Gawat..! Inilah Dampak Ditahannya Kapal Tanker Iran dan Panama oleh Bakamla

0
1114
Dua kapal tanker asing yang ditahan Bakamla. Dok Foto: Humas Bakamla.

Jakarta (Samudranesia) – Polemik ditahannya 2 (dua) kapal tanker, MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama di perairan Pontianak, beberapa waktu lalu oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla ) RI terus menjadi bahan perdebatan hukum di kalangan dunia maritim maupun bisnis perkapalan Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu isu politik yang masih hangat untuk terus diperdebatkan. Pasalnya kasus ini dapat membuka mata publik mengenai siapa dan apa itu Coast Guard Indonesia? Benarkah Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia? Perdebatan-perdebatan itu terus menggema di ruang-ruang publik insan maritim Indonesia, saat ini.

Soal kasus penahanan kapal tanker Iran dan Panama oleh Bakamla, pengamat maritim Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto menyatakan hal itu bisa berbuntut panjang bagi nama baik Indonesia di dunia kemaritiman internasional.

Menurut Ponto, seluruh laut Indonesia diatur oleh UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan secara Internasional diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Berdasarkan ayat 3 Pasal 11 UU 6/1996 tentang Perairan, Kapal asing diperbolehkan untuk lego jangkar bahkan transfer bahan bakar ship to ship sesama kapal asing bila diperlukan.

Menurut ayat 1 pasal 11 UU 6/1996 tentang Perairan, Indonesia, bahwa semua kapal asing berhak untuk melakukan lintas damai di laut teritorial Indonesia, sehingga kapal Iran itu pun berhak untuk melakukan lintas damai di laut teritorial Indonesia. Ayat (3) Lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

“Pada ayat 3 pasal 11 UU 6/1996 tentang perairan Indonesia ini sangat jelas menyatakan bahwa lego jangkar sambil transfer bahan bakar ship to ship sesama kapal asing diperbolehkan apabila itu diperlukan karena keadaan memaksa boleh saja dilakukan. Tidak ada larangan untuk hal itu,” kata Ponto kepada Samudranesia, Senin (15/2).

Baca Juga:

Sambung mantan Kepala BAIS tersebut, pernyataan Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia dalam RDP dengan Komisi I  DPR, Selasa (2/2) sangat menyesatkan untuk publik. Laksdya Aan menyatakan bahwa Anggota DPR TB Hasanuddin keliru besar yang menyebut transhipment minyak kedua kapal asing di wilayah teritorial Indonesia tidak merugikan Indonesia berdasarkan hukum yang ada sekarang.  

“Yah wajar sekali kalau para penyidik itu ogah-ogahan, karena mereka semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Bakamla itu keliru, karena melanggar semua aturan yang ada. Itulah sebabnya mereka ogah-ogahan menerima tangkapan dari Bakamla itu. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa para penyidik itu wajib menerima hasil tangkapan dari Bakamla,” jelas Ponto.

Dia menambahkan ada dua alasan mendasar sehingga sepertinya para penyidik itu ogah-ogahan menerima hasil tangkapan Bakamla saat ini. Pertama adalah karena memang tidak ada aturan yang menyebabkan kedua kapal itu harus ditahan. Kedua, oleh karena menurut pasal 28 UNCLOS 82 bahwa kapal itu ada dalam ranah perdata, maka pemilik kapal dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut balik secara hukum Komandan Kapal Bakamla serta kepala Bakamla secara perdata, yaitu menuntut membayar semua kerugian kapal itu selama tidak berlayar.

“Itulah sebabnya para penyidik itu tidak mau menerima kasus ini. Jadi biarlah tuntutan ganti rugi itu bila ada dan akan dialamatkan kepada Komandan Kapal Bakamla dan Kepala Bakamla, gawat kan? Selain itu masih ada akibat lain yang mungkin akan terjadi, yaitu Iran dan China bisa melakukan balas dendam,” bebernya.

Masih kata Ponto, kapal-kapal Indonesia bisa disergap oleh Coast Guard Iran dan China ketika melintas di perairan teritorial mereka. Hal ini sudah ada contohnya, kapal-kapal Australia ada yang disergap oleh coast Guard China, karena ada kapal-kapal China yang ditahan oleh Australia.

Soal AIS (Automatic Identification System), lanjut Ponto, Laksdya Aan Kurnia menyatakan dalam peraturan yang ada saat ini jika hanya sanksi administratif, sangat rendah (dendanya) dan berpotensi akan mengulangi lagi aksinya di waktu yang lain.

“Hal ini sepertinya mau menyalahkan Menteri Perhubungan yang membuat sanksi terhadap pelanggaran itu begitu rendah, hanya berupa sanksi administrasi,” ucapnya.

Ponto menegaskan bahwa hal itu semakin memperlihatkan ketidaktahuannya tentang aturan dunia Internasional. Untuk diketahui bahwa penggunaan AIS di Indonesia itu diatur oleh Peraturan menteri nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis.

Peraturan Menteri ini dibuat berdasarkan dua aturan yaitu: Pertama, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan kedua, International Maritime Organization Resolution A. 1052 (27) yang diadaptasi 30 November 2011 concerning Procedures for Port State Control. Kedua aturan itu dibuat untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, dimana setiap kapal wajib memasang dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AlS).

“Jadi Menhub tidak ngawur dalam membuat sanksi yang oleh Laksdya Aan Kurnia dianggap rendah itu. Sanksi administrasi itu merupakan kesepakatan dunia internasional, bukan mau-maunya Menteri Perhubungan,” tuturnya.

Dampak lain bagi Indonesia, Ponto menyebutkan perairan Indonesia semakin tidak mendapat kepercayaan dari dunia internasional. Kemudian dengan belum adanya Coast Guard juga mengakibatkan high risk dan tentunya menyebabkan high cost dan high economy.

“Ini akhirnya menyebabkan barang-barang yang diangkut di laut Indonesia itu menjadi mahal karena asuransinya juga tinggi. Sudah tentu para pelaku usaha pelayaran terganggu,” tegasnya lagi.

Ponto menyayangkan sikap Kedubes Iran di Indonesia yang membantah pernyataan Siswanto Rusdi bahwa pihak Kedubes menjaga hubungan baik kedua negara. Ponto menegaskan bahwa dengan adanya kejadian ini hubungan kedua negara sudah terganggu.

“Lain Kedubes, lain pula pengusaha pelayarannya atau INSA-nya Iran. Pasti mereka tidak terima atas penahanan itu dan bisa menuntut ganti rugi kepada Bakamla,” ucapnya lagi.

Kalaupun Bakamla menyerah dan kemudian membebaskan kapal itu tanpa syarat dan denda apapun, Ponto beranggapan justru menjadi yurisprudensi baru dalam hukum maritim Indonesia.

“Yang ada ke depannya, kapal-kapal yang ditangkap Bakamla tidak takut, karena nanti ujungnya akan dilepaskan juga. Ini kan bisa jadi yurisprudensi akhirnya,” pungkas Ponto. (*)