DFW Indonesia Perjuangkan Sertifikat BST-F untuk Awak Kapal Perikanan Bitung

0
251
Ilustrasi: Awak kapal perikanan perlu mendapat perlindungan dari pemerintah.

Bitung (Samudranesia) – Saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya perbaikan tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2021 tentang Penyelenggaran Kelautan dan Perikanan yang merupakan turunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja memberi warna baru bagi peningkatan perlindungan awak kapal perikanan.

Salah satu terobosan penting dalam PP No. 27/2021 adalah Pengaturan Jaminan Sosial bagi Awak Kapal Perikanan (AKP). Adanya aturan ini menuntut kesiapan pemerintah dan pelaku usaha untuk melaksanakan usaha perikanan tangkap yang adil, transparan dan melindungi AKP.

Salah satu sentra industri perikanan yang menjadi andalan saat ini adalah kota Bitung. Tercatat 1.118 kapal ikan dengan ukuran 1-200 GT yang melakukan aktvitas penangkapan dan bongkar di Pelabuhan Perikanan Bitung dan sekitarnya.

Terkait itu, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa untuk menopang operasi penangkapan ikan di kota Bitung, pemerintah perlu memberikan jaminan sosial dan sertifikat kepada AKP yang bekerja dan berkontribusi pada kegiatan penangkapan ikan di Bitung.

“Saat ini terdapat 11.544 AKP yang bekerja di kota Bitung, dan akan meningkat jika ditambahkan dengan mereka yang bekerja di luar daerah seperti Muara Baru, Benoa, Dobo, dan luar negeri sebagai AKP migran,” kata Abdi.

Hal ini disampaikan dalam workshop bertema ‘Meningkatkan Perlindungan Awak Kapal Perikanan di kota Bitung’ pada Selasa (30/3/2021). Workshop tersebut diselenggarakan oleh DFW Indonesia dalam rangkaian kegiatan SAFE Seas Project (SSP) di Indonesia.

Sambung Abdi, keberadaan dan peran AKP sangat signifikan sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan melalui fasilitasi sertifikat keterampilan awak kapal perikanan. Persyaratan mutlak untuk menjadi seorang AKP adalah kepemilikan Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) dan Buku Pelaut.

“Ini menjadi keluhan pelaku usaha dan AKP karena akses untuk mendapatkan hal tersebut dirasakan masih sulit. Prosesnya panjang, lama dan berbayar,” ucap Abdi.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan program sertifikat keterampilan awak kapal perikanan secara gratis.

“Kami meminta pemerintah untuk mengalokasikan program 10.000 Sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F) dan Buku Pelaut secara gratis kepada AKP di kota Bitung,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Tata Kelola, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Petrus Naibaho, SE mengatakan bahwa ketentuan PP No. 27/2021 telah memberikan jaminan social yang lebih lengkap kepada AKP.

“Dalam ketentuan Pasal 176 disebutkan bawah Pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, agen Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda harus memberi 5 jenis  jaminan sosial yang terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan,” ujar Petrus.

Pihaknya juga mengatakan bahwa pada tahun 2020 lalu, PPS Bitung telah merealisasikan keikutsertaan 8.105 AKP dalam 4 jenis asurani s yaitu BPJS, Jasindo, Jasa Raharja dan Jiwasraya. Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara AKP dengan perusahaan atau pemilik kapal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan kota Bitung, Widhi Astri Aprilia Nia mengatakan bahwa AKP bisa mengikuti skema jaminana sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan 4 manfaat kepada AKP yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian,” kata Widhi.

Pihaknya menghimbau kepada pelaku usaha perikanan di kota Bitung agar mendaftarkan dan mengikutkan AKP dalam skema BPJS Ketenagakerjaan.

“Pekerjaan AKP sangat rentan sehingga pemberi kerja wajib memberikan perlindungan dengan mengikutkan dalam program asuransi ketenagakerjaa,” tutup Widhi.

SAFE Seas Project yang didukung oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL) berupaya memperkuat perlindungan awak kapal perikanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong rantai pasokan yang adil dan transparan dalam industri perikanan di antara sektor swasta dan pemerintah. SAFE Seas Project bekerja sama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sebagai mitra pelaksana. (*)