Resmi Dilantik, Dirjen PRL Diminta Genjot PNBP
Jakarta (Samudranesia) – Dirjen PRL punya peran strategis khususnya dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi...
Kemenko Marves Fokus Integrasikan Penataan Ruang Laut dan Darat
Jakarta (Samudranesia) – Masalah penyatuan tata ruang laut dan darat menjadi agenda besar pemerintah memasuki tahun 2021 ini....
Perda RZWP3K Banten Dinilai Melegitimasi Kejahatan Lingkungan Hidup
Serang (Samudranesia) - Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten telah disahkan menjadi Peraturan Daerah...
Pengelolaan Ruang Laut Ukir Prestasi Fantastis di Akhir Tahun
Jakarta (Samudranesia) – Hingga 14 Desember 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sejumlah capaian dalam bidang pengelolaan...
La Nyalla: Retribusi Zona 12 Mil Laut Hak Pemprov, Bukan Hubla
Manado (Samudranesia) - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoroti adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Provinsi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)...
UU Ciptaker akan Redam Konflik Ruang Laut?
Jakarta (Samudranesia) – Konflik ruang laut yang kerap terjadi di beberapa tahun terakhir di berbagai daerah diharapkan bisa menurun setelah keluarnya Undang-Undang...
Konflik Ruang di Laut Belum Seberapa Ketimbang di Darat
Jakarta (Samudranesia) - Konflik ruang laut banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyebabnya sebagian besar diakibatkan karena...
Menyorot Akar Konflik Ruang Laut Melalui Perencanaan dan Pengawasan
Jakarta (Samudranesia) – Konflik yang terjadi terkait masalah pembangunan pesisir dan rencana zonasi ruang laut yang berkepanjangan menjadi...
UU Ciptaker Kurangi Pekerjaan Rumah KKP Soal Zonasi Laut
Jakarta (Samudranesia) – Keluarnya Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) disambut gembira oleh banyak kalangan.
UU Ciptaker Jadikan Tata Ruang sebagai Panglima dari Proses Investasi
Jakarta (Samudranesia) – Masalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi salah satu penting dalam penjelasan di Omnibus Law...
