Edukasi Tentang Risiko Kerja Kepada Awak Kapal Perikanan

0
357
ABK Perikanan

Jakarta (Samudranesia) – Meningkatnya produksi perikanan tangkap Indonesia saat ini ditopang oleh keberadaan pekerja atau awak kapal perikanan. Mereka bekerja di kapal ikan dalam negeri dengan berbagai ukuran dan jenis alat tangkap.

Moncernya produksi perikanan tangkap, mesti diikuti oleh upaya perlindungan kerja awak kapal perikanan. Untuk membantu pemerintah melindungi awak kapal perikanan, melalui SAFE Seas Project, Destructive Fishing Watch Indonesia, menyelenggarakan edukasi ‘Risiko Kerja dan Pengenalan Indikator Kerja Paksa Bagi Awak Kapal Perikanan, Rabu (19/2/2021) di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta.

Kegiatan ini juga dalam rangka peringatan Hari Pekerja Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Februari.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa Pelabuhan perikanan Muara Baru Jakarta merupakan etalase perikanan nasional sebab menjadi pusat keberangkatan, pendaratan, perdagangan dan distribusi hasil perikanan se-Indonesia.

“Muara Baru sangat stratgeis karena hampir 32.000 awak kapal perikanan berangkat dari sini sehingga perlu edukasi risiko kerja kepada awak kapal perikanan,” kata Abdi.

Edukasi ini, sambung dia, berupa pemberian informasi tentang pengenalan lingkungan kerja, hak dan kewajiban, indikator kerja paksa dan perdagangan orang, serta mekanisme pengaduan atau komplain jika terjadi permasalahan yang menimpa awak kapal perikanan.

“Kami mendapat banyak aduan melalui Fishers Center tentang penelantaran awak kapal perikanan di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang berasal dari pemberangkatan Muara Baru,” terangnya. 

Mereka terlantar karena berbagai sebab antara lain gaji dan bonus yang tidak sesuai kontrak, PHK sepihak dan perselisihan atas Perjanjian Kerja Laut. “Terdapat 15 pengaduan awak kapal perikanan yang kami terima sepanjang tahun 2020,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman, Rahmat Iriawan mengatakan sangant mendukung dan mengapreasiasi kegiatan DFW Indonesia sebaba selama ini aspek ketenagakerjaan agak luput dari perhatian.

“Kami sudah memberlakukan PKL tapi ada saja awak kapal perikanan yang lolos berangkat tanpa PKL karena situasi dan desakan kerja di lapangan,” kata Irawan.

“Edukasi ini memberi wawasan kepada awak kapal perikanan untuk lebih hati-hati memilih kapal dan perusahaan serta memperhatikan hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam kontrak atau PKL,” jelasnya.

SAFE Seas Project yang didukung oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL) berupaya memperkuat perlindungan awak kapal perikanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong rantai pasokan yang adil dan transparan dalam industri perikanan di antara sektor swasta dan pemerintah.

SAFE Seas Project bekerja sama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sebagai mitra pelaksana. (*)