagere School (ELS) di Tasikmalaya dan tamat tahun 1924.

Selanjutnya oleh ayahnya, ia dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hoogere Burgerschool te Bandoeng (HBS Bandung, sekarang ditempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung), dan lulus tahun 1929.

Pada tahun yang sama ia masuk ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) sekarang Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhammadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. Karier selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.

Sejak masa di Paguyuban Pasundan sudah sering ketemu Bung Karno yang saat itu merupakan pimpinan pergerakan di Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Djuanda juga terlibat mewakili Paguyuban Pasundan yang tergabung dalam Paguyuban Sekar Rukun di momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Dari sanalah jiwa kebangsaan dan patriot Djuanda muda tumbuh, yang di kemudian hari akan menjadi tokoh pengukuh kesatuan wilayah antara tanah dan air Indonesia. Djuanda merupakan seorang abdi masyarakat yang tulus dan berjiwa sederhana serta tidak memiliki tendensi untuk meraih jabatan apapun. Sejak lulus dari TH Bandung (1933) ia memilih untuk mengabdi di tengah masyarakat. Ia pun memilih mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, di waktu yang sama ia ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji yang lebih besar.

Semasa penjajahan Jepang, ia aktif mengajar dan bekerja di Biro Kepegawaian Jepang bidang Pekerjaan Umum. Lagi-lagi, meskipun banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Ahmad Subardjo, Muh Yamin, dan Abikoesno Tjokrosujoso, dirinya tidak pernah terlibat dalam pergerakan politik praktis saat itu. Bukan berarti ia tidak mendukung upaya pergerakan mencapai kemerdekaan Indonesia, melainkan perjuangannya diimplementasikan dengan cara yang berbeda.

Pasca kemerdekaan, karena pengalamannya di bidang Pekerjaan Umum, ia sempat menduduki Menteri Pekerjaan Umum dari tahun 1946–1949 meski bergonta-ganti Perdana Menteri. Di Forum Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Djuanda turut dalam rombongan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Bung Hatta.

Pasca Republik Indonesia Serikat (RIS), dalam nuansa demokrasi liberal, Djuanda kerap malang melintang masuk ke kabinet hingga akhirnya diserahi mandat oleh Bung Karno menjadi Perdana Menteri dari kalangan Non Partai pada tahun 1957. Tidak lama menjadi Perdana Menteri, dirinya berhasil mengeluarkan gebrakan bersejarah melalui deklarasi yang menyatukan wilayah Indonesia.

Peran Djuanda semakin besar pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sosoknya semakin dekat dengan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Djuanda diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri (Wapredam), suatu jabatan yang dianggap menyerupai Wakil Presiden di masa itu.

Setelah Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 3 Desember 1956, sebutan Dwi Tunggal kemudian melekat di antara Bung Karno dan Djuanda. Keduanya bahu membahu dalam memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi yang mempertegas konsep Archipelagic State dalam Wawasan Nusantara.

Jika dilihat dalam riwayat organisasi dan pendidikannya, Djuanda merupakan sosok agamis yang memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Semangat Ketauhidannya telah mengilhami banyak gagasan besar yang ditorehkannya. Salah satunya dalam memperkuat Persatuan Indonesia pada konsep Wawasan Nusantara untuk mewujudkan cita-cita nasional NKRI. (*)