Dikhawatirkan, Jaringan Mafia Lobster Kembali Kuasai KKP

0
825
Benih Lobster yang dilepasliarkan.

Jakarta (Samudranesia) – Ditunjuknya Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (22/12) mengkhawatirkan banyak pihak. Pasalnya, Menteri KP sebelumnya Edhy Prabowo telah tersandung kasus suap ekspor benih lobster yang kini ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasca peristiwa itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjadi bulan-bulanan publik, terutama dalam tata kelola bisnis lobster. Kendati ekspor benih lobster telah dihentikan sementara, namun kelanjutannya ke depan tetap menjadi perhatian publik.

Direktur Natinonal Maritime Institute (Namarin) berpandangan bahwa cengkeraman mafia dan monopoli dalam bisnis lobster di lingkungan KKP tidak mungkin surut. Dia mengendus bisa jadi malah semakin menggila.

“Kita bisa melihat track record menteri baru ini. Dia juga menjadi komisaris di salah satu perusahaan pengekspor benih lobster. Ini jadi titik rawan rantai monopoli itu bisa terjadi lagi,” ungkap Siswanto kepada Samudranesia, Selasa (22/12).

Sakti Wahyu Trenggono merupakan Komisaris Utama PT. Agro Industri Nasional (Agrinas). Duduk sebagai komisaris juga di dalam perusahaan tersebut di antaranya ialah Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiyono dan mantan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Eko Djaimo Asmadi.

Dalam sepak terjangnya di bisnis lobster, PT Agrinas sudah melakukan budidaya dan pelepasliaran (restocking) sebagaimana perintah Permen KP 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Artinya perusahaan ini sudah melakukan prosedur sesuai ketentuan.

Namun, Siswanto menduga perusahaan tersebut nantinya akan semakin merajalela dalam jejaring bisnis lobster di Indonesia.  “Jejaring bisnis lobster di kalangan elite ini sangat luar biasa. Kasus monopoli bisa jadi lebih marak,” tegasnya.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi.

Pengamat maritim yang dikenal kritis ini menyayangkan keputusan presiden mengangkat Trenggono. Menurut dia banyak kalangan akademisi yang lebih layak menduduki jabatan strategis ini.

“Ini kabinet kompromi yang sangat penuh dengan kepentingan. Tetap saja KKP akan dikuasai mafia, terutama mafia berbaju pengusaha,” jelasnya.

Siswanto juga menyebut jejaring bisnis Trenggono yang makin menggurita di proyek-proyek strategis nasional bisa menambah ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Dia menyatakan dalam konsorsium pengelola Patimban yang dipegang oleh CT Corp juga ada PT U Connectivity Services yang disinyalir juga milik Trenggono.

“Jadi benar-benar rawan, ini membuat risau dan kemungkinan akan tergelincir lagi seperti era Edhy Prabowo,” pungkasnya. (*)