Edhy Prabowo Jadi Tersangka, Luhut Jabat Menteri KP Ad Interim

0
653
Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto: Humas Kemenko Marves

Jakarta (Samudranesia) – Buah dari ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, membuat kekosongan jabatan di pucuk pimpinan kementerian yang mengurusi laut tersebut.

Perihal kekosongan jabatan itu, Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan telah menerima surat dari Mensesneg Pratikno terkait pemberian mandat untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan sementara (ad interim).

“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KP, maka Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KP ad interim,” ujar Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves. Menko Luhut sebelumnya juga sempat menjadi Menteri Perhubungan ad interim saat Menteri Budi Karya Sumadi (BKS) menjalani perawatan usai terkena Covid-19.

Baru saja melalui konferensi pers yang dilakukan KPK, sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster. Salah satu dari 7 orang tersebut adalah Menteri Edhy Prabowo.

“KPK menetapkan tujuh tersangka. Masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APN, SWD, AF, dan AM, dan sebagai pemberi SJT,” ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (25/11).

Edhy ditangkap bersama istrinya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu dinihari, di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian tim KPK juga melakukan penangkapan di Depok, Bekasi, dan Tangerang Selatan.

Total ada 17 orang yang ditangkap KPK dalam operasi senyap ini. Nawawi merinci mereka antara lain EP, selaku Menteri KKP; IRW selaku istri EP; SAF, staf khusus KKP; ZN, selaku Dirjen Tangkap KKP; YD, selaku ajudan Menteri KP.

Selain itu, lanjut Nawawi, YN selaku protokoler KKP, DES, Humas KKP; SMT, Dirjen Budidaya KKP; SJT, selaku Direktur PT DPP; SWD, pengurus PT ACK; DP, pengendali PT PLI. Kemudian DD, selaku pengendali PT ACK; NT, istri dari SWD; CM selaku staf Menteri KP; AF, staf Menteri KP; SA, staf Menteri KP; dan MY, staf PT Gardatama Security.

Dalam penangkapan ini KPK turut mengamankan sejumlah barang di antaranya kartu Debit ATM dan sepeda yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim.

Edhy sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.