Diatur di RPP, Sebagian KPLP akan Digabung ke Bakamla

0
2349
Foto: KPLP

Jakarta (Samudranesia) – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait keamanan laut yang kini tengah digodok oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memiliki substansi penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai penegak hukum di laut. Menyinggung tentang penggabungan sebagian Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

RPP tersebut merupakan penjabaran dari UU No.32/2014 tentang Kelautan. Bahkan berdasarkan informasi awal yang diperoleh sebelumnya, RPP ini juga turunan dari UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

Hal itu kemudian menjadi pertanyaan kritis dari Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bakamla di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/2/21).

Baca Juga: Bakamla Dorong RUU Kamla Kembali Jadi Prioritas Prolegnas di DPR

Anggota DPR Fraksi Golkar ini menanyakan poin-poin dari RPP tersebut agar Bakamla dapat optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Merespons pertanyaan itu, kemudian Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia meminta Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama (Inhuker) Bakamla RI Laksda Bakamla Dade Ruskandar untuk menjelaskan maksud dari RPP tersebut.

Kepada anggota Komisi I DPR, Dade menyatakan bahwa RPP ini muncul karena UU yang ada saat ini berjalan lambat dan masing-masing lembaga hanya berjalan berdasarkan tupoksinya.

“Jadi UU yang ada ini hanya dibatasi oleh kewenangan lembaga. Jadi RPP ini tentang tata kelola keamanan dan keselamatan di laut,” ucap Dade.

Yang paling menggemparkan, Dade yang berasal dari Kejaksaan Agung itu menyatakan adanya penggabungan sebagian Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang kini berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan bergabung ke Bakamla.

“Sebagian KPLP, sebagian tidak semua, akan bergabung ke Bakamla,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini KPLP juga digadang-gadang menjadi institusi Coast Guard Indonesia. Sejauh ini antara KPLP dan Bakamla terkesan ada conflict of interest dalam hal keamanan dan keselamatan di laut.

Dia menyatakan bahwa RPP ini mencakup tiga poin pokok yakni, pertama, Bakamla mengatur patroli dan operasi keamanan laut. Selama ini, menurutnya, masing-masing lembaga berjalan sendiri.

“Jadi agar lebih efisien, RPP ini mengembalikan operasi dan patroli, Bakamla yang mengatur,” jelasnya.

Lanjut dia, kedua, RPP ini mengatur satu sistem peringatan dini di laut oleh Bakamla. Ketiga, terkait koordinasi penegakan hukum di laut.

Dade menyatakan bahwa selama ini banyak perkara yang sampai di Bakamla terlambat dan tidak jelas.

“Dengan adanya RPP ini dijelaskan di situ bahwa tidak ada penolakan perkara. Ada penempatan penyidik dari semua lembaga di Bakamla, jadi mereka yang menilai (perkara) di Bakamla dan organisasi induknya tidak ada yang menolak,” bebernya.

Hal itu terbukti dengan adanya kasus penahanan dua kapal tanker berbendera asing (Iran dan Panama) oleh Bakamla, namun terjadi perdebatan dengan penyidik yang menerima perkara tersebut. Kepala Bakamla pun sebelumnya sempat menjelaskan kendala-kendala yang dialaminya saat menyerahkan penyidikan ini kepada institusi lain.

Pada kesempatan itu, baik Kepala Bakamla maupun Deputi Inhuker berharap dukungan penuh dari Komisi I DPR dalam hal penguatan regulasi dan peningkatan anggaran Bakamla.

Mendengar penjelasan Dade, Boby Adhityo Rizaldi meminta agar ada kejelasan antara Bakamla sebagai institusi penegak hukum dengan personel penegak hukum dari institusi lain. Karena, menurutnya ini merupakan suatu hal yang berbeda.

Kemudian soal penggabungan sebagian KPLP ke Bakamla juga menjadi catatan kritis anggota DPR Dapil Sumatra Selatan II tersebut. Dia mewanti-wanti agar Bakamla tidak terkena status disclaimer dari BPK dengan adanya penggabungan aset dan personel KPLP tersebut.

Pertemuan ini juga menghasilkan kesepahaman DPR RI terhadap capaian kinerja Bakamla RI T.A. 2020 dan mendorong Bakamla RI untuk terus berupaya dalam meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan komitmen dan integritas Bakamla RI. Termasuk pula di dalamnya untuk mengupayakan laporan keuangan Bakamla RI yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menanggapi penurunan anggaran tahun 2021, Komisi I DPR RI juga menyatakan keprihatinannya. Namun Komisi I DPR RI memberikan dukungan kepada Bakamla untuk tetap dapat menyelesaikan program-program prioritas nasional yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (*)