Oleh: Najmi Tanziila *)

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada bidang ekonomi serta ketenagakerjaan di dunia. Menurut data International Labour Organization (ILO) tahun 2020, sebanyak  94 persen pekerja dipulangkan atau diberhentikan. Sebabnya, negara tempat tinggal para pekerja tersebut terpaksa harus melakukan lockdown dan berdampak pada kerugian jam kerja serta penurunan pendapatan pekerja. Menurut data Monitor ILO, total kerugian jam kerja pada kuartal kedua (April-Juni) 2020 tercatat sebesar 17,3 persen atau 495 juta Full-Time Equivalent (FTE) Jobs dibandingkan kuartal keempat 2019, sedangkan pendapatan pekerja di dunia menurun sebesar 10,7 persen atau US$ 3,5 triliun pada kuartal pertama 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.

Di Indonesia, pandemi COVID-19 juga berdampak pada beberapa industri, salah satunya industri sektor manufaktur yang mengalami perlambatan cukup tajam yang disebabkan antara lain karena turunnya permintaan konsumen, sulitnya akses keluar masuk produsen bahan, dan penundaan pembayaran serta penurunan kepuasan produksi karena permintaan dan penjualan turun.

Pandemi Covid-19 juga meningkatkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut data euronews tahun 2020, terdapat beberapa tempat kerja di Eropa yang melakukan PHK terhadap pekerjanya, seperti Perusahaan British Petroleum melakukan PHK terhadap 10.000 pekerjanya pada bulan Juni 2020; French Automobile Maker Renault melakukan PHK terhadap 15.000 pekerjanya pada bulan Mei 2020; dan cabang Nissan Car Marker di Barcelona melakukan PHK terhadap 2.800 pekerjanya pada bulan Mei 2020.

Data Australian Bureau of Statistics tahun 2020 menyebut jumlah pekerja yang di-PHK di Australia sebesar 5,2 persen pada bulan Maret dan diprediksi berjumlah 780.000 pekerja hingga bulan April 2020. Pekerja Indonesia pun mengalami dampak yang sama. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) tahun 2020, sampai dengan 20 April 2020 terdapat 2.084.593 pekerja formal dan informal mendapatkan PHK. Pada tanggal 31 Juli 2020, menurut Kemnaker angkanya meningkat hingga lebih dari 3,5 juta pekerja.

Dukungan pemerintah

Dengan data pekerja PHK yang semakin meningkat tiap bulannya, Pemerintah melalui Kemnaker RI lalu menginisiasi program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp5 juta dan korban PHK. Bantuan ini mulai dilaksanakan dan dicairkan pada bulan September 2020 dengan pemberian Rp600.000 setiap bulan di mana pencairannya dilakukan setiap dua bulan sekali. Dengan demikian, dalam satu kali pencairan pekerja akan menerima BSU sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan ke rekening mereka masing-masing.

Namun tidak semua kelompok pekerja korban PHK dapat menerima BSU. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa syarat Pekerja/Buruh yang dapat menerima BSU, antara lain Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020, pekerja/buruh penerima gaji/upah, pekerja/buruh memiliki gaji/upah di bawah Rp5 juta, dan pekerja/buruh memiliki rekening aktif. Selain pekerja yang masih aktif, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menjelaskan bahwa korban PHK pun dapat menerima insentif atau BSU ini jika mereka mendapat Short Message Service (SMS) dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu korban PHK yang pada 30 Juni 2020 masih tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk pekerja korban PHK yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dapat mengikuti program pemerintah lain, yaitu Kartu Prakerja. Program ini membidik tenaga kerja korban PHK atau mereka yang belum pernah pekerja. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, untuk mendapat Kartu Prakerja tersebut calon pekerja harus mendaftar dan mengikuti tahapan penerimaan Kartu Prakerja. Beberapa keuntungan yang didapat dari kartu ini, antara lain bantuan senilai Rp1 juta untuk biaya pelatihan, insentif senilai Rp600.000,- selama empat bulan, dan insentif tiga kali pengisian survei, dimana setiap pengisian survei mendapat Rp50.000,-

Pemerintah bersama beberapa kementerian akan terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan mendorong daya beli mereka melalui beberapa program, seperti BSU dan Program Kartu Prakerja ini. Dengan tetap berjalannya aktivitas jual beli di tengah masyarakat, program pemerintah lain, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan menjadi jembatan para pengusaha dan pemberi kerja untuk kembali membangun usahanya sehingga PHK dapat diminimalisir.

*) Penulis adalah mahasiswi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

________________________________________________________

Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Anda bisa berpartisipasi menyampaikan pendapat dan opini Anda dengan mengirimkan naskah ke: [email protected] atau [email protected]