Catatan atas Persiapan Merger Pelindo 1-4

0
3348
Ilustrasi Foto: Net

Oleh: Dr Dayan Hakim*

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, merger BUMN Pelabuhan sudah direncanakan sejak lama, tetapi baru bisa direalisasikan pada periode ini. Rencananya merger secara resmi akan dilakukan pada 1 Oktober 2021. “Hari ini kami telah mengumumkan rancangan merger yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2021 dan kami sedang menunggu PP (Peraturan Pemerintah) yang menjadi dasar hukum dari merger 4 pelabuhan milik BUMN ini,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu dalam konferensi pers virtual, Rabu (1/9/2021).

Alasan utama merger adalah untuk menekan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia tahun 2018-2019 sebesar 23% dimana 2,8% adalah biaya shipping dan port. Meski demikian, penurunan biaya kepelabuhanan memiliki efek terhadap biaya logistik lainnya.

Alasan kedua adalah untuk standardisasi pelayanan. Dengan integrasi perusahaan pelabuhan diharapkan tercapai standardisasi pelayanan yang sama dari Banda Aceh sampai ke Jayapura. Alasan ketiga adalah peningkatan kapasitas perusahaan. Dengan merger Pelindo Terintegrasi menjadi Perusahaan Petikemas nomor 8 di dunia.

Rencananya Pelindo II akan menjadi surviving company. Selanjutnya di bawahnya akan dibentuk 4 subholding yakni, subholding non-peti kemas, akan berkantor pusat di Medan dengan nama Pelindo Multi Terminal. Kemudian subholding peti kemas akan berkantor pusat di Surabaya dengan nama Terminal Peti Kemas Indonesia. Sementara untuk logistik akan berkantor pusat di Jakarta dengan nama Pelindo Solusi Logistik, dan PT Marine, Equip and Port akan berkantor di Makassar yang fokus pada integrasi ekosistem pemain logistik di Pelabuhan .

Pelaksanaan merger akan diselesaikan dalam 3 fase. Fase pertama, penggabungan Pelindo terjadi mulai tahun 2021-2022. Pada fase ini, akan dilakukan standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan dan investasi yang terintegrasi untuk pengembangan bisnis.

Kemudian, pada fase kedua, yaitu tahun 2022-2024, akan dilakukan pengembangan bisnis melalui strategic partnership serta kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut. Pada fase terakhir tahun 2025, perusahaan angkutan laut pelat merah ini akan melakukan ekspansi regional dan internasional dengan nama barunya yaitu Pelindo Terintegrasi.

Catatan pertama adalah alasan mengapa perlu dibentuk Perusahaan Holding di bidang Kepelabuhan? Mengacu pada http://www.holdingcompany.com/definitions/holding-company-why-creation.html disebutkan ada 4 alasan untuk membentuk perusahaan holding yakni: kesatuan pengendalian (unity of control), kemampuan untuk meningkatkan pendanaan (financial leverage), menyeimbangkan kebijakan dan distribusi investasi (balancing policies and investment distribution) dan optimalisasi pajak.

Membuka sejarah perusahaan pelabuhan dimulai dari masa kolonial Belanda dimana pengelolaan pelabuhan di bawah koordinasi Department Van Scheepvaart yang bertugas untuk memberikan layanan jasa kepelabuhan dan dilaksanakan oleh Havenbedrijf. Pada tahun 1952 bentuk perusahaan berubah menjadi Jawatan Pelabuhan hingga tahun 1959. Pada tahun 1960 saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pasca terbitnya Perpu No. 19 Tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia kala itu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 – 122 Tahun 1961 di mana masing-masing peraturan tersebut berisi tentang Pendirian Perusahaan Pelabuhan Negara (PN) Pelabuhan Daerah I-VIII, dimana Pelabuhan Belawan sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah I, Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah II, Pelabuhan Palembang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah III, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah IV, Pelabuhan Semarang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah V, Pelabuhan Surabaya sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VI, Pelabuhan Banjarmasin sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VII, dan Pelabuhan Makassar sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VIII.

