Edhy Prabowo: Indonesia Butuh Lebih Banyak Kapal Ikan Dalam Negeri

0
1289
KapalIkan di atas 60 GT juga diwajibkan pasang AIS Klas B pada 20 Agustus 2019.

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong tumbuhnya industri galangan kapal dalam negeri. Hal ini untuk menopang tumbuhnya industri perikanan tangkap dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat menjadi keynote speaker dalam simposium nasional yang digelar daring oleh Masyarakat Kapal Perikanan Indonesia (MKPI), Sabtu (22/8/2020).

Menurutnya, potensi lestari sumber daya ikan Indonesia sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi mencapai 20 miliar dolar AS/tahun. Dari jumlah tersebut, menurut ketentuan internasional yang boleh dimanfaatkan sekitar 10 juta ton per tahun, atau 80 persen dari seluruh potensi lestari.

“Sementara dari data tahun lalu, produksi perikanan tangkap Indonesia baru mencapai 7,53 juta ton, terdiri dari 92,68 persen sisanya sebesar 7,32 persen dari perairan umum daratan,” ujar Edhy.

Baca Juga : Kapal Illegal Fishing Asal Vietnam Berulah Lagi

Dari gambaran potensi dan data tersebut, menurut Edhy, bisa diartikan jika selama pengembangan usaha perikanan tangkap masih belum optimal, namun prospeknya sangat baik. Mendorong peningkatkan produksi kapal dalam negeri agar produktivitas perikanan tangkap ikut naik bisa menjadi salah satu solusi.

Berdasarkan data, ada sekitar 600.000 kapal penangkap ikan di lautan Indonesia. Di mana 71 persennya berupa kapal motor dan yang berukuran di atas 30 GT hanya sekitar 1 persen saja.

“Indonesia masih memerlukan banyak kapal ikan untuk beroperasi dan menangkap ikan. Pak Presiden juga meminta industri perkapalan terus diperkuat sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan,” terangnya.

Edhy menegaskan, mendorong pertumbuhan industri kapal bukan berarti pihaknya mengizinkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya laut Indonesia. KKP berkomitmen dan mengajak semua stakeholders menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan sesuai kesepakatan internasional agar kelestarian ekosistem terjaga.

Di sisi lain, KKP juga berinovasi dalam memperkuat monitoring penangkapan ikan melalui penerapan E-Logbook, VMS (Vessel Monitoring System), observer on board, serta penguatan integrasi sistem perizinan pusat-daerah maupun pendataan di pelabuhan perikanan.

“Jika masih ada nelayan dan pelaku usaha yang nakal, tentu KKP dan aparat penengak hukum lainnya sudah siap dengan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MKPI St Aisjah Farhum berharap, simposium yang digelar dapat berkontribusi pada perkembangan kapal perikanan di Indonesia dan mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Selain simposium berjudul Rekayasa Kapal Perikanan Berbasis Penelitian untuk Mendukung Pengembangan Perikanan Berkelanjutan, pihaknya juga meluncurkan jurnal ilmiah yang diberi nama Jurnal Riset Kapal Perikanan.

“Jurnal ini akan mewadahi artikel-artikel tentang kapal perikanan di Indonesia dan akan menjadi sarana publikasi dan diseminasi hasil penelitian para penggiat dan pemerhati kapal perikanan,” ungkapnya.

Simposium tentang kapal perikanan kali ini diikuti oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi, pelaku industri kapal, pengusaha kapal, dan institusi maupun penggiat yang punya ketertarikan dengan kapal perikanan. (Rei)