Dominggus Lederik Sinanu : Laut Bukan Tong Sampah

0
770

Lautan merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia.

Sengatan mentari terasa membakar sekujur tubuh siang itu. Panasnya terik sang surya tak dihiraukan oleh kakek sembilan cucu ini. Ia tetap melakukan bersih-bersih sampah yang berserakan di sekitar rimbunan batang bakau tak jauh dari rumahnya di tepian perairan  Teluk Ambon dalam. Ayah yang dikarunia lima orang anak ini, memang giat menanam dan merawat hutan mangrove untuk kelestarian lingkungan pesisir.

Kepedulian yang dilakukan nelayan tradisional ini, sudah berlangsung puluhan tahun silam. Kiprahnya itu, mendapat perhatian dari Lembaga Ilmu Pengetauan Indonesia (LIPI) sebagai laboratorium alam, pencegahan bencana dengan semangat prularisme dan toleransi untuk membangun bersama Ketangguhan seorang Dominggus Lederik Sinanu (74) selama ini, akhirnya meraih penghargaan Kalpataru dan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Soeharto pada 1981.

“Rusaknya lingkungan mangrove (bakau) menyebabkan hilangnya biota laut. Tanam mangrove karena akan lebih banyak ikan,” ungkapnya kepada Samudra, di dirumahnya seluas 21 meter persegi   berdinding kayu beratap seng bekas, di Desa Latteri, Kecamatan Baguala, Teluk  dalam Kota Ambon, Senin (20/5) lalu. Menurut Dominggus, untuk menjaga lingkungan yang bersih harus dimulai dari lingkungan sekitar (rumah). Jadi, belajar menjaga lingkungan itu, harus dari rumah. “Laut bukan tong sampah raksasa, laut merupakan sumber bagi kehidupan umat manusia,” tutur duda yang hanya mengecap pendidikan Sekolah Rakyat  ini.

***

Kawasan Teluk Ambon saat ini kondisi perairannya sudah terjadi pencemaran. Hal ini dapat dilihat dengan keberadaan dari tiga komponen. Seperti hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun yang semakin punah.  Yang diakibatkan degradasi ekosistem pesisir, pembukaan lahan dan erosi serta pertambahan jumlah penduduk di kawasan pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian LIPI ditemukan tingkat populitas bakteri e-colli pada sejumlah kawasan di Teluk Ambon, mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Yang mengindikasikan kepadatan bakteri e-colli dan kolifron. Bertambahnya bakteri e-colli lantaran oleh materi organik yang berasal dari sampah rumah tangga, air buangan MKC dari wilayah pemukiman penduduk yang bermuara di Teluk Ambon dalam.

Menurut Peneliti LIPI Ambon, Yosmina Tapilatu kualitas beberapa perairan di Teluk Ambon tidak memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2004 (Kepmen LH No 51/2004) tentang baku mutu air laut untuk biota laut, wisata bahari dan pelabuhan.  Pihaknya, tambah Yosmina, pencemaran itu berasal dari sampah domestik dan yang paling parah adalah Teluk Ambon, dijadikan tempat pembuangan tinja dan sampah oleh manusia.

Staf pengajar Fakultas Perikanan Universitas Pattimura Ambon, Alex Soselissa menambahkan, sudah saatnya pemerintah kota Ambon membuat regulasi pendukung tentang penataan ruang kota termasuk didalamnya Teluk Ambon. Sebab, jika tidak ditindaklanjuti  secara serius  maka populasi pencemaran perairan kedepan akan bertambah parah. “Kerusakan lingkungan yang dilakukan masyarakat dimulai pasca konflik di Kota Ambon, era 2000 an lalu. Kerusakan pun kian meluas,” ujar Abraham Profesor dari Unpatti.

Ketimpangan pemanfaatan lahan, lanjut Abraham seperti bukit dan gunung tidak mengikuti ketentuan sesuai aturan. Tentunya, berdampak ketika musim hujan akan menimbulkan longsor, kemudian menyebabkan tingginya sedimentasi yang mengancam keberadaan hutan mangrove dan rusaknya ekosistem pesisir. Juga fenomena terjadinya perubahan iklim global, kenaikan paras air laut yang berakibat terjadi pengikisan (abrasi). “Jadi pembangunan  IPAL (instalasi pengolahan air limbah) di Teluk Ambon dalam, membutuhkan dukungan politik. Dan, aturan yang mesti tegas dalam penerapannya,” katanya.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, F.J Lauhenapessy, penanggulangan pencemaran di Teluk Ambon, agar tidak bertambah parah sudah dilakukan dengan telah merampungkan draft Perda tentang ketertiban lingkungan kota, yakni salah satunya mengatur pembuangan sampah rumah tangga, tidak boleh di sungai, pantai yang berdampak akan terjadi pencemaran di perairan Teluk Ambon. “Memang agak sulit membangkitkan kesadaran masyarakat, perlu waktu dan konsisten dengan aturan,” pungkasnya.