Pengelolaan Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I-VIII bertahan hingga tahun 1969 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya ke Dalam Badan Pembinaan Pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan. Pada tahun 1983 pengelolaan pelabuhan kembali berubah. Perusahaan Pelabuhan Daerah I-VIII dilebur menjadi empat wilayah pelabuhan dengan nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I-IV ditambah dengan PT Rukindo (Persero) yang bergerak dalam pengerukan (dredging). Tahun 1991, keempat Perum Pelabuhan tadi dirubah menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I-IV.

Pembentukan Holding Kepelabuhan hanya mengulang kembali sejarah lama. Kesatuan pengendalian, kemampuan untuk meningkatkan pendanaan, menyeimbangkan kebijakan dan distribusi investasi dan optimalisasi pajak merupakan alasan pembentukan holding kepelabuhan.

Catatan kedua adalah upaya menekan biaya logistik. Port expenses atau biaya kepelabuhanan hanyalah sebagian kecil dari biaya logistik. Biaya Angkutan Laut terbagi atas 2 jenis yakni Freight Cost dan Handling Cost. Sea Freight Cost merupakan biaya yang dikeluarkan dalam mengoperasikan kapal di laut dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Selanjutnya dihitung besar biaya handling cost baik di pelabuhan asal maupun pelabuhan tujuan. Biaya yang dihitung mengacu pada aktivitas yang dilakukan untuk penyelesaian satu voyage. Adapun aktivitasnya adalah sebagai berikut:

Standardisasi biaya logistik dibatasi pada kegiatan pelabuhan mulai dari konsolidasi muatan sampai barang dimuat di kapal. Sedangkan biaya pelaksanaan dari gudang konsumen ke konsolidasi muatan di pelabuhan tidak diperhitungkan dalam biaya logistik. Hal ini dianggap wajar karena kebutuhan masing-masing konsumen sebelum barang masuk ke pelabuhan berbeda-beda tergantung pada jenis muatan dan jarak ke pelabuhan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam rincian biaya logistik berikut ini.

Dengan demikian upaya menekan biaya logistik merupakan hal penting dalam tindakan merger Pelindo agar biaya pelabuhan menjadi semakin efisien.

Catatan ketiga adalah pelimpahan 4 Unit Pengelola Pelabuhan Kelas I Kementerian Perhubungan yang sudah saatnya untuk dikomersilkan. Keempat unit itu adalah Tanjung Uban – Bintan, Baubau, Mamuju dan Tobelo. Kementerian Perhubungan selaku pihak regulator seharusnya tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan upaya komersial. Dengan perkembangan perekonomian daerah saat ini, keempat daerah tersebut semakin bertumbuh dengan pesat. Sudah saatnya keempat UPP Kelas I tersebut dikomersilkan dan dilimpahkan pengelolaannya ke dalam Pelindo. Merger Pelindo belum memikirkan hal tersebut.

Catatan terakhir adalah National Ecosystem Logistic. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2020 aktivitas NLE dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan tinggal menjalankan regulasi dan komitmen untuk meningkatkan daya saing Indonesia tersebut. Saat ini sedang dikembangkan pilot project di Batam dengan leader Dirjen Bea dan Cukai.

Bagaimana dengan kesiapan Pelindo pasca merger dalam implementasi NLE. Pelindo yang sudah punya Indoportnet seharusnya juga ikut terintegrasi ke dalam NLE sehingga penyelesaian NLE hanya tersisa 25% saja. Hal ini akan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan NLE. Kerelaan hati Pelindo untuk mengintegrasikan Indoportnet sangat diharapkan dalam upaya penerapan NLE.

Merger Pelindo adalah proyek besar Kementerian BUMN dalam membentuk perusahaan kelas dunia. Bila keempat catatan tersebut dapat diselesaikan maka perusahaan kelas dunia yang dibentuk dapat lebih memberi kemaslahatan bagi masyarakat luas.

*Penulis adalah praktisi logistik Indonesia