Ekspor Benih Lobster Bisa Berlanjut, Ini Syaratnya

0
673
Foto istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Polemik kebijakan lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih terus berlanjut pacas ditetapkannya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster.

Kini Menteri KP pengganti Edhy, Sakti Wahyu Trenggono tengah mempertimbangkan kelanjutan dari kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) tersebut. Di sisi lain, suara dari kelompok pro lingkungan deras mengalir kepada KKP untuk segera hentikan kebijakan ini.

Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa meminta Menteri Trenggono untuk melanjutkan kebijakan ini dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan serta sosial ekonomi nelayan.

Baca Juga: Luhut: Ekspor Benih Lobster Dinikmati Rakyat

“Sebenarnya orientasi kebijakan masa Edhy Prabowo sudah bagus, tetapi harus dibenahi pada tata kelolanya, di sektor tangkap dan budidaya,” kata Rusdianto kepada Samudranesia, Sabtu (2/1/21).

Pertimbangan perbaikan tata kelola benih bening lobster, menurut Rusdianto ada tiga pertimbangan dan pandangan objektif yakni; Pertama, transfer pengelolaan lobster ke daerah Provinsi yang sudah memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan jarak 0-12 mil.

Kedua, revisi UU Perikanan untuk memperkuat pengelolaan daerah terhadap potensi kelautan dan perikanan. Bertujuan agar menunjang regulasi daerah seperti Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), Pembuatan Perda PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), dan Peraturan Gubernur terkait perizinan kelautan-perikanan. Ketiga, Pengelolaan tentu diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) yang memiliki kelompok nelayan dan koperasi sendiri.

“Kemudian lakukan Sistem Transfer Power Policy (STPP) kepada daerah agar menghilangkan monopoli terhadap sistem ekspor. Salah satu contoh, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penghasil benih bening lobster terbaik di dunia, tentu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan pola pasar lokal masyarakat nelayan dan pesisir akan hidup melakui transaksi ekonomi bisnis benih dan lobster konsumsi,” ungkapnya.

STPP pengelolaan komoditas kelautan perikanan kepada Pemerintah Daerah ini lanjut dia juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengalihan teknologi budidaya serta industri pakan yang menunjangnya.

“Jelas dari aspek kesediaan bahan baku pakan untuk budidaya sudah tersedia berlimpah. Lalu menteri juga harus mengevaluasi regulasi dan kebijakan Surat Edaran Dirjen Tangkap Nomor: B.22891/DJPT/P1.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Kami menolak untuk menutup keran ekspor Benih Benih Lobster,” tegasnya.

“Di lapangan, banyak muncul analisa kalau menteri baru yang ditunjuk secara kasat mata masuk dalam jaringan perusahaan eksportir benih lobster. Hal ini yang menipiskan harapan akan perubahan evaluasi kebijakan. Tentu, Menteri KP sekarang harus membuktikan kerja-kerja nyata ke depannya,” imbuhnya.

Sambung dia, evaluasi kebijakan tentu tidak akan maksimal jika belum terlihat orientasi kepentingan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

“Evaluasi seluruh peraturan menteri memang harus dilakukan. Mengingat banyak regulasi yang tumpang tindih sehingga menyulitkan pelayanan terhadap kepentingan nelayan. Namun, evaluasi itu bukan pada tataran pasal per pasal pada regulasi, tapi pada transfer tata kelola sehingga lebih meyakinkan,” ucap Rusdianto.

Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) ini juga menilai sulitnya melakukan transfer kebijakan ke daerah untuk pengelolaan potensi kelautan dan perikanan karena masih dominan oligarki yang menguasai serta mengatur regulasi seputar komoditas kelautan perikanan.

Pria asal Sumbawa ini berpandangan tata kelola dan transisi kelautan perikanan masih stagnan walaupun sudut pandang ekonomi masih berjalan.

“Namun belum menentukan sebagai pemasok PNBP secara maksimal. Bagi negara dan pemerintah penting pasokan PNBP sangat diharapkan maksimal ke depan agar terjadi keseimbangan. Karena itu, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah KKP sebagai jalan keluar dari kemelut yang ada,” jelasnya.

Di antara saran yang diusulkan olehnya ialah membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, terutama nelayan, pembudidaya, petambak, petani garam, pedagang bakulan, rumah tangga nelayan, pekerja industri, masyarakat perikanan umum, petani rumput laut, pengusaha, eksportir dan lain sebagainya.

“Sikap awareness dan trust sesuatu yang wajib dikerjakan dalam masa kerja pemerintah agar sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang zona inti dari perputaran ekonomi masyarakat,” jelasnya lagi.

Rusdianto menambahkan masih berkutatnya kebijakan pada monopolicy (satu kebijakan) yang selama ini hanya mengatur dan melarang tanpa bisa transfer power desentralisasi ke daerah sebagai basic pengelolaan kelautan dan perikanan turut menjadi masalah.

“Justru munculnya Undang-Undang Omnibus Law menjadi energi baru di sektor kelautan dan perikanan yang bisa diatur pembagian kewenangan pengelolaan sektor unggulan komoditas, baik dari aspek perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,” tandas dia. (*)