***

Direktur Pesisir dan Lautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Eko Rudianto mengaku prihatin  dengan pencemaran sampah yang terjadi semakin parah  di Teluk Ambon.  Keprihatinan Eko itu dikemukakan dalam acara finalisasi penyusunan model penanganan pencemaran pesisir Teluk Ambon, beberapa waktu lalu. “ Saya merasa prihatin  dengan pencemaran yang terjadi, karena kawasan pesisir dan laut dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir, baik untuk sampah maupun limbah lainnya,” kata Eko.

Pihaknya, lanjut Eko, pencemaran di Teluk Ambon harus segera diatasi. Melalui Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, KKP telah menempuh pelbagai cara, termasuk dengan penyusunan  model penanganan pencemaran teluk dan pesisir. Yang menempatkan Kota Ambon (Teluk Ambon)  sebagai salah satu pilot project, bersama-sama dengan Kota Tangerang, Banten.

Tindaklanjut dari penanganan pencemaran di Teluk Ambon, tambah Eko, pada intinya terkendala  dengan ketersediaan anggaran, sehingga belum dapat dilakukan dalam bentuk program-program besar. Lantaran itu, pola penanganan yang dilakukan baru sebatas pada pembangunan MCK (mandi, cuci dan kakus). Sedangkan pola lain yang diharapkan bisa dikembangkan di Kota Ambon untuk penanganan pencemaran  di Teluk Ambon, adalah dengan memilih satu sub daerah aliran sungai (DAS) yang terdiri dari tiga sampai empat desa (kelurahan). Kemudian dari satu sub DAS itu dilakukan sistem penanganan sampah dan juga limbah cair.

Menurut Elly Thenu Ketua RT 001/02 Desa Latteri, Kecamatan Baguala adalah langanan banjir  dari limpahan  air sungai. Desa ini, tak jauh dari  muara dan  kerap digenangi air sungai maupun ketika hujan besar. Kawasan pesisir yang berada di Teluk Ambon dalam, yang warganya mayoritas nelayan tradisional. “Kami senang dengan adanya program MKC plus di desa ini. Dan sebaiknya, program MCK plus terus dilanjutkan. Diharapkan, akan menghilangkan kebiasaan menggunakan WC gantung yang masih ada di desa ini,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Lurah Desa Latteri, Ari Mincik, program MCK plus yang sudah terlaksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, yang selama ini masih menggunakan WC gantung. Masih banyak MCK yang ada dan tak layak digunakan, lantaran tanpa pengendapan dan langsung dibuang mengarah ke DAS yang berhubungan dengan perairan Teluk Ambon dalam. Hal ini menyebabkan tingginya bakteri e-colli di atas baku mutu air laut.

Pihaknya, imbuh Eko Rudianto berharap dengan adanya program MCK plus pada tahun anggaran 2012 bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat di Desa Latteri untuk hidup bersih serta menjaga lingkungan perairan pesisir di Teluk Ambon dalam. Dan, pada tahun anggaran 2013, rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah cair (IPAL) di Desa Paso, Kecamatan Paso, Kota Ambon. Program yang telah dilakukan oleh Direktorat Pesisir dan Lautan, KKP, merupakan bentuk stimulan yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak pemkot Ambon.

Nah, untuk menunjang keberlanjutan program yang sudah ada, diharapkan pemerintah Kota Ambon menyediakan prasarana pendukung. Semisal, sambungan PDAM dan instalasi listrik ke lokasi MCK plus di Desa Latteri, dan sambungan listrik untuk IPAL di Desa Paso, Kec, Kota Ambon. Dengan demikian, sinergitas dalam  upaya mengatasi pencemaran dan  mendukung fungsi ekosistem kawasan Teluk Ambon dalam, akan segera terwujud.

sanny mk