Fraksi PPP DPR Bedah ‘Grand Strategy’ Wacana Merger Pelindo

0
224
Seminar bertajuk ‘Urgensi Merger Pelindo Dalam Membangkitkan Perekonomian Indonesia’ di gedung DPR, Rabu (31/3).

Jakarta (Samudranesia) – Adanya hingar bingar merger atau integrasi perusahaan operator pelabuhan pelat merah milik negara atau PT Pelindo I-IV yang diwacanakan oleh Kementerian BUMN terus menjadi sorotan banyak pihak.

Tidak terkecuali para politisi Senayan yang juga turut mengupas detail arah dari wacana tersebut. Fraksi PPP DPR RI pun tergerak untuk mengangkat topik ini dalam suatu seminar bertajuk ‘Urgensi Merger Pelindo Dalam Membangkitkan Perekonomian Indonesia’ di gedung DPR, Rabu (31/3).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PPP Ahmad Baidowi menginisiasi diskusi ini agar publik mendapatkan jawaban yang ‘gamblang’ mengenai positif dan negatifnya dari wacana tersebut.

“Kementerian BUMN baru melempar isu awal dari wacana merger Pelindo ini. Maka pada kesempatan ini kita membahas pendalaman lebih lanjut,” kata Awi biasa disapa.

Dia pun yakin wacana ini mampu mendatangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pelabuhan yang berimplikasi positif pada menurunnya biaya logistik dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Makannya itu perlu ada grand strategy yang betul-betul baru dari selama ini. Misalnya dalam integrasi antara konsep pelabuhan dengan industrinya. Jadi jangan anggap remeh integrasi ini,” tegasnya.

Hadir dalam diskusi tersebut di antara Dirut Pelindo II Arif Suhartono, pengamat ekonomi Enny Sri Hartati dan pengamat maritim Siswanto Rusdi.

Dalam kesempatan itu, senada dengan Awi, Dirut Pelindo II Arif Suhartono juga menekankan perlunya grand strategy yang baik dalam konsep integrasi ini.       

“Kami lagi bikin pelabuhan baru di kijing. Sekian ribu hektar di belakang pelabuhan harus dikosongkan untuk tempat industrinya. Kalau di Tanjung Priok itu industrinya di Cikarang, Cikande dan daerah lainnya. Nah makannya kita butuh grand strategy dalam integrasi ini agar bisa menurunkan biaya logistik,” ungkap Arif.

Dia pun belum bisa menaksir berapa penurunan biaya logistik yang dihasilkan dari proses integrasi tersebut. Namun pihaknya terus berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam mendukung wacana ini.

“Masalah logistik sangat kompleks, faktornya banyak sekali. Pelabuhan hanya satu persen dari masalah lagistik tersebut. Tapi pelabuhan memiliki dampak yang besar kepada yang lainnya. Jadi yang kami lakukan agar pelabuhan tersebut tidak menghambat dan bagaimana bisa membantu untuk mengurangi angka (biaya logistik) tersebut,” jelasnya.

“Jadi kita perlu kerja sama, perlu kolaborasi. Bagaimana mengintegrasikan perencanaan antara pelabuhan BUMN dan pemerintah agar jadi sinkron apa yang kita investasikan dan juga didukung oleh invenstasi pemerintah untuk mencapai dampak maksimal,” tamabah dia.

Masih kata Arif, kerja sama yang baik antara perusahaan BUMN dan pemerintah akan menurunkan biaya logistik yang signifikan namun bersifat jangka panjang.

“Sekali lagi ini kerja bersama. Ini harus dibuat grand strategy untuk menuju titik yang sama. Pelabuhan harus memiliki teknik yang sama, yang nantinya akan dikelola oleh entitas yang khusus dan pemerintah juga memerlukan informasi yang akurat, berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar,” tandasnya.

Sedangkan pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengutarakan bahwa dirinya sangat yakin, integrasi ini sangat mendukung dari berjalannya ekosistem logistik nasional yang terintegrasi.

“Perlu ada satu dirigen, satu komando, dan itu kita perlu selesasikan payung hukumnya. Jadi siapa ketua kelasnya harus jelas,” tegasnya.

Pemateri terakhir, Siswanto Rusdi berkeyakinan jika pengelolaan manajemen pelabuhan tidak diperbaiki maka proses integrasi ini tidak artinya.

“Jadi kalau tidak dibenahi, integrasi ini sama saja omong kosong. Saya usulkan agar Operator Pelabuhan hanya sebagai regulator, tapi dalam pengelolaan semuanya dilakukan oleh Pelindo,” jelas Siswanto.

Maka dari itu dia berharap kepada DPR agar mengagendakan revisi UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang di dalamnya menyebutkan peran Operator Pelabuhan sebagai lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial dihapuskan.

“Jadi saya berharap lewat DPR, lewat Bung Awi (Ahmad Baidowi) ini ke depan bisa menentukan arsitektur atau grand strategy pelabuhan yang baik, salah satunya dengan merevisi UU Pelayaran,” pungkasnya. (*)