Hak Pelaut yang Dikerdilkan Pemerintah

0
164
Foto Komunitas Pelaut NKRI - Ricardo Hutabarat (tengah sedang berdiri sebelah kiri).

Jakarta (Samudranesia) – Polemik soal kepengurusan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) sebagai organisasi atau serikat pekerja pelaut tertua di Indonesia terus bergulir. Ketidakpercayaan terhadap kepengurusan KPI itu juga disertai ketidakpercayaan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub) selaku pembina KPI.

Ricardo Hutabarat dari Komunitas Pelaut NKRI melayangkan protesnya kepada Ditjen Hubla karena dianggap telah melanggar hak-hak pelaut berdasarkan Deklarasi Universal HAM dan UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Ricardo mengacu pada website Departemen Perhubungan yang menyebutkan Collective Bergaining Agreement (CBA) hanya bisa dilakukan oleh KPI. Dia pun merujuk pada pernyataan Ketua Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) Capt. Dwiyono Soeyono yang menyatakan bahwa website tersebut telah mengebiri hak-hak pelaut Indonesia dalam suatu seminar kepelautan.

“Narasumber (Ketua IKPPNI) sedemikian jelinya mengaitkan kepentingan hak pelaut tentang kebebasan ruang gerak hak berserikat dikerdilkan dengan adanya penguncian dalam halaman resmi milik negara yang seolah menyebut di negeri ini hanya satu serikat pekerja pelaut saja yang berdaulat dan diiklankan oleh negara,” ujar Ricardo kepada Samudranesia, Minggu (24/1)..

“Di halaman tersebut jelas-jelas menyebut nama KPI, di mana pemahaman masyarakat tentunya seolah diikat dan digiring bak iklan milik negara untuk satu serikat pekerja pelaut saja saat memerlukan jasanya,” tambah dia.

Lanjut Ricardo, isi dari Deklarasi universal HAM dan UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja berdasarkan paparan dari Capt. Dwiyono sangat masuk akal guna meluruskan isi webpage milik Kemenhub tersebut.

“Ini demi kepentingan marwah lembaga Kementerian Perhubungan sebagai institusi negara, karena sepantasnya memang biarkan pelaut itu sendiri yang memutuskan hendak bergabung sebagai anggota serikat pekerja pelaut yang dinilainya terbaik melayani kepentingannya sebagai hak yang harus dihargai,” terangnya.

Dia menuding seakan-akan ada hubungan baik politis maupun bisnis antara Ditjen Hubla dengan KPI terkait masalah ini. Sehingga dia menghendaki ada penjelasan dari pemerintah soal ini kepada seluruh pelaut Indonesia.

“Tidak adakah pilihan lain bagi pelaut untuk bergabung dengan serikat pekerja pelaut selain KPI? Mengapa demikian? Semoga DJPL (Ditjen Hubla) dapat mengklarifikasi kepada masyarakat pelaut,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (22/1/21) lalu, Komunitas Pelaut NKRI juga menerima undangan dari Direktorat Kapal dan Pelaut (Ditkapel) Ditjen Hubla untuk membahas tuntutan Reformasi KPI.  

Namun pertemuan yang berlangsung singkat itu tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan Komunitas Pelaut NKRI. Dirjen Hubla Agus Purnomo sebagai Ex Officio KPI masih terlihat abai terhadap permasalahan yang menimpa pelaut Indonesia.

Perwakilan dari pihak PP KPI pun tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas. Komunitas Pelaut NKRI yang dihadiri oleh Hasoloan Siregar atau Solo, Ricardo Hutabarat, Hermanto, Teddy Syamsuri, Binsar Effendi Hutabarat dan Capt. Habel merasa Staf Ditkapel memiliki keberpihakan kepada KPI.

“Jadi benar adanya jika saat kami demo pada 17 Desember 2020 ada banner kami bawa berjudul “Pelaut Bukan Sapi Perah” terlihat dari penerimaan mereka staf Ditkapel yang justru sebaliknya selalu dianggap pelaut itu sapi perah,” pungkas Ricardo. (*